Presiden AS Donald Trump bersalaman dengan Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu di KTT APEC di China. Foto/Tablet Magazine
LONDON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tampak sangat gembira setelah bertemu dengan Presiden
Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT APEC di China pada akhir pekan lalu. Keduanya berangkulan dan bahkan menyempatkan diri menggelar pembicaraan tertutup selama 42 menit sebelum bergabung dengan Presiden China Xi Jinping.
Namun, sikap Trump tersebut bukanlah sesuatu yang ingin didengar oleh para pendukungnya di Partai Republik. Setelah mengalami kekalahan telak dalam pemilu sela, para politikus Partai Republik yang masih bertahan bersiap mengambil sikap tegas.
"Saya tidak pernah berhasil memahami apa yang ada di dalam pikiran presiden. Namun, saya bisa mengatakan posisi saya," ujar Senator Partai Republik dari Utah, John Curtis. "Kita harus lebih jelas mengenai siapa teman kita dan siapa sekutu kita," katanya lagi.
Namun, Trump sudah menentukan pilihannya, dan pilihan tersebut bukan pertanda baik bagi Ukraina ataupun Eropa.
Presiden AS ke-47 itu kembali mengintensifkan upayanya untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Trump sebelumnya berjanji perang tersebut akan berakhir pada "hari pertama" setelah dirinya kembali menjabat sebagai presiden.
Namun, hingga hari ke-668 masa pemerintahannya, dia tampaknya belum semakin dekat dengan tujuan tersebut. Faktanya, Presiden Putin justru terlihat bergerak ke arah sebaliknya.
Meski militer Rusia yang selama ini dibanggakan gagal menjalankan misinya merebut Ukraina demi membangun kembali Kekaisaran Rusia, Putin justru mengancam akan memperluas konflik. Menurut laporan
news.com.au, Minggu (22/11/2026), Putin ingin "menggambar ulang tatanan keamanan Eropa".
Bahkan, jika Eropa tidak memenuhi tuntutannya, Rusia kemungkinan akan mencapai tujuannya dengan kekuatan militer.
Putin Disambut Hangat, Zelensky Justru Diremehkan
Presiden Putin menerima sambutan hangat Trump dengan senyum tipis penuh makna di KTT APEC di China. "Terima kasih banyak. Kita telah menjalin hubungan yang sangat baik selama bertahun-tahun. Kita sudah saling mengenal sejak lama, dan saya pikir banyak hal luar biasa bisa dihasilkan dari hubungan ini," kata Putin.
Pemandangan tersebut sangat kontras dengan hubungan Trump yang penuh ketegangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. "Zelensky tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya," kata Trump bulan lalu. "Saya pikir sudah waktunya orang lain yang bernegosiasi atas nama Ukraina."
Dua diplomat sekaligus oligarki Amerika, Jared Kushner (menantu Trump) dan Steve Witkoff (mitra bisnis lama Trump), kini berada di Berlin untuk menggelar negosiasi tertutup dengan para pejabat Ukraina dan Eropa.
Namun, Wakil Menteri Perang AS Elbridge Colby justru memperkeruh suasana ketika berbicara di markas NATO di Brussels pada Rabu lalu.
Dia bersikeras bahwa serangan Ukraina terhadap kilang minyak, pusat data, pusat distribusi, dan jembatan Crimea yang dikuasai Rusia tidak efektif dalam mendorong berakhirnya perang, maupun membantu membendung kemajuan Rusia di garis depan.
Di hadapan para pemimpin militer Eropa dan Ukraina, Colby bahkan menyebut serangan tersebut sebagai "terorisme".
"Serangan semacam itu justru kemungkinan besar memperkeras tekad masyarakat Rusia dan meningkatkan kesediaan Kremlin untuk melakukan eskalasi," katanya.
Ukraina berhasil memukul mundur invasi Rusia yang semula direncanakan berlangsung selama tiga hari pada Februari 2022. Hampir lima tahun kemudian, Ukraina masih terus menggagalkan upaya mesin perang Rusia yang jauh lebih besar.
Mungkin karena itulah Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting memberikan tanggapan keras. "Bukan tugas kita untuk memberi tahu Ukraina bagaimana mereka harus berperang," katanya.
"Jika berbicara mengenai kemampuan serangan jarak jauh, saya tidak meragukan bahwa kemampuan tersebut telah membantu melemahkan mesin perang Putin, memberikan waktu, dan menyelamatkan nyawa," ujarnya.
Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius bahkan lebih blakblakan. Dia menyebut sikap pemerintahan Trump sebagai "sesuatu yang sangat bodoh".
"Daripada mengkritik hal tersebut, kita seharusnya justru mengkritik dan membicarakan serangan teroris yang terjadi setiap malam dan setiap hari terhadap infrastruktur energi, air, dan pemanas sipil di Ukraina," ujarnya.
