Pameran bertajuk Hope of Return: Al-Awda (Harapan untuk Kembali) yang menyoroti kehancuran kemanusiaan dan lingkungan di Jalur Gaza resmi dibuka pada Kamis (12/11) dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Foto/anadolu
NEW YORK - Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang didukung Amerika Serikat menyampaikan penilaian suram kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka memperingatkan para diplomat mengenai berbagai kondisi yang mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama setahun di Gaza—wilayah yang porak-poranda akibat perang.
Dalam laporan terbarunya yang diserahkan pada hari Selasa, dewan tersebut memperingatkan tanpa langkah nyata untuk mengimplementasikan kesepakatan gencatan senjata tahun 2025, kesepakatan antara Israel dan Hamas itu kini berada di ambang kehancuran.
"Kesenjangan antara apa yang telah disepakati dan apa yang terjadi di lapangan tetap menjadi risiko utama bagi proses ini," demikian bunyi laporan tersebut, sebagaimana diperoleh The Associated Press.
Dewan Perdamaian dibentuk pada tahun 2025 atas permintaan Presiden AS Donald Trump, dengan tujuan mengawasi kesepakatan gencatan senjata serta upaya rekonstruksi di Gaza.
Sejak Oktober 2023, wilayah pesisir yang sempit ini telah menjadi sasaran perang genosida yang dilakukan oleh Israel, yang telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina.
Tidak Dapat Dipertahankan Selamanya
Dalam beberapa pekan terakhir, Israel terus melancarkan serangan udara yang mematikan. Selain itu, pembatasan yang terus diberlakukan Israel telah menghambat penyaluran bantuan penyelamat jiwa ke Gaza menjelang musim dingin.
"Pembatasan yang diterapkan Israel terhadap masuknya pasokan dan peralatan, ditambah dengan kekurangan pendanaan, terus menghambat upaya kesiapsiagaan dan respons," ungkap dewan tersebut dalam laporannya.
Menurut dewan tersebut, kehancuran luas di Gaza membuat warga Palestina harus menghadapi "satu musim dingin lagi di dalam tenda dan di antara puing-puing bangunan".
Trump pertama kali mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian pada September 2025, dengan menyatakan dewan ini akan menstabilkan Gaza dan menjamin perdamaian yang langgeng.
Misi dewan ini tertuang dalam rencana perdamaian Gaza yang terdiri dari 20 poin, yang juga mencakup kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Gencatan senjata tersebut secara resmi dimulai pada 10 Oktober 2025, meskipun serangan-serangan masih terus terjadi sejak saat itu.
Rencana tersebut menjabarkan langkah-langkah yang harus diambil kedua belah pihak, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan "jalan yang kredibel" menuju pembentukan negara Palestina.
Namun, dalam laporan hari Selasa tersebut, dewan menyatakan Israel dan Hamas masih jauh dari pemenuhan komitmen mereka dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut.
"Gencatan senjata yang tidak menghasilkan dampak nyata apa pun tidak dapat dipertahankan untuk selamanya," demikian bunyi laporan tersebut. "Jika gencatan senjata itu runtuh, tidak akan ada lagi peta jalan untuk kembali, tidak ada pemerintahan yang dapat dikerahkan, dan tidak ada lingkungan yang kondusif untuk melakukan pembangunan kembali."
Dewan tersebut juga mencatat Israel telah menghalangi badan administrasi sipil teknokratis yang dibentuk untuk mengelola Gaza untuk sementara waktu.
"Belum adanya keputusan dari pemerintah Israel mengenai ketentuan dan pengaturan yang diperlukan untuk pelatihan, pengerahan, dan kembalinya kepolisian sipil ke Gaza terus menghambat pelaksanaan penuh Rencana Komprehensif tersebut," ungkap laporan itu.
"Dewan Perdamaian (Board of Peace) mendesak pemerintah Israel untuk segera mengambil keputusan-keputusan tersebut tanpa penundaan."
Untuk memecah kebuntuan, dewan tersebut meminta Dewan Keamanan PBB agar mendesak kedua belah pihak untuk memenuhi kesepakatan mereka.
"Tidak satu pun pihak boleh menjadikan penundaan oleh pihak lain sebagai alasan untuk tidak bertindak; kewajiban-kewajiban ini secara bersama-sama merupakan satu-satunya jalan menuju penarikan mundur Israel dan pembangunan kembali dalam skala besar," tegas laporan tersebut.
Laporan itu juga menambahkan hasil akhirnya harus mampu menciptakan jalur yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri, seraya memperingatkan agar tidak ada tindakan sepihak yang dibiarkan menggagalkan tujuan utama tersebut.
(sya)