Malaysia dilaporkan telah membantu armada bayangan Iran menghindari blokade laut Amerika Serikat sehingga Teheran leluasa menjual minyaknya. Foto/SBS
TEHERAN - Malaysia, salah satu negara tetangga Indonesia, telah memainkan peran penting dalam membantu armada bayangan
Iran menghindari blokade laut Amerika Serikat (AS) dan terus mengekspor minyak yang terkena sanksi.
Hal itu diungkap
Washington Free Beacon pada hari Senin, dengan mengutip temuan kelompok pengawas United Against Nuclear Iran (UANI).
Kelompok tersebut mendokumentasikan jaringan yang terdiri atas lebih dari 200 kapal tanker dan kapal kargo yang beroperasi sekitar 70 kilometer dari pesisir Malaysia. Kapal-kapal itu menggunakan metode pemindahan muatan antarkapal (
ship-to-ship transfer) dan praktik pelayaran yang menyesatkan untuk mengangkut minyak Iran.
Dalam surat tertanggal 2 Oktober kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia, UANI mengatakan para penyelidiknya mengamati kapal-kapal berbendera Malaysia dan kapal yang dioperasikan perusahaan Malaysia memberikan dukungan logistik serta pengisian bahan bakar kepada armada bayangan Iran.
"Kami menyaksikan secara langsung bahwa armada ilegal ini masih dapat beroperasi di EOPL (Eastern Outer Port Limits) terutama karena dukungan logistik, operasional, dan pengisian bahan bakar secara langsung yang diberikan oleh kapal-kapal pemasok asing maupun kapal berbendera Malaysia dan yang dioperasikan Malaysia," kata UANI.
Kelompok pengawas tersebut mengatakan minyak mentah Iran dipindahkan dari satu kapal ke kapal lain dan disamarkan sebagai "campuran Malaysia" sebelum diekspor ke pasar internasional.
UANI menyatakan telah mendokumentasikan ratusan aktivitas pemindahan minyak ilegal antarkapal di dekat Malaysia sejak 2019. Jaringan tersebut semakin penting bagi Iran dalam upayanya menghindari blokade laut yang diberlakukan AS.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada
Washington Free Beacon bahwa Amerika secara independen memantau aktivitas maritim ilegal di perairan sekitar Malaysia.
Seorang pejabat AS yang terlibat dalam kebijakan sanksi memperingatkan bahwa kerja sama Malaysia dengan Iran dapat mempersulit upaya negara tersebut untuk memperoleh lisensi pembelian senjata Amerika.
"Presiden [Donald] Trump telah menginstruksikan pemerintah AS untuk menggunakan semua instrumen yang tersedia guna menegakkan blokade tersebut, dan Malaysia harus menentukan pilihannya," kata pejabat itu.
UANI mengatakan pihaknya tengah mengupayakan penerapan sanksi sekunder yang ditargetkan terhadap perusahaan, fasilitas pelabuhan, dan otoritas pemerintah yang memfasilitasi pengiriman minyak tersebut.
Menurut laporan tersebut, pemerintah Malaysia dan kompleks perminyakan Pengerang tidak menanggapi permintaan konfirmasi dari
Washington Free Beacon, Selasa (17/11/2026).
(mas)