Putin dan Trump Kompak Salahkan Sanksi Eropa
Presiden Putin seolah memberikan bahan bagi pemerintahan Trump untuk memperkuat argumennya. Dia bahkan menyalahkan kesulitan ekonomi dunia atas kegagalan Ukraina menyerah kepada Rusia. Terutama sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh Eropa terhadap Moskow.
"Sanksi tersebut telah memutus pasokan sumber daya energi Rusia yang murah dan stabil," kata Putin kepada Trump dan Presiden Xi Jinping dalam jamuan makan malam resmi di Shenzhen pada Kamis.
Trump baru-baru ini menolak paket sanksi baru yang diajukan Kongres AS. Dia juga mencabut pembatasan terhadap impor minyak Rusia. Putin tentu saja menyambut baik keputusan tersebut.
"Penghalang buatan pada satu tingkat rantai nilai akan menimbulkan biaya di seluruh mata rantai lainnya," jelas Putin.
Dia menambahkan bahwa tindakan Eropa menghukum Rusia pada akhirnya justru sama dengan merugikan diri sendiri. "[Sanksi memberikan] beban berat kepada perusahaan dan warga Eropa, yang standar hidupnya terus mengalami penurunan," paparnya.
Argumen Putin tersebut selaras dengan posisi resmi pemerintahan Trump. Strategi Keamanan Nasional AS 2025 menyebut Eropa menghadapi prospek nyata dan semakin nyata berupa penghapusan peradaban.
Setahun kemudian, Trump belum mengubah pandangannya. Bahkan, dia semakin kecewa terhadap NATO. "Tinggalkan saja, ya, tinggalkan saja," kata Trump kepada sejumlah media pada akhir bulan lalu.
"Maksud saya, Eropa harus memperbaiki perilakunya. Jika tidak, Eropa tidak akan ada lagi. Tidak akan ada apa pun yang bisa diajak berteman," imbuh dia.
Trump kesal karena NATO tidak bergabung dalam perang AS melawan Iran. "Saya menelepon masing-masing presiden dan perdana menteri untuk bertanya apakah mereka ingin membantu kami. Mereka menjawab tidak. Saya bilang, itu tidak baik," lanjut Trump.
"Anda tahu, kami menghabiskan ratusan miliar dolar setiap tahun untuk NATO, tetapi mereka mengatakan tidak. Namun, mereka cukup baik untuk memberikan Greenland kepada kami, meskipun sebelumnya banyak pembicaraan buruk," ujar Trump.
Sementara itu, Presiden Putin tampaknya sedang mengulur waktu. Dia memainkan "kartu lama"-nya menjelang kesempatan tampil bersama dua orang paling berkuasa di dunia, Trump dan Xi Jinping, di sela-sela KTT APEC.
Kremlin kembali menggunakan narasi lama: Rusia bersikeras bahwa invasi ke Ukraina bukan bertujuan merebut wilayah, aset, dan penduduk negara tersebut. Sebaliknya, Moskow mengeklaim invasi itu merupakan tindakan pertahanan preventif untuk menghalangi ambisi imperialis NATO.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov pada akhir pekan kembali menegaskan tuntutan agar negara-negara Eropa Timur, termasuk negara-negara perbatasan Finlandia, Latvia, Lithuania, Estonia, Rumania, dan Polandia, dikeluarkan dari aliansi pertahanan NATO.
Hanya setelah tuntutan tersebut dipenuhi, Rusia akan mempertimbangkan untuk membiarkan Ukraina. "Keduanya merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan, dan tidak satu pun bisa berdiri tanpa yang lainnya," kata Peskov.
"Tentu saja, pada suatu saat kita harus membicarakan hal ini dengan pihak Eropa. Namun, persoalan lain adalah jika mereka memang tidak benar-benar menginginkan perdamaian. Dalam situasi seperti itu, pembicaraan tidak akan ada gunanya dan kita harus terus melangkah maju," sambung Peskov. "Jika tidak ada ruang untuk bernegosiasi, kita harus melakukannya dengan kekuatan."
Analis lembaga kajian German Marshall Fund, Beniamino Irdi, mengatakan Kremlin sangat mengandalkan taktik intimidasi melalui serangan siber, ancaman bom, dan sabotase.
Semua cara tersebut digunakan untuk memaksa Eropa mundur dari dukungannya terhadap Ukraina. "Tujuan mereka bersifat psikologis, sasarannya adalah opini publik, dan tujuannya menciptakan kebingungan, ketakutan, serta ketidakpercayaan terhadap institusi," kata Irdi.
Bahkan ketika hubungan langsung dengan Rusia berhasil ditemukan, pemerintah negara-negara Eropa sering kali enggan mengungkapkannya.
"Alasan yang biasanya dikemukakan adalah ketakutan terhadap eskalasi. Ada alasan kedua yang jarang diakui: menyebutkan siapa pelakunya berarti memberi tahu masyarakat bahwa Rusia sebenarnya sudah meningkatkan eskalasi perang terhadap Eropa, dan perang ini menuntut sebuah respons," terangnya.
(mas)