6 Alasan China Tolak Perjanjian Nuklir dengan AS dan Rusia

img-redaksi Andika Hendra Mustaqim
Selasa, 17 November 2026 - 12:58 WIB
6 Alasan China Tolak Perjanjian Nuklir dengan AS dan Rusia
China tolak perjanjian nuklir dengan AS dan Rusia. Foto/X
A
A
A
BEIJING - Negara-negara pemilik senjata nuklir utama dunia dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan trilateral pertama mereka dalam waktu dekat, seiring dengan upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong perjanjian senjata nuklir baru di antara mereka.

Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan pembicaraan di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) minggu ini di Shenzhen, China.

Agenda utama bagi Washington dan Moskow adalah Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START), yang telah berakhir pada bulan Februari. Berakhirnya perjanjian ini menandai selesainya pembatasan senjata nuklir strategis AS dan Rusia yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Sebelumnya, Trump menolak usulan Rusia untuk memperpanjang perjanjian tersebut, dan justru menuntut kesepakatan yang "baru, lebih baik, dan dimodernisasi" yang juga mencakup Beijing.

Namun, China telah lama mengisyaratkan bahwa mereka belum siap untuk bergabung dengan perjanjian pengendalian senjata nuklir apa pun.

6 Alasan China Tolak Perjanjian Nuklir dengan AS dan Rusia

1. Tak Mau Membatasi Jumlah Senjata Nuklir

New START adalah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2010 oleh Presiden AS saat itu, Barack Obama, dan Dmitry Medvedev—sekutu dekat Vladimir Putin yang menjabat sebagai Presiden Rusia dari tahun 2008 hingga 2012. Perjanjian ini diperpanjang pada tahun 2021 untuk jangka waktu lima tahun tambahan, saat Joe Biden menjabat sebagai Presiden AS.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Rusia dan AS diizinkan untuk mengerahkan tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis serta maksimal 700 rudal jarak jauh dan pesawat pengebom. Selain itu, mereka diwajibkan membatasi jumlah rudal balistik antarbenua yang dikerahkan hingga 800 unit, serta memberikan izin kepada pihak lainnya untuk melakukan hingga 18 kali inspeksi setiap tahun terhadap lokasi senjata nuklir strategis.

New START berakhir pada bulan Februari setelah perpanjangan lima tahun tersebut habis masa berlakunya. Kesepakatan penting ini sendiri dibangun berdasarkan perjanjian pengendalian senjata sebelumnya yang ditandatangani antara Washington dan Moskow.

Perjanjian pertama, yaitu START I, ditandatangani pada tahun 1991 antara AS dan Uni Soviet di penghujung era Perang Dingin. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2009 dengan tujuan membatasi persenjataan nuklir strategis milik AS dan Rusia.

Penerusnya, START II, bertujuan untuk lebih jauh mengurangi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan, sekaligus menghapus sepenuhnya rudal balistik antarbenua yang membawa banyak hulu ledak. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1993 namun tidak pernah berlaku efektif. Rusia secara resmi menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2002.

Sementara itu, Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT) yang berlaku dari tahun 2003 hingga 2011 memiliki tujuan yang sama dengan START I, namun dengan ketentuan pemantauan yang lebih terbatas. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah mengakhiri inspeksi langsung antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, masing-masing pihak kini bergantung pada intelijen mereka sendiri untuk menilai kepatuhan pihak lainnya.

Meski demikian, perjanjian tersebut tetap menyediakan mekanisme pengawasan dan penyeimbang bagi dua negara pemilik kekuatan nuklir terbesar di dunia. Keduanya secara bersama-sama menguasai sekitar 86 persen dari seluruh hulu ledak nuklir yang ada.

2. AS Jadi Musuh Terbesar AS

Trump sejak lama menginginkan China disertakan dalam perjanjian tersebut karena Washington meyakini bahwa perjanjian senjata yang hanya melibatkan Amerika Serikat dan Moskow tidak lagi mencerminkan keseimbangan kekuatan nuklir global.

"Saat ini, Amerika Serikat menghadapi ancaman dari berbagai negara pemilik kekuatan nuklir. Singkatnya, perjanjian bilateral yang hanya melibatkan satu negara pemilik kekuatan nuklir sudah tidak lagi relevan pada tahun 2026 dan ke depannya," ujar Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata, Thomas DiNanno, pada bulan Februari.

Pada bulan yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Trump menegaskan, "untuk mewujudkan pengendalian senjata yang sesungguhnya di abad ke-21, mustahil untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan Tiongkok, mengingat persediaan senjata mereka yang sangat besar dan berkembang pesat."

