Intelijen AS Deteksi Iran Hendak Pasang Bom Kotor yang Mengandung Radioaktif di Washington

img-redaksi Andika Hendra Mustaqim
Selasa, 17 November 2026 - 09:55 WIB
Intelijen AS Deteksi Iran Hendak Pasang Bom Kotor yang Mengandung Radioaktif di Washington
Intelijen AS deteksi Iran hendak pasang bom kotor yang mengandung radioaktif di Washington. Foto/X
A
A
A
WASHINGTON - Intelijen AS mengindikasikan bahwa Iran sedang menyusun rencana untuk menargetkan pejabat tinggi pemerintahan Trump dengan meledakkan apa yang disebut sebagai "bom kotor" atau senjata kimia di Washington, DC. Meski demikian, para pejabat masih memperdebatkan apakah Iran mampu atau benar-benar akan mencoba melaksanakan rencana tersebut.

Sumber-sumber yang mengetahui intelijen terbaru ini menggambarkan perencanaan Iran tersebut—untuk saat ini—sebagai upaya untuk menyediakan berbagai opsi bagi mereka sendiri, bukan sebagai indikasi akan adanya serangan dalam waktu dekat. Namun, rencana yang terdeteksi oleh pihak AS ini sangat spesifik, mencakup lokasi dan target tertentu, ungkap dua sumber tersebut. Hal ini telah memicu serangkaian perencanaan kontingensi oleh pihak AS.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Gedung Putih, Lauren Bis, mengatakan bahwa AS "memantau setiap potensi ancaman, namun saat ini tidak ada ancaman yang kredibel terhadap wilayah dalam negeri AS."

Akan tetapi, para pejabat Amerika memandang intelijen ini sebagai sinyal adanya keinginan yang mengkhawatirkan dari pihak Iran untuk meningkatkan eskalasi, di tengah tekanan hebat akibat serangan militer AS yang terus berlangsung serta blokade ekonomi yang melumpuhkan—yang menurut para pejabat tinggi pemerintahan Trump, telah memberikan dampak "sangat merusak" bagi negara tersebut. Menurut sumber-sumber itu, hal ini menunjukkan bahwa Teheran kini secara aktif merencanakan potensi serangan di dalam wilayah AS, meskipun belum ada bukti bahwa mereka telah memutuskan untuk benar-benar melaksanakannya.

"Apakah mereka benar-benar memiliki personel di lapangan untuk mengeksekusi rencana tersebut masih menjadi perdebatan," ujar salah satu sumber, dilansir CNN.

Di tengah pembicaraan diplomatik yang tersendat untuk mengakhiri konflik, Presiden Donald Trump menyatakan pekan lalu bahwa perang akan berakhir "dalam waktu dekat." Namun, urgensi di balik layar untuk menangkal ancaman terbaru ini menggarisbawahi sifat yang tidak stabil dan sulit diprediksi dari konflik yang terbukti sangat alot—serta risiko bahwa dampak dari perang yang dimulai Trump pada bulan Februari lalu dapat dirasakan oleh rakyat Amerika dalam bentuk lain, tidak sekadar kenaikan harga bahan bakar.

Dua sumber mengungkapkan bahwa para pejabat telah mengadakan beberapa pertemuan selama sepekan terakhir untuk membahas cara menangkal ancaman tersebut—sebuah langkah perencanaan yang oleh salah satu sumber disebut sebagai tindakan yang "bijaksana". Hal ini terjadi di tengah ancaman dari Iran yang juga mendorong Dinas Rahasia (Secret Service) untuk memindahkan Menteri Keuangan Scott Bessent ke kompleks perumahan militer pekan lalu.

Upaya Iran untuk menargetkan pejabat AS, baik yang masih menjabat maupun mantan pejabat—termasuk rencana pembunuhan bayaran terhadap Trump pada tahun 2024—telah berlangsung sejak masa jabatan pertama sang presiden. Upaya ini sebagian besar berfokus pada peluang untuk mencelakai pejabat AS saat mereka sedang bepergian ke luar negeri.

