5 Negara Eropa Ini Akan Deportasi Migran ke Rwanda

img-redaksi Andika Hendra Mustaqim
Selasa, 17 November 2026 - 01:10 WIB
5 Negara Eropa Ini Akan Deportasi Migran ke Rwanda
Jerman merupakan salah satu negara yang akan mendeportasi migran ke Rwanda. Foto/X
A
A
A
LONDON - Menurut sumber diplomatik, lima negara Uni Eropa diperkirakan akan mengumumkan pembentukan pusat deportasi migran di Rwanda—sebuah negara di Afrika yang tidak memiliki akses ke laut—sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan deportasi dan menekan migrasi ilegal.

Melansir BBC, pada bulan September, Jerman, Denmark, Austria, Yunani, dan Belanda menyatakan bahwa mereka sedang mengupayakan kesepakatan dengan negara di luar Uni Eropa untuk menampung "pusat pemulangan" (return hubs).

Pada bulan Agustus, Rwanda mengungkapkan telah memulai "diskusi awal" dengan beberapa negara Eropa.

Skema ini dipahami hanya akan berlaku bagi pencari suaka yang telah menempuh seluruh jalur hukum untuk tetap tinggal di Uni Eropa. Hal ini berbeda dengan kesepakatan Inggris yang sempat direncanakan—namun akhirnya dibatalkan—di mana orang-orang akan dikirim ke Rwanda untuk menjalani proses klaim suaka mereka.

Kesepakatan Inggris tersebut tidak pernah terlaksana karena adanya tantangan hukum, dan pada akhirnya dibatalkan oleh pemerintahan Partai Buruh yang baru menjabat pada tahun 2024.

Kelima negara Uni Eropa tersebut menyatakan bahwa rencana untuk mengirim migran ke luar negeri sejalan dengan hukum Uni Eropa maupun hukum internasional. Namun, lembaga hak asasi manusia memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi melanggar hak-hak para migran.

Kesepakatan ini menyusul reformasi Uni Eropa baru-baru ini yang memungkinkan pembentukan pusat-pusat penampungan di luar wilayah blok tersebut.

Rincian lebih lanjut diperkirakan akan diumumkan pada hari Senin di Wina. Sumber diplomatik mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pusat penampungan di negara Afrika bagian tengah-timur tersebut kemungkinan akan dijalankan sebagai proyek percontohan terlebih dahulu, dengan kapasitas sekitar 100 orang—di mana masing-masing dari kelima negara tersebut mungkin akan mengirim sekitar 20 migran.

Kelima negara Uni Eropa tersebut dilaporkan berharap pusat penampungan ini sudah dapat beroperasi pada tahun 2027. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mungkin akan turut berperan dalam kapasitas pendukung.

"IOM memiliki rekam jejak panjang dalam memberikan bantuan kepada migran yang berada dalam situasi transit, termasuk dalam konteks yang kompleks," ujar juru bicara IOM. Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang mendiskusikan "rencana pembentukan pusat pemulangan atau mekanisme serupa" dengan sejumlah negara Uni Eropa. Menjelang pemilihan umum di beberapa negara Uni Eropa, pemerintah di negara-negara tersebut berada di bawah tekanan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengendalikan migrasi.

Kekhawatiran terkait keamanan, perekonomian yang lesu, serta kekecewaan terhadap partai-partai yang sedang berkuasa, semuanya berperan besar dalam membentuk sikap terhadap orang-orang yang meninggalkan negara asal mereka.

Peneliti senior untuk wilayah Afrika di Human Rights Watch, Clementine de Montjoye, menyatakan bahwa pemilihan Rwanda sebagai lokasi merupakan hal yang mengkhawatirkan. Ia menyebut Rwanda memiliki "rekam jejak yang nyata dalam menekan perbedaan pendapat, melakukan penahanan sewenang-wenang, serta perlakuan buruk di dalam tahanan," selain juga mendukung kelompok pemberontak bersenjata di negara tetangganya, Republik Demokratik Kongo.

"Membayar Kigali untuk menampung program deportasi tidak hanya akan menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi mereka yang dideportasi, tetapi juga berarti mendanai serta memberikan pengaruh politik kepada pemerintah yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, baik di dalam negeri maupun di luar negeri."

Badan Uni Eropa untuk Hak-Hak Dasar (EU Agency for Fundamental Rights) yang bersifat independen menegaskan bahwa negara ketiga mana pun yang menjadi lokasi pusat pemulangan harus "menghormati hak-hak dasar". Ini mencakup prinsip bahwa seseorang tidak boleh dikirim ke negara di mana mereka menghadapi risiko penganiayaan yang serius.

Badan tersebut juga menyatakan bahwa anak-anak yang tidak didampingi orang dewasa tidak boleh dikirim ke pusat pemulangan.

Menurut Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa, terdapat hampir 110.000 upaya penyeberangan perbatasan secara ilegal ke wilayah Uni Eropa dalam 10 bulan pertama tahun 2026—angka ini menunjukkan penurunan sebesar 29% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada bulan Oktober, terdeteksi sekitar 18.100 upaya penyeberangan; jumlah ini sekitar 6% lebih rendah dibandingkan Oktober 2025, namun 22% lebih tinggi dibandingkan bulan September. Peningkatan ini "sebagian besar disebabkan oleh lonjakan kedatangan melalui rute Afrika Barat menuju Kepulauan Canary."
(ahm)
See original source
link link link link
Berita Terkait
4 Strategi Rusia Meruntuhkan NATO dan Memecah Belah Eropa
International
Selasa, 17 November 2026 - 03:30 WIB
5 Negara Eropa Ini Akan Deportasi Migran ke Rwanda
International
Selasa, 17 November 2026 - 01:10 WIB
1.336 Drone Sayap Ukraina Serbu Rusia dalam Satu Malam
International
Senin, 16 November 2026 - 16:08 WIB