Pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot (kiri) dan pemimpin Partai Likud yang juga PM sementara Israel, Benjamin Netanyahu. Foto/Chaim Goldberg/Flash90
TEL AVIV - Gadi Eisenkot, politisi oposisi yang ditugaskan membentuk pemerintahan
Israel berikutnya, telah mengundang Partai Likud pimpinan Perdana Menteri (PM) sementara Benjamin Netanyahu untuk menggelar perundingan koalisi. Demikian disampaikan partainya, Partai Yashar, pada hari Sabtu.
Partai Yashar mengatakan perundingan tersebut dijadwalkan dimulai pada hari Minggu (22/11/2026). Langkah ini, kata partai tersebut, mencerminkan komitmen sungguh-sungguh untuk membentuk pemerintahan seluas mungkin.
Mantan Kepala Staf Militer Israel tersebut memiliki waktu hingga bulan depan untuk membentuk pemerintahan baru guna menggantikan Netanyahu. Pemilu Oktober lalu gagal menghasilkan mayoritas yang jelas bagi salah satu blok politik.
Pengumuman pada Sabtu itu muncul ketika kubu politik Eisenkot yang terdiri dari berbagai kelompok menghadapi perpecahan mengenai arah pembentukan koalisi.
Perbedaan tersebut mencakup pilihan untuk menjalin aliansi dengan partai-partai ultra-Ortodoks, berkoalisi dengan daftar partai yang didominasi warga Arab, atau membentuk pemerintahan persatuan nasional bersama blok Netanyahu.
"Dalam upaya menjajaki setiap kemungkinan untuk membentuk pemerintahan baru, Ketua Yashar Gadi Eisenkot telah menginstruksikan tim negosiasi partainya untuk mengundang rekan-rekan mereka dari Partai Likud dalam rangkaian perundingan maraton yang dimulai dengan pertemuan yang telah dijadwalkan besok," kata Partai Yashar dalam sebuah pernyataan, yang dikutip
AFP.
Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, salah satu tokoh penting dalam kubu Eisenkot, pada Sabtu menyerukan pembentukan "pemerintahan persatuan Zionis yang dipimpin Eisenkot".
Dia menegaskan partainya menolak bergabung dengan Netanyahu ataupun blok politiknya.
Netanyahu sendiri telah berulang kali mendorong pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Menurutnya, pemerintahan semacam itu diperlukan untuk menjamin keamanan Israel.
Tidak lama setelah pengumuman Eisenkot, Partai Likud mengemukakan posisinya mengenai pembentukan pemerintahan persatuan dengan blok Eisenkot.
Partai tersebut mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk penghentian "seluruh serangan pribadi dan hasutan" serta "boikot" politik terhadap Netanyahu dan pemerintahannya.
Eisenkot sebelumnya mengisyaratkan kesediaannya membentuk pemerintahan bersama anggota Partai Likud pimpinan Netanyahu. Namun, dia telah menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Netanyahu.
Likud juga mengusulkan deklarasi bersama yang berkomitmen membentuk pemerintahan persatuan dengan melibatkan seluruh partai yang mendukung keberadaan Negara Israel sebagai negara bangsa bagi orang-orang Yahudi.
Deklarasi tersebut juga mensyaratkan tidak adanya partisipasi partai-partai Arab dalam pemerintahan.
Netanyahu dan para sekutunya berulang kali mengkritik para pemimpin partai Arab karena menolak menyebut Hamas sebagai "kelompok teroris" setelah serangan kelompok tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Seluruh pemimpin partai Arab telah mengecam serangan tersebut.
Partai Likud juga mengajukan sejumlah pedoman bagi pemerintahan persatuan, di antaranya: kesepakatan bahwa Israel merupakan negara bangsa bagi orang-orang Yahudi, penolakan terhadap pembentukan negara Palestina, mempertahankan "zona keamanan" Israel di Suriah, Lebanon, dan Gaza, serta penyelesaian persoalan wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks melalui "kesepakatan luas" dengan para pemimpin komunitas tersebut.
Pada Jumat lalu, Eisenkot berjanji tidak akan membiarkan perundingan pembentukan koalisi berlangsung berlarut-larut.
Dia mengatakan siap mengajukan pembentukan pemerintahan darurat nasional minoritas untuk dilakukan pemungutan suara di parlemen apabila upaya membentuk pemerintahan dengan basis dukungan luas mengalami kegagalan.
(mas)