Para pejabat memperingatkan bahwa Amerika Serikat sangat rentan terhadap serangan yang menggunakan senjata nonkonvensional. "Bom kotor" —yang menggabungkan material radioaktif ke dalam bom konvensional—relatif mudah untuk dirakit. Iran bahkan tidak perlu menyelundupkan agen terlatih ke dalam negeri; mereka cukup meyakinkan seseorang yang sudah berada di Amerika Serikat untuk melancarkan serangan tersebut.

Menurut salah satu sumber, intelijen AS telah mendeteksi komunikasi dari pihak Iran yang mengeklaim bahwa mereka telah menyembunyikan bahan pembuat bom di dalam wilayah Amerika Serikat. Para pejabat memiliki pandangan berbeda mengenai tingkat kredibilitas informasi intelijen tersebut, namun secara umum mereka meyakini bahwa sangatlah mudah—bahkan mungkin saja terjadi—bahwa Iran telah menempatkan material nuklir atau agen kimia yang dapat dipasang pada senjata konvensional.

"Mengingat perbatasan kita yang sangat longgar selama hampir sepuluh tahun terakhir, akan sangat mudah bagi agen-agen tertentu untuk masuk ke dalam negeri," ujar salah satu sumber yang dekat dengan pihak intelijen, seraya menambahkan bahwa agen-agen tersebut dapat memperoleh dan menempatkan komponen bom. Sumber lain menyebutkan bahwa banyak pejabat keamanan nasional berasumsi bahwa material nuklir tersebut mungkin sudah berada di AS selama bertahun-tahun, atau bahkan berdekade-dekade. Dengan kata lain, menurut orang kedua tersebut, kemampuan Iran untuk melancarkan serangan semacam ini tidak meningkat. Yang berubah adalah motivasi Iran.

Departemen Pertahanan merujuk pertanyaan kepada Kantor Direktur Intelijen Nasional, yang menolak untuk memberikan komentar.

Seorang juru bicara Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York menyatakan bahwa Iran "menganggap penggunaan senjata kimia dalam situasi apa pun sebagai tindakan yang sama sekali tidak sah, serta secara tegas menolak dan menyanggah tuduhan palsu dan rekayasa yang disebarkan terkait hal ini." Juru bicara tersebut tidak secara eksplisit menanggapi informasi intelijen mengenai rencana penggunaan "bom kotor" (dirty bomb).

Bom kotor sangat berbeda dengan bom nuklir, yang mengandalkan reaksi fisi nuklir dan akan jauh lebih destruktif. "Bom kotor" (dirty bomb) memang dapat menyebarkan radiasi berbahaya melalui udara hingga menjangkau jarak beberapa blok atau bahkan bermil-mil, namun para ahli menyatakan bahwa korban jiwa kemungkinan besar akan lebih disebabkan oleh ledakan bom itu sendiri, bukan oleh radiasinya. Meskipun perakitannya tidak lebih sulit daripada bom konvensional, tantangan utamanya terletak pada upaya untuk memperoleh bahan radioaktif tersebut.

"Senjata semacam itu adalah senjata teror, bukan senjata presisi—sama halnya dengan tindakan pelaku bom bunuh diri," ujar salah satu sumber yang mengetahui informasi intelijen baru tersebut. "Senjata ini dapat membuat orang jatuh sakit parah dan menyebabkan wilayah tertentu menjadi tidak layak huni."

Bagi Amerika Serikat, salah satu tantangannya adalah mendeteksi rencana tersebut sebelum terlaksana. Sebuah undang-undang pengawasan krusial—yang memungkinkan pihak berwenang untuk mengumpulkan komunikasi warga negara asing—telah berakhir masa berlakunya pada bulan Juni. Hal ini terjadi di tengah kebuntuan antara Gedung Putih dan Kongres terkait penunjukan Bill Pulte sebagai penjabat Direktur Intelijen Nasional oleh Trump saat itu. Perintah pengawasan yang disetujui sebelum bulan Juni tetap berlaku hingga Maret 2027; namun, jika Kongres tidak segera mengambil tindakan, para pejabat keamanan nasional memperingatkan bahwa mereka akan kehilangan salah satu instrumen paling efektif untuk mendeteksi rencana aksi terorisme.