Washington juga menginginkan perjanjian pengganti yang mencakup berbagai jenis senjata yang tidak diatur dalam perjanjian New START.

DiNanno mengatakan bahwa perjanjian baru harus "memperhitungkan seluruh senjata nuklir Rusia—baik sistem strategis yang sudah ada maupun yang baru—serta menangani pertumbuhan pesat persediaan senjata nuklir Tiongkok."

3. Adanya Kesenjangan Jumlah Bom Nuklir

Keengganan Beijing terutama disebabkan oleh besarnya kesenjangan jumlah hulu ledak yang mereka miliki dibandingkan dengan yang dimiliki oleh AS dan Rusia.

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Tiongkok diperkirakan memiliki 620 hulu ledak—jumlah yang jauh di bawah batas maksimal 800 hulu ledak bagi Rusia maupun AS dalam perjanjian New START. Data SIPRI menunjukkan bahwa saat ini, Rusia dan AS masing-masing memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak. Sejauh ini, AS telah memensiunkan sepertiga dari hulu ledak nuklirnya, sementara Rusia baru memensiunkan kurang dari seperempatnya.

Namun, menurut SIPRI, persenjataan nuklir China tumbuh lebih cepat dibandingkan negara mana pun, dengan penambahan sekitar 100 hulu ledak baru setiap tahun sejak 2023.

Pada bulan Februari, saat perjanjian New START berakhir, para pejabat Tiongkok menjelaskan alasan mereka menolak untuk bergabung dalam kesepakatan pembatasan senjata nuklir.

"Kekuatan nuklir Tiongkok tidak setara dengan kekuatan nuklir Amerika Serikat maupun Rusia, sehingga Tiongkok tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi pelucutan senjata pada tahap ini," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, dalam sebuah pernyataan saat itu.

Zhao Minghao, seorang profesor di Institut Studi Internasional Universitas Fudan, Tiongkok, menyatakan bahwa "asimetri struktural" ini—ditambah dengan kendala domestik—menjelaskan mengapa China enggan bergabung dalam perjanjian pengendalian senjata nuklir bersama AS dan Rusia. Universitas.

"China mempertahankan kebijakan yang secara resmi menyatakan tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu serta menerapkan postur ‘pencegahan minimum'—di mana senjata nuklir dipandang sebagai instrumen politik untuk menjamin pembalasan, bukan sebagai alat untuk melancarkan perang," ujar Zhao kepada Al Jazeera.

"Dari sudut pandang Beijing, persenjataan mereka sudah dibatasi oleh doktrin yang ada. Perjanjian potensial antara AS, Rusia, dan Tiongkok justru akan membatasi ‘jaminan keamanan' mereka, sekaligus menerapkan mekanisme verifikasi yang bersifat intrusif terhadap kekuatan nuklir yang relatif kecil."

Ia juga menyoroti adanya "masalah kredibilitas", mengingat penarikan diri AS dari sejumlah perjanjian terkait—seperti Perjanjian Rudal Anti-Balistik dan Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah yang juga bertujuan untuk mengendalikan jumlah rudal.

4. Tak Mau Terjebak dengan Geopolitik AS

Menurut Zhao, dalam pandangan China, Washington telah menggunakan pengendalian senjata sebagai instrumen geopolitik.

"Logika strategis Beijing adalah bahwa posisi inferior dalam hal nuklir akan mengundang paksaan—baik secara konvensional maupun nuklir—sementara kemampuan untuk melakukan serangan balasan yang tetap bertahan setelah serangan awal akan menetralkan ancaman tersebut," jelasnya.

Sun Chenghao, seorang peneliti di Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua, Beijing, mengatakan bahwa meskipun persenjataan Tiongkok yang lebih kecil menjadi salah satu alasan keengganan mereka untuk bergabung dalam perjanjian senjata nuklir, kemampuan Tiongkok untuk mengimbangi kapabilitas AS juga turut berperan.

"Dalam penilaian China, mereka juga mempertimbangkan sistem pertahanan rudal AS, kemampuan serangan presisi, serta teknologi baru yang dapat melemahkan daya serang balasan mereka," kata Sun kepada Al Jazeera.

"Sebuah perjanjian yang membatasi kekuatan China tanpa menyentuh kekhawatiran-kekhawatiran tersebut tentu tidak akan menarik bagi mereka."

