13 Negara yang Punya UU Perampasan Aset, Indonesia Akhirnya Sahkan Aturan setelah 18 Tahun

img-redaksi Muhaimin
Kamis, 19 November 2026 - 14:17 WIB
13 Negara yang Punya UU Perampasan Aset, Indonesia Akhirnya Sahkan Aturan setelah 18 Tahun
DPR Indonesia sahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU Perampasan Aset. Foto/SINDOnews/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah negara di dunia telah memiliki undang-undang (UU) yang memungkinkan negara merampas aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu pemiliknya dijatuhi hukuman pidana terlebih dahulu.

Mekanisme tersebut dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa pemidanaan. Melalui mekanisme ini, proses hukum dapat diarahkan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bukan semata-mata terhadap orang yang memilikinya.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memulihkan kerugian akibat korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan terorganisasi.

Bank Dunia melalui inisiatif Stolen Asset Recovery (StAR) menyebut perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai instrumen penting untuk mengembalikan hasil korupsi, terutama ketika aset hasil kejahatan telah dipindahkan ke luar negeri, pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut secara pidana.

Indonesia kini juga memiliki landasan hukum baru setelah DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).

Lantas, negara mana saja yang memiliki mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan?

13 Negara yang Memiliki UU Perampasan Aset

1. Australia

Australia memiliki aturan perampasan aset melalui Proceeds of Crime Act 2002. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita dan merampas kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Salah satu instrumen yang dikenal adalah Unexplained Wealth Order, yang memungkinkan pengadilan memerintahkan seseorang menjelaskan asal-usul kekayaannya apabila terdapat dasar hukum untuk menduga kekayaan tersebut tidak sah.

Mekanisme ini menjadi salah satu instrumen untuk menghadapi pelaku kejahatan yang menyembunyikan kekayaannya melalui berbagai aset dan transaksi.

2. Inggris

Inggris menerapkan mekanisme pemulihan aset melalui Proceeds of Crime Act 2002 (POCA).

Undang-undang ini memberikan kewenangan untuk memulihkan aset yang berasal dari aktivitas kriminal melalui proses perdata atau civil recovery.

Inggris juga mengenal Unexplained Wealth Order (UWO). Instrumen ini dapat digunakan untuk meminta pemilik aset menjelaskan sumber kekayaannya apabila memenuhi persyaratan hukum.

Jika penjelasan tidak diberikan atau tidak memadai, hal tersebut dapat menjadi bagian dari proses hukum untuk menentukan apakah aset dapat dipulihkan oleh negara.

3. Irlandia

Irlandia memiliki salah satu sistem perampasan aset tanpa pemidanaan yang telah lama diterapkan.

Melalui Proceeds of Crime Act 1996, negara dapat mengajukan proses perampasan aset melalui jalur perdata tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemiliknya.

Irlandia juga memiliki Criminal Assets Bureau (CAB), lembaga yang melibatkan berbagai instansi pemerintah untuk menyelidiki kekayaan yang diduga berasal dari tindak kejahatan.

Model Irlandia menjadi salah satu contoh yang banyak dipelajari dalam pengembangan kebijakan pemulihan aset di berbagai negara.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan mekanisme Civil Asset Forfeiture atau perampasan aset melalui jalur perdata.

Dalam mekanisme ini, pemerintah dapat mengajukan proses hukum untuk merampas properti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, meskipun pemiliknya belum tentu telah dijatuhi hukuman pidana.

Namun, sistem ini juga menjadi bahan perdebatan karena menyangkut perlindungan hak kepemilikan dan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.

Karena itu, prosedur keberatan dan pembuktian menjadi aspek penting dalam penerapannya.

5. Filipina

Filipina memiliki mekanisme civil forfeiture melalui Anti-Money Laundering Act atau Republic Act No. 9160 beserta perubahannya.

Aturan tersebut memberikan dasar bagi negara untuk mengajukan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan pencucian uang.

Pengadilan dapat memeriksa permohonan perampasan aset melalui prosedur perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mekanisme ini juga relevan untuk menelusuri kekayaan yang diduga berasal dari aktivitas ilegal meskipun proses pidana terhadap pemilik aset menghadapi kendala.

