Pemandangan umum ruang sidang pada hari pertama sesi khusus darurat Majelis Umum PBB mengenai Palestina di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, pada 17 September 2024. Foto/Selçuk Acar/Anadolu Agency
NEW YORK - Komite Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Kamis (19/11/2026) mengadopsi rancangan resolusi yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan meraih kemerdekaan. Sebanyak 162 negara memberikan suara mendukung, delapan negara menolak, dan delapan negara lainnya memilih untuk abstain.
Pemungutan suara tersebut dilakukan oleh Komite Ketiga Majelis Umum—yang menangani masalah hak asasi manusia dan urusan kemanusiaan—terkait rancangan resolusi tahunan mengenai hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Resolusi ini menegaskan hak mutlak rakyat Palestina untuk merdeka dan hidup bebas di tanah air mereka, terbebas dari pendudukan Israel. Resolusi tersebut menekankan hak ini bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dilepaskan, dinegosiasikan, ataupun dikompromikan.
Menurut kantor berita Palestina WAFA, negara-negara yang memberikan suara mendukung mencakup Kanada, Australia, seluruh negara anggota Uni Eropa, serta sebagian besar negara di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika.
Delapan negara yang memberikan suara menolak adalah Amerika Serikat, Israel, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Palau. Sementara itu, delapan negara lainnya memilih untuk abstain.
Resolusi ini merujuk pada pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ), yang menyatakan pendudukan berkelanjutan Israel atas wilayah Palestina adalah tindakan melanggar hukum.
ICJ menyerukan agar pendudukan tersebut segera diakhiri tanpa penundaan, seraya menyebut pendudukan itu sebagai penghalang bagi rakyat Palestina dalam menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
(sya)