5. China Terus Memodernisasi Senjata Nuklir

Menurut William Yang, analis senior untuk Asia Timur Laut di International Crisis Group, tidak ada keuntungan yang jelas bagi Beijing; perjanjian apa pun kemungkinan besar akan dipandang "sebagai mekanisme yang dirancang untuk membatasi modernisasi nuklir mereka".

"Oleh karena itu, Beijing lebih memilih untuk mempertahankan otonomi strategis dalam memperluas persenjataan nuklir serta memodernisasi kapabilitas pertahanan terkait," ujar Yang kepada Al Jazeera.

Di sisi lain, ekspansi nuklir Tiongkok yang berlangsung cepat menimbulkan "pertanyaan yang sah mengenai sampai di mana Beijing berniat untuk berhenti," kata Alejandro Reyes, seorang pakar kebijakan Asia Pasifik sekaligus profesor di Universitas Hong Kong.

"Sulit untuk menilai ambisi akhir Tiongkok ketika mereka hanya memberikan transparansi yang sangat minim mengenai program nuklirnya." "Kita tidak boleh berasumsi bahwa Tiongkok mengupayakan kesetaraan (paritas), namun kita juga tidak boleh menganggap bahwa komitmen yang mereka nyatakan terhadap pencegahan nuklir tingkat minimum (minimum deterrence) dapat sepenuhnya menjelaskan peningkatan kekuatan militer mereka saat ini," ujar Reyes kepada Al Jazeera.

6. Hanya Perjanjian Formal

Menurut para analis, China hanya akan bersedia terlibat dalam kerangka kerja trilateral jika AS dan Rusia terlebih dahulu mengurangi persenjataan mereka menuju tingkat kesetaraan yang "sebenarnya".

Zhao berpendapat bahwa langkah tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk "dialog stabilitas strategis yang berkelanjutan antara AS dan Tiongkok dengan langkah timbal balik yang konkret—seperti moratorium uji coba, pertukaran data, [dan] pemberitahuan mengenai latihan militer berskala besar," jelasnya.

Negosiasi tersebut juga perlu, Sun mengatakan bahwa pembahasan harus mencakup pertahanan rudal, senjata konvensional canggih, dan teknologi yang sedang berkembang.

"Kewajiban yang dibedakan dan verifikasi bertahap akan menawarkan dasar yang lebih bisa diterapkan dibandingkan pengurangan yang seragam," tambahnya.

Menurut Sun, titik awal yang praktis adalah dengan menggabungkan negosiasi persenjataan antara AS dan Rusia dengan "diskusi tiga pihak mengenai komunikasi krisis, doktrin nuklir, dan kendali manusia atas sistem nuklir berbasis kecerdasan buatan (AI)".

Reyes menyatakan bahwa suatu kesepakatan harus mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan nuklir, alih-alih memaksakan batas atas yang sama persis, mengingat ketiga negara tersebut memiliki persenjataan, doktrin strategis, dan kekhawatiran keamanan yang berbeda.

"Hambatan mendasarnya adalah kepercayaan politik," ujarnya. "Masing-masing pihak menganggap kemampuan nuklir mereka sendiri bersifat defensif, sementara memandang program modernisasi pihak lain sebagai ancaman potensial. Dinamika seperti ini mendorong perlombaan senjata, bahkan ketika sebenarnya tidak ada pihak yang menginginkannya."

Meski demikian, Zhao berpendapat bahwa hasil semacam itu mungkin tidak akan tercapai dalam waktu dekat, mengingat perang di Ukraina, ketegangan terkait Taiwan, dan pengerahan militer AS di kawasan Asia-Pasifik masih menjadi sumber konflik yang terus membara antara Washington dan Beijing.

"Hasil yang paling mungkin dicapai dalam jangka pendek bukanlah sebuah perjanjian formal, melainkan pembatasan informal; sementara pengendalian senjata secara formal harus menunggu mencairnya ketegangan geopolitik—sesuatu yang tampaknya tidak akan terjadi dalam dekade ini," tambah Zhao.
(ahm)
See original source
link link link link
Berita Terkait
6 Alasan China Tolak Perjanjian Nuklir dengan AS dan Rusia
International
Selasa, 17 November 2026 - 12:58 WIB
Pesawat-pesawat Militer Rusia Serbu Zona Pertahanan Udara Korea Selatan
International
Selasa, 17 November 2026 - 10:49 WIB
Aliansi Partai Pro-Melayu Terus Menguat, PM Anwar Ibrahim Kian Terancam?
International
Senin, 16 November 2026 - 01:10 WIB