Putusan Mahkamah Internasional: Myanmar Terbukti Lakukan Genosida terhadap Rohingya!

img-redaksi Muhaimin
Jum'at, 20 November 2026 - 07:44 WIB
Putusan Mahkamah Internasional: Myanmar Terbukti Lakukan Genosida terhadap Rohingya!
Kelompok minoritas Rohingya hidup di kamp pengungsian di Bangladesh setelah melarikan diri dari kekerasan pasukan Myanmar. Foto/Tasnim News Agency
A
A
A
DEN HAAG - Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Demikian putusan bersejarah Mahkamah Internasional (ICJ) pada Kamis, yang sekaligus memerintahkan agar para pengungsi diberi jalan untuk pulang ke kampung halaman dengan aman serta memperoleh kompensasi.

Putusan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah 80 tahun ICJ, ketika para hakim secara resmi menyatakan suatu negara telah melakukan genosida. Keputusan ini kemungkinan besar akan dipandang sebagai bentuk keadilan bagi para korban kekerasan brutal Myanmar terhadap kelompok minoritas Rohingya dalam operasi penumpasan pada 2017.

"Republik Persatuan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara," kata Presiden ICJ Yuji Iwasawa saat membacakan putusan di Gedung Utama Kehakiman di Den Haag.

Selama hampir tiga jam, Iwasawa memaparkan bukti-bukti mengerikan mengenai kekejaman Myanmar terhadap kelompok minoritas Rohingya yang sebagian besar beragama Islam. Operasi militer tersebut memaksa ratusan ribu orang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

Iwasawa mengatakan pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas terhadap perempuan, serta melancarkan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.

Mahkamah Internasional menyatakan desa-desa Rohingya dihancurkan secara sistematis dan kemudian digantikan dengan penduduk non-Rohingya. Menurut para hakim, satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah Myanmar memang bermaksud memusnahkan kelompok tersebut. Niat untuk menghancurkan suatu kelompok merupakan salah satu unsur utama dalam pembuktian genosida.

Perintahkan Pemulangan Pengungsi Rohingya Secara Aman



Mahkamah juga memerintahkan Myanmar untuk mengizinkan dan memfasilitasi pemulangan secara aman, sukarela, dan bermartabat ke tempat tinggal mereka bagi warga Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan.

Para hakim memerintahkan Myanmar menyelidiki dan menghukum siapa pun yang dicurigai terlibat dalam kejahatan genosida. Selain itu, negara tersebut harus memberikan kompensasi, dengan besaran yang akan ditentukan kemudian.

Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding, pengadilan tersebut tidak memiliki mekanisme untuk memaksakan pelaksanaan putusannya. Karena itu, masih belum jelas apakah para penguasa Myanmar akan mematuhi perintah tersebut.

Namun, putusan ini kemungkinan akan semakin meningkatkan tekanan internasional terhadap pemimpin Myanmar, Min Aung Hlaing.

Min Aung Hlaing memimpin militer Myanmar ketika operasi penumpasan Rohingya berlangsung. Dia kemudian menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi melalui kudeta pada 2021.

Tahun ini, Min Aung Hlaing dilantik sebagai presiden sipil setelah pemilu yang berlangsung dengan berbagai pembatasan ketat. Dia juga tengah menjalankan kampanye diplomatik untuk memperoleh legitimasi internasional. Putusan ICJ tersebut berpotensi mempersulit upayanya.

Putusan bersejarah ini juga menjadi perhatian para pakar hukum internasional karena dinilai dapat memberikan petunjuk mengenai bagaimana pengadilan akan menangani perkara besar lainnya, yakni tuduhan bahwa Israel melakukan genosida di Jalur Gaza.

"Saya Inginkan Keadilan"



Bagi lebih dari satu juta warga Rohingya yang kini tinggal di kamp pengungsi terbesar di dunia, tepat di seberang perbatasan Bangladesh, putusan tersebut memberikan secercah harapan bahwa para pelaku kekejaman akhirnya dapat dimintai pertanggungjawaban.

"Saya menginginkan keadilan," kata seorang perempuan Rohingya berusia 23 tahun yang selamat dari pemerkosaan, sebelum putusan dibacakan. Dia berbicara dari tempat penampungan sempit yang ditinggalinya bersama keluarga.

"Harus ada hukuman berat bagi mereka yang memperkosa perempuan. ICJ harus menyampaikan sesuatu secara khusus mengenai hal ini," ujarnya. Perempuan tersebut meminta identitasnya dirahasiakan.

Para penyintas kekerasan membawa kisah-kisah mengerikan tentang pemerkosaan beramai-ramai, eksekusi massal, serta kekejaman terhadap keluarga dan anak-anak.

Jauh dari kondisi kumuh kamp-kamp pengungsi, panel yang terdiri atas 15 hakim telah menghabiskan waktu tujuh tahun untuk mempertimbangkan apakah tindakan Myanmar memenuhi unsur kejahatan genosida.

Gugatan terhadap Myanmar diajukan Gambia berdasarkan Konvensi Genosida PBB 1948. Perjanjian tersebut memungkinkan suatu negara mengajukan perkara terhadap negara lain yang dicurigai melanggar kesepakatan internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II.

Myanmar sejak awal selalu membantah tuduhan genosida. Pemerintahnya berdalih operasi militer tersebut merupakan tindakan untuk menghadapi pemberontakan bersenjata setelah serangkaian serangan kelompok pemberontak menewaskan belasan personel keamanan.

"Myanmar tidak berkewajiban untuk berdiam diri dan membiarkan para teroris bertindak bebas," kata perwakilan Myanmar, Ko Ko Hlaing, kepada para hakim dalam sidang perkara tersebut pada Januari.

Menteri Kehakiman Gambia mengatakan negaranya mengajukan gugatan setelah meninjau laporan-laporan kredibel mengenai kekerasan paling brutal dan kejam yang dapat dibayangkan terhadap kelompok rentan yang selama bertahun-tahun mengalami dehumanisasi dan penganiayaan.

Gambia memperoleh dukungan dan sokongan penuh dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam upayanya membawa perkara tersebut ke ICJ, kata Menteri Kehakiman Dawda Jallow.

"Ini bukan tentang persoalan-persoalan hukum internasional yang abstrak. Ini menyangkut orang-orang nyata, kisah-kisah nyata, dan sekelompok manusia yang benar-benar ada," ujar Jallow.

Sebelum putusan dibacakan, penyintas bernama Mohammed Osman mengatakan dirinya berharap keputusan tersebut memungkinkan dia kembali ke kampung halaman untuk melaksanakan ritual pemakaman terakhir bagi kedua orang tuanya dan adik laki-lakinya yang dibunuh oleh militer Myanmar.

"Mereka menembak mati ayah saya, memaksa ibu saya masuk ke sebuah rumah bersama beberapa perempuan lainnya, memperkosa mereka, lalu membakar rumah kami," kata Osman (20) kepada AFP, Jumat (20/11/2026).
(mas)
See original source
link link link link
Berita Terkait
Bercerai, Eks Istri Miliarder Ini Tuntut Rp14,4 Triliun
International
Kamis, 19 November 2026 - 00:05 WIB
Pasukan Prancis Beroperasi secara Diam-diam di Ukraina
International
Selasa, 17 November 2026 - 14:55 WIB
Prancis Diam-diam Kerahkan Tentara ke Ukraina, Eks Komandan NATO Puji Macron
International
Selasa, 17 November 2026 - 14:08 WIB