Presiden Iran: Perang Ekonomi Senyap Lebih Sulit Dibandingkan Konflik Militer

img-redaksi Andika Hendra Mustaqim
Sabtu, 21 November 2026 - 17:31 WIB
Presiden Iran: Perang Ekonomi Senyap Lebih Sulit Dibandingkan Konflik Militer
Presiden Iran klaim perang ekonomi senyap lebih sulit dibandingkan konflik militer. Foto/X
A
A
A
TEHERAN - Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Iran saat ini tengah menghadapi "perang ekonomi senyap" yang jauh lebih sulit daripada konflik militer yang melibatkan rudal. Ia menekankan bahwa upaya kolektif sangat penting untuk mengatasi perang ekonomi tersebut.

"Kita sedang terlibat dalam perang senyap yang jauh lebih berat daripada perang yang melibatkan peluncuran rudal dan kehancuran fisik. Ini adalah perang ekonomi—sebuah pertempuran yang Anda hadapi sebagai pelaku ekonomi—dan ini bukanlah perjuangan yang mudah," ujar Pezeshkian pada hari Sabtu dalam konferensi pasar modal tahunan di Teheran, dilansir IRNA.

Ia juga menyebutkan bahwa Iran sedang menghadapi perang yang tidak setara dan tidak adil, di mana "sekelompok pihak yang kejam dan gemar menindas" berupaya untuk menjatuhkan negara ini.

Namun, rencana mereka berhasil digagalkan oleh rakyat Iran, aparat keamanan dan penegak hukum, serta para produsen, investor, dan pelaku bisnis yang mampu mengendalikan situasi dan pada akhirnya mengecewakan pihak musuh, tambahnya.

Musuh sempat memperkirakan akan terjadi kelaparan dan kelangkaan komoditas, namun hal itu tidak terjadi dan kegiatan produksi tetap terus berjalan, ungkapnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku ekonomi atas upaya mereka dalam membantu negara melewati kondisi masa perang. Ia menekankan bahwa langkah awal untuk menyelesaikan berbagai masalah negara adalah dengan mengakui keberadaan masalah tersebut, kemudian berupaya mencari solusinya.

Sementara itu, Pasukan Iran menyatakan telah menembak jatuh pesawat nirawak (drone) MQ-9 milik Amerika Serikat di atas Selat Hormuz, di tengah meningkatnya kampanye tekanan ekonomi yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan pada hari Sabtu bahwa sebuah sistem pertahanan udara baru telah mencegat dan menembak jatuh pesawat nirawak (drone) tersebut, menurut lembaga penyiaran negara Iran, IRIB. Disebutkan pula bahwa insiden ini merupakan kali ke-58 pesawat nirawak MQ-9 milik AS ditembak jatuh oleh pasukan Iran.

Insiden ini terjadi beberapa hari setelah AS dan Iran terlibat dalam aksi saling serang secara langsung, di tengah meningkatnya serangan Iran terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz—jalur perairan vital yang dalam kondisi normal dilalui oleh seperlima pasokan minyak dan gas dunia.

Perang yang dimulai oleh AS dan Israel pada 28 Februari ini telah menewaskan ribuan orang, sangat mengganggu pelayaran, mendorong kenaikan harga energi global, serta dampaknya meluas ke berbagai negara di kawasan tersebut.

AS dan Iran sempat menandatangani nota kesepahaman pada bulan Juni, namun kesepakatan itu tidak pernah sepenuhnya diterapkan karena adanya perbedaan pendapat mengenai kebebasan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz, dengan serangan-serangan yang kembali terjadi secara berkala sejak Juli. Pada bulan Agustus, The Washington Post melaporkan bahwa AS telah kehilangan 45 pesawat nirawak MQ-9—atau sekitar 25 persen dari armadanya dengan kerugian lebih dari 1,3 miliar dolar AS—selama operasi tempur di Iran.

Di tengah sulitnya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Jumat memaparkan posisi negaranya terkait negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia merujuk pada proposal tujuh poin yang telah disampaikan kepada AS pada bulan September lalu.

Dalam sebuah wawancara dengan media pemerintah, Araghchi menyatakan bahwa tujuh syarat yang diajukan Iran "harus dipenuhi agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali". Syarat-syarat tersebut mencakup pengakhiran perang, pencabutan sanksi, serta penghapusan blokade laut di pelabuhan-pelabuhan bagian selatan Iran.

Araghchi mengatakan bahwa Iran bersedia merundingkan teknis pelaksanaan syarat-syarat tersebut, seraya menambahkan bahwa jadwal pelaksanaannya bersifat "fleksibel". Ia menegaskan, negosiasi ini "bergantung pada langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang perlu diambil oleh pihak Amerika".

Diplomat senior tersebut juga menepis kemungkinan Iran menyerahkan cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen, namun mengatakan bahwa "solusi yang adil" dapat dicapai dan sejumlah usulan dari pihak penengah "layak untuk dipertimbangkan".

Araghchi menyatakan bahwa situasi konflik saat ini—yang berada dalam kondisi "bukan perang, bukan damai"—adalah hal yang tidak diinginkan, tetapi Iran tidak dapat menerima kesepakatan yang akan "menyerahkan kemenangan kepada pihak lawan".

Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada hari Jumat, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada para wartawan bahwa Teheran "ingin membuat kesepakatan", namun bukan kesepakatan yang dapat ia terima.

"Kami ingin membuat kesepakatan yang nyata, bukan kesepakatan palsu seperti yang telah mereka lakukan selama 51 tahun," ujar Trump, yang pekan lalu sempat menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang tidaklah diperlukan.

Dalam konferensi pers yang sama, Wakil Presiden AS JD Vance—yang sebelumnya menyalahkan perang tersebut sebagai penyebab kekalahan Partai Republik di kedua majelis Kongres awal bulan ini—menolak untuk mengungkapkan apakah ia akan memberikan izin serangan terhadap Iran guna mencegah negara tersebut mengembangkan senjata nuklir.

Vance mengatakan bahwa keputusan untuk menyerang Iran pada bulan Februari merupakan wewenang Trump, "dan tugas saya adalah mendukung Presiden Amerika Serikat."

Secara terpisah pada hari Jumat, Departemen Keuangan AS menyatakan telah menjatuhkan sanksi terhadap empat warga Iran yang disebut bertindak sebagai "wali minyak" (oil trustees). Mereka mengumpulkan dana dari penjualan minyak internasional secara ilegal untuk membantu Iran menghindari sanksi serta blokade angkatan laut AS di pelabuhan-pelabuhan bagian selatannya.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, para wali tersebut justru menyimpan pendapatan minyak untuk keuntungan pribadi. Di antara individu yang dikenai sanksi adalah Mohammad Javad Bavand, mantan perwira intelijen IRGC, dan Majid Taj, saudara laki-laki dari Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj.
(ahm)
See original source
link link link link
Berita Terkait
Presiden Iran: Perang Ekonomi Senyap Lebih Sulit Dibandingkan Konflik Militer
International
Sabtu, 21 November 2026 - 17:31 WIB
Utusan Arab Saudi Serukan Jaminan Keamanan Timbal Balik dengan Iran
International
Sabtu, 21 November 2026 - 12:15 WIB
Selat Hormuz Bisa Dibuka Lagi dalam 2 Jam Jika Tuntutan Iran Dipenuhi
International
Sabtu, 21 November 2026 - 08:22 WIB
Houthi Tetapkan Pusat Keuangan Riyadh sebagai Target Militer
International
Jum'at, 20 November 2026 - 22:31 WIB