Senator Mirah Dorong Persiapan PON 2028 di NTB Disesuakan Kemampuan Fiskal Daerah

img-redaksi Susanto
Minggu, 22 November 2026 - 17:50 WIB
Senator Mirah Dorong Persiapan PON 2028 di NTB Disesuakan Kemampuan Fiskal Daerah
Senator Mirah Dorong Persiapan PON 2028 di NTB Disesuakan Kemampuan Fiskal Daerah. Foto: IST
A
A
A
MATARAM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, mengingatkan pemerintah daerah agar mempersiapkan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 secara terukur. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan ajang olahraga nasional tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak mengganggu alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan.

PON XXII/2028 akan melibatkan NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta. Dalam persiapannya, Mirah menilai pembagian kontribusi anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mempertimbangkan kapasitas keuangan masing-masing daerah.

Ia mengingatkan, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, pembiayaan PON tidak boleh menimbulkan tekanan berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"PON merupakan agenda nasional yang membawa peluang besar bagi NTB, baik dalam pengembangan olahraga, peningkatan ekonomi daerah, maupun promosi pariwisata. Namun, seluruh persiapannya harus direncanakan secara realistis. Jangan sampai ambisi menyukseskan PON justru membebani keuangan daerah dan mengurangi ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," ujar Mirah.

Mirah juga menyoroti rencana Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan sekitar Rp60 miliar dalam Rancangan APBD 2027 untuk mendukung persiapan PON. Anggaran tersebut direncanakan melalui belanja hibah dan belanja langsung pada organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk untuk mendukung KONI NTB serta renovasi venue pertandingan oleh instansi teknis terkait.

Menurutnya, penganggaran untuk persiapan PON pada 2027 dan 2028 harus didasarkan pada kebutuhan yang terperinci. Pemerintah perlu menetapkan skala prioritas, menyusun tahapan pekerjaan, serta memastikan mekanisme pengawasan berjalan transparan. Dengan demikian, setiap penggunaan anggaran memiliki target yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Anggaran yang disiapkan harus benar-benar berdasarkan kebutuhan dan tahapan pekerjaan. Kita perlu memastikan mana fasilitas yang membutuhkan renovasi, mana yang memerlukan pembangunan, serta bagaimana kesiapan sarana pendukung lainnya. Dengan perencanaan yang baik, penggunaan APBD bisa lebih efektif dan tidak terjadi pemborosan," jelasnya.

Selain perencanaan anggaran, Mirah meminta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memperjelas pembagian tanggung jawab pembiayaan. Ia menilai dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan karena PON merupakan agenda olahraga nasional yang manfaat dan tanggung jawab penyelenggaraannya tidak hanya berada di tangan pemerintah daerah.

Keterlibatan sektor swasta, dunia usaha, dan mitra strategis juga dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan. Kerja sama tersebut, kata dia, perlu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar menjadi alternatif pembiayaan sekaligus membuka ruang partisipasi dunia usaha dalam pengembangan olahraga dan ekonomi daerah.

Mirah turut mengingatkan agar keberhasilan PON tidak hanya diukur dari kelancaran pertandingan. Persiapan ajang tersebut harus menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat NTB, antara lain melalui peningkatan kualitas venue olahraga, fasilitas publik, sumber daya manusia, dan pembinaan atlet daerah.

"Jangan sampai setelah PON selesai, fasilitas yang sudah dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal. Kita ingin PON 2028 menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem olahraga NTB, melahirkan atlet berprestasi, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya tarik pariwisata daerah," tegasnya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi sejak tahap persiapan. Perencanaan anggaran yang realistis, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan pengawasan yang akuntabel dinilai menjadi faktor penting agar PON XXII/2028 berjalan sukses tanpa mengorbankan keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat NTB.
(sto)
See original source
link link link link
Berita Terkait
3 Wakil Indonesia Juara Yogyakarta International Challenge 2026
Sports
Minggu, 22 November 2026 - 18:24 WIB
Leo/Daniel Runner-up Hong Kong Open 2026, Kalah dari Wakil Malaysia
Sports
Minggu, 22 November 2026 - 16:56 WIB
SMA Jubilee Kawinkan Gelar Juara DBL Jakarta 2026
Sports
Minggu, 22 November 2026 - 13:07 WIB