Dalam sebuah surat yang dikirimkan pekan lalu kepada para pemimpin dari Partai Republik maupun Demokrat di kedua majelis Kongres, Jaksa Agung Todd Blanche, Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton, dan Direktur CIA John Ratcliffe mendesak agar undang-undang tersebut diberlakukan kembali. Mereka berargumen bahwa penundaan akan "membahayakan nyawa warga Amerika di dalam negeri maupun pasukan kita yang ditempatkan di luar negeri, di tengah situasi ancaman yang meningkat—sebagaimana telah disampaikan dalam pengarahan kepada 'Gang of 8'."

Para anggota parlemen yang tergabung dalam kelompok yang disebut "Gang of 8"—termasuk empat pemimpin Kongres serta pimpinan dari kedua partai di Komite Intelijen DPR dan Senat—telah menerima pengarahan mengenai Iran beberapa hari sebelum surat tersebut dikirimkan. Tidak jelas apakah pengarahan tersebut secara spesifik membahas ancaman "bom kotor" atau senjata kimia yang ditujukan ke Washington.

Menurut dua pejabat AS, pihak berwenang Amerika juga tengah memantau dengan saksama informasi intelijen lain yang mengindikasikan bahwa Iran mungkin akan menggunakan senjata kimia terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah. The New York Times adalah pihak pertama yang melaporkan kekhawatiran tersebut. Beberapa pejabat menyatakan secara tegas bahwa pasukan AS tidak memiliki perlengkapan pelindung atau pelatihan yang memadai untuk menghadapi serangan semacam itu.

Kekhawatiran tersebut telah memicu upaya perencanaan kontingensi paralel yang berfokus untuk memastikan personel diplomatik dan intelijen di kawasan itu memiliki perlengkapan serta pelatihan yang diperlukan guna melindungi diri jika menjadi sasaran serangan senjata kimia Iran, ungkap salah satu sumber yang mengetahui informasi intelijen terkini kepada CNN.

Serangkaian ancaman yang terus meningkat ini muncul di tengah konflik yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Upaya perundingan yang alot untuk mengakhiri blokade Amerika, membuka kembali selat tersebut, dan menyudahi permusuhan sejauh ini belum membuahkan hasil. Meskipun salah satu sumber di kawasan tersebut menekankan bahwa kedua belah pihak sebenarnya ingin mencapai kesepakatan, untuk saat ini, tampaknya tidak ada pihak yang bersedia memberikan konsesi berarti.

Seorang sumber di kawasan tersebut menegaskan bahwa beberapa minggu ke depan akan menjadi masa krusial untuk mencapai kesepakatan apa pun—periode di mana pihak-pihak tertentu mungkin berupaya menjadi "pengacau".

Sumber tersebut menambahkan, pihak-pihak yang perlu diwaspadai antara lain kelompok garis keras Iran atau elemen-elemen nakal dalam rezim yang selama ini diuntungkan oleh perang; mereka mungkin terdorong untuk melancarkan serangan demi menjaga agar konflik tetap berlangsung.

Salah satu pejabat AS menekankan bahwa Iran memahami risiko pembalasan yang akan mereka hadapi jika memutuskan untuk menggunakan senjata-senjata tersebut, baik di Timur Tengah maupun di Amerika Serikat.

Namun, jika para pemimpin Iran merasa kelangsungan rezim mereka terancam, mereka mungkin menganggap risiko tersebut layak untuk diambil.
(ahm)
See original source
link link link link
Berita Terkait
Gerakan Mamdani Jadi Presiden Muslim Pertama di AS Ganggu Politikus Mapan
International
Selasa, 17 November 2026 - 10:35 WIB
Bank-bank Besar AS Mengalami Gangguan Layanan Secara Luas, Ada Apa?
International
Selasa, 17 November 2026 - 08:02 WIB