Ingin kuasai minyak, Pemerintah Irak kirim pasukan ke wilayah yang dikuasai milisi Syiah. Foto/X/@dana916
BAGHDAD - Pemerintah Irak mengerahkan pasukan ke wilayah yang dikuasai oleh milisi Kataib Hezbollah menyusul adanya tuduhan penyelundupan minyak. Langkah ini memicu kekhawatiran akan terjadinya konfrontasi bersenjata, menurut laporan media pemerintah.
Jurf al-Sakhar, sebuah kota yang terletak sekitar 60 km di barat daya Baghdad, telah dikuasai oleh kelompok Syiah tersebut sejak pasukan Irak dan milisi sekutunya mengusir petempur Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) pada tahun 2014. Wilayah ini sebagian besar tertutup bagi pihak luar dan dilintasi oleh beberapa jalur pipa minyak milik negara.
Keputusan tersebut dilaporkan muncul setelah bocornya laporan intelijen Irak—yang didasarkan pada citra satelit dari tahun 2021 hingga 2026—yang menduga adanya penyedotan minyak secara ilegal dari jalur pipa di wilayah tersebut. Penyelidik pemerintah kemudian melaporkan penemuan bukti perusakan di enam lokasi, serta dua kilang darurat, tangki penyimpanan, dan sebuah truk tangki.
Perdana Menteri Ali al-Zaidi telah mencopot sembilan pejabat senior di sektor keamanan dan perminyakan terkait temuan tersebut. Menurut sumber keamanan yang dikutip oleh The National, Kataib Hezbollah diberi waktu hingga hari Jumat untuk menarik diri.
Kelompok tersebut membantah terlibat dalam penyelundupan minyak dan menuduh para penyelidik memalsukan bukti. Mereka menyatakan bahwa fasilitas yang diidentifikasi dalam penyelidikan tersebut digunakan untuk memproduksi bahan bakar bagi kendaraan militer dan generator, bukan untuk mengolah minyak mentah curian.
Pada hari Selasa, tokoh senior Kataib Hezbollah, Abu Talib al-Saeedi, mengatakan kepada AFP bahwa kelompoknya tidak akan meninggalkan Jurf al-Sakhar—seraya menegaskan, "bahkan jika harus mengorbankan nyawa dan darah kami"—namun ia juga menekankan bahwa pertempuran dengan pasukan pemerintah akan dihindari.
"Irak kini berada di ambang krisis—krisis yang besar—dan ada pihak-pihak yang menginginkan krisis ini terus membesar," peringat Saeedi. Dia menuduh al-Zaidi sengaja memicu konfrontasi yang bermotif politik.
Kataib Hezbollah juga menuding Baghdad bertindak di bawah tekanan Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk memaksakan pelucutan senjata mereka.
Kebuntuan ini telah memecah aliansi Syiah yang berkuasa di Irak—kelompok yang mengantarkan al-Zaidi ke tampuk kekuasaan pada bulan Mei lalu. Menurut The National, sejumlah politisi senior, termasuk mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki, menentang intervensi militer dan lebih memilih penyelesaian melalui negosiasi, yakni penyerahan wilayah tersebut secara bertahap.
Washington terus mendesak pelucutan senjata terhadap kelompok-kelompok yang mereka sebut sebagai milisi pro-Iran, serta berupaya membendung pengaruh Teheran di Irak. Pemerintah Irak telah berjanji untuk menempatkan persenjataan kelompok-kelompok tersebut di bawah kendali negara paling lambat Juni 2027, namun Kataib Hezbollah dan faksi bersenjata lainnya menolak langkah tersebut.
Milisi ini—yang memiliki sejumlah brigade di dalam Popular Mobilization Forces yang diakui oleh negara Irak—dikabarkan memiliki hubungan erat dengan Iran. Sejak AS dan Israel melancarkan perang melawan Republik Islam Iran pada bulan Februari, kelompok-kelompok Irak yang berafiliasi dengan Iran telah melancarkan serangan terhadap target militer Amerika serta berbagai lokasi di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai bentuk dukungan bagi Teheran.
Kataib Hezbollah beserta kelompok Syiah Irak lainnya merayakan penarikan penuh pasukan AS pada bulan September sebagai kemenangan atas Washington, yang sekaligus mengakhiri kehadiran militer Amerika selama dua dekade sejak invasi tahun 2003.
(ahm)