6. Kolombia

Kolombia memiliki aturan Extinción de Dominio yang mengatur penghapusan hak kepemilikan atas aset yang berkaitan dengan aktivitas ilegal.

Salah satu landasan hukumnya adalah Law 1708 of 2014 atau Código de Extinción de Dominio.

Melalui aturan ini, negara dapat mengajukan proses perampasan aset yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal melalui mekanisme hukum tersendiri.

Proses tersebut tidak harus bergantung pada keberhasilan penuntutan pidana terhadap pemilik aset.

7. Italia

Italia memiliki mekanisme perampasan aset preventif yang salah satunya dikembangkan untuk menghadapi kejahatan terorganisasi dan mafia.

Sistem ini memiliki sejarah panjang sejak 1965 dan kemudian berkembang melalui berbagai perubahan peraturan.

Melalui mekanisme tersebut, pengadilan dapat memerintahkan penyitaan dan perampasan aset dalam kondisi tertentu berdasarkan hubungan kekayaan dengan aktivitas kriminal.

Italia menjadi salah satu contoh negara yang mengembangkan instrumen perampasan aset preventif di luar mekanisme pemidanaan konvensional.

8. Afrika Selatan

Afrika Selatan mengatur perampasan aset melalui Prevention of Organised Crime Act 1998.

Undang-undang ini memungkinkan negara mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk merampas properti yang merupakan hasil tindak pidana atau digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan.

Salah satu karakteristiknya adalah adalah pemulihan aset dapat dilakukan tanpa harus selalu menunggu pemiliknya dijatuhi hukuman pidana.

Mekanisme ini mencakup berbagai hasil kejahatan dan tidak terbatas pada korupsi.

12. Peru

Peru memiliki aturan Extinción de Dominio melalui Legislative Decree No. 1373.

Aturan tersebut memungkinkan negara mengajukan proses perampasan aset yang berkaitan dengan aktivitas ilegal melalui mekanisme hukum tersendiri.

Dalam kondisi tertentu, pemulihan aset dapat dilakukan ketika pemiliknya tidak dapat diproses atau dijatuhi hukuman pidana, misalnya karena meninggal dunia atau melarikan diri.

Sistem ini menjadi salah satu instrumen Peru untuk menangani kekayaan yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.

13. Indonesia

Indonesia akhirnya memiliki undang-undang khusus mengenai perampasan aset terkait tindak pidana setelah DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi UU pada Kamis (19/11/2026).

Persetujuan tersebut menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia. Pembahasannya telah bergulir selama sekitar 18 tahun sebelum mencapai tahap persetujuan di DPR.

Salah satu substansi penting dalam regulasi ini adalah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yang memungkinkan perampasan aset melalui proses hukum tersendiri tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya.

Berdasarkan hasil pembahasan, naskah undang-undang tersebut terdiri atas 74 pasal dan mencakup berbagai tindak pidana, tidak hanya korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lain seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, dan pencucian uang sesuai ketentuan yang diatur.

Regulasi ini juga mengatur tata kelola aset yang dirampas, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penjualan atau pengembalian aset.

Meski demikian, perampasan aset bukan berarti negara dapat mengambil alih kekayaan seseorang secara sepihak. Prosedur pengadilan, pembuktian, hak pemilik untuk mengajukan keberatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tetap menjadi aspek penting.

Pengesahan ini menandai perubahan pendekatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara tidak hanya berupaya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Bagaimana dengan Perlindungan Hak Pemilik Aset?



Penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan di berbagai negara menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki peran penting dalam pemulihan hasil kejahatan.

Namun, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh kewenangan negara untuk merampas aset. Pengawasan pengadilan, standar pembuktian, transparansi pengelolaan aset, dan perlindungan hak masyarakat juga menjadi faktor penting.

Bank Dunia dan UNODC melalui berbagai pedoman internasional menekankan pentingnya keseimbangan antara pemulihan aset hasil kejahatan dan perlindungan hak asasi serta kepemilikan yang sah.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, Indonesia kini memiliki instrumen hukum baru yang diharapkan dapat memperkuat upaya mengembalikan kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana.
(mas)
See original source
link link link link
Berita Terkait