Pasukan Prancis beroperasi secara diam-diam di Ukraina. Foto/X
PARIS - Personel militer Prancis beroperasi secara diam-diam di dalam wilayah Ukraina selama beberapa bulan, melatih pasukan Kiev dan melakukan pemeliharaan terhadap persenjataan yang dipasok oleh negara-negara Barat.
Demikian dilaporkan Radio France Internationale (RFI). Misi rahasia yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepada para legislator di Paris ini dilaporkan telah berlangsung setidaknya sejak musim panas 2026.
Operasi yang diberi nama sandi ‘Volia' dan dipimpin oleh seorang jenderal Prancis ini melibatkan kelompok-kelompok kecil tentara yang ditugaskan dalam misi jangka pendek, menurut sebuah investigasi yang diterbitkan pada hari Senin.
Personel tersebut diduga hanya terlibat dalam pelatihan dan pemeliharaan persenjataan canggih yang dipasok oleh Prancis—termasuk howitzer swa-gerak Caesar, jet tempur Mirage 2000, dan rudal berpemandu presisi—tanpa berpartisipasi langsung dalam pertempuran.
Untuk menyembunyikan keberadaan mereka di Ukraina, otoritas militer Prancis diduga menggunakan misi pelatihan yang sudah ada di negara tetangga, Polandia—yang diberi nama sandi ‘Gerfaut'—sebagai kedok.
Gerfaut telah beroperasi sejak tahun 2023 di bawah Misi Bantuan Militer Uni Eropa untuk mendukung Ukraina (EUMAM), yang telah melatih sekitar 25.000 tentara Ukraina di Prancis dan Polandia.
Menurut sumber RFI, beberapa tentara yang dikirim ke Ukraina diinstruksikan untuk mengatakan kepada pihak lain bahwa mereka akan pergi ke Polandia. Sumber lain yang mengetahui operasi tersebut mengonfirmasi kepada AFP bahwa para instruktur telah melakukan rotasi antara Prancis, Polandia, dan Ukraina, seraya menegaskan kembali bahwa mereka tidak terlibat dalam operasi tempur.
Staf Umum militer Prancis menolak untuk memberikan komentar. Investigasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan parlemen, karena para anggota parlemen Prancis dilaporkan tidak pernah diberi tahu tentang pengerahan pasukan tersebut. Berdasarkan Pasal 35 Konstitusi Prancis, pemerintah diwajibkan untuk memberi tahu parlemen saat mengerahkan angkatan bersenjata ke luar negeri.
Pengungkapan ini muncul hanya beberapa hari setelah Uni Eropa memperpanjang misi bantuan militernya untuk Ukraina hingga November 2028, dengan mengalokasikan hampir €300 juta dan mengumumkan rencana untuk membentuk kehadiran militer di dalam negara tersebut guna berkoordinasi secara langsung dengan pasukan Kiev—meskipun ada banyak peringatan dari Moskow bahwa tentara Eropa akan menjadi sasaran sah bagi serangan Rusia.
Moskow memperingatkan NATO terkait penumpukan pasukan.
NATO secara konsisten membantah telah mengerahkan pasukan tempur ke Ukraina, sementara pemerintah negara-negara Barat bersikeras bahwa warga mereka yang bertempur dan gugur di sana adalah sukarelawan, bukan personel militer yang sedang bertugas aktif. Namun, dokumen Pentagon yang bocor pada tahun 2023 mengindikasikan keberadaan hampir 100 personel pasukan khusus NATO di dalam negara tersebut, termasuk 50 tentara Inggris, 15 tentara Prancis, dan 14 tentara Amerika.
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendukung gagasan untuk mengerahkan pasukan multinasional Eropa ke Ukraina selama lebih dari dua tahun, di bawah inisiatif yang disebut sebagai 'Koalisi Negara-negara yang Bersedia' (Coalition of the Willing). Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini mengkritik efektivitas koalisi semacam itu, dengan menyebut beberapa di antaranya tidak lebih dari sekadar "cangkang kosong".
Moskow telah berulang kali menolak tuntutan dari Kiev dan para pendukungnya di Eropa untuk melakukan gencatan senjata segera tanpa syarat, dengan alasan bahwa penghentian pertempuran sementara hanya akan memberi waktu bagi Kiev untuk berkumpul kembali dan mempersenjatai diri. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pekan lalu menuduh Brussels berupaya mengulur waktu bagi Ukraina, alih-alih menegosiasikan penyelesaian jangka panjang yang menangani akar penyebab konflik tersebut.
Zelensky mengkritik "cangkang kosong" di antara koalisi pendukung Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan pada bulan September bahwa jika negara-negara Eropa "mengirim pasukan ke Ukraina", hal itu akan berarti "perang dengan Rusia". Pekan lalu, utusan Rusia untuk OSCE, Dmitry Polyansky, menyampaikan peringatan serupa.
Sikap konfrontatif dari para pendukung Kiev di Eropa juga telah mempersulit upaya pembicaraan damai yang kembali dimediasi oleh Amerika Serikat. Pada hari Senin, ajudan Kremlin Yury Ushakov mengatakan bahwa Moskow belum menyetujui partisipasi pihak Eropa dalam putaran negosiasi berikutnya, seraya menegaskan bahwa pemerintah-pemerintah Eropa harus terlebih dahulu menunjukkan kontribusi konstruktif apa yang dapat mereka berikan bagi penyelesaian masalah tersebut.
(ahm)