Seruan publik agar Iran memiliki bom nuklir terus bermunculan setelah diserang Amerika Serikat dan Israel. Foto/Tehran Times
TEHERAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Iran, Hosseinali Haji Deligani, mengatakan bahwa pembangunan bom nuklir kini telah menjadi tuntutan rakyat. Pernyataan itu disampaikan hanya beberapa hari sebelum Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menggelar pertemuan untuk membahas Iran.
"Hari ini, salah satu tuntutan rakyat adalah agar Iran, selain memiliki keimanan dan rudal, juga harus membangun dan memiliki bom nuklir," kata Deligani, Wakil Ketua Komisi Pasal 90 Parlemen Iran, seperti dikutip dari kantor berita
Fars, Senin (16/11/2026).
Dia berpendapat bahwa Teheran harus memiliki senjata nuklir. "Kita harus memiliki kemampuan ini. Apakah akan digunakan atau tidak, itu persoalan lain," ujarnya.
Dia mengatakan, berdasarkan penilaian saat ini, musuh tidak akan melancarkan serangan nuklir terhadap Iran karena wilayah republik Islam tersebut sangat luas dan serangan semacam itu akan menimbulkan konsekuensi besar.
Komisi Pasal 90 Parlemen Iran memiliki mandat untuk menerima, menyelidiki, dan menindaklanjuti pengaduan tertulis mengenai kinerja lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Iran belum mengambil keputusan resmi untuk mengubah doktrin nuklirnya, meskipun seruan dari sejumlah anggota parlemen dan masyarakat semakin meningkat agar pemerintah mempertimbangkan kembali sikapnya jika perang kembali pecah.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan bahwa Teheran tidak menangguhkan kewajibannya berdasarkan perjanjian pengamanan (
safeguards agreement) dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Berbicara kepada wartawan, Baghaei mengatakan Iran tetap menjadi pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan terus mematuhi ketentuan perjanjian tersebut beserta perjanjian pengamanannya dengan IAEA. Dia menegaskan bahwa negaranya telah menunjukkan kepatuhan terhadap komitmen tersebut.
Laporan Bos IAEA
Pernyataan Deligani muncul sehari setelah badan pengawas nuklir PBB atau IAEA mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat memastikan Teheran tidak mengalihkan material nuklir dari tujuan damai.
Dalam laporan rahasia mengenai Iran yang dilihat sejumlah media pada Jumat lalu, IAEA menyatakan bahwa akibat kurangnya kerja sama Iran, pihaknya tidak dapat menyimpulkan bahwa tidak terjadi pengalihan material nuklir yang telah dideklarasikan dari kegiatan nuklir damai di Iran.
IAEA juga menyatakan semakin khawatir terhadap fasilitas pengayaan uranium di Isfahan yang dideklarasikan Iran kepada badan tersebut tahun lalu, tetapi hingga kini belum mengizinkan para pengawas melakukan inspeksi.
"Sudah lebih dari satu tahun sejak Badan kehilangan kesinambungan pengetahuan terkait persediaan LEU (uranium yang diperkaya rendah) dan HEU (uranium yang diperkaya tinggi) yang sebelumnya telah dideklarasikan, termasuk uranium yang diperkaya hingga 60 persen U-235 di fasilitas nuklir yang dideklarasikan dan terdampak serangan pada Juni 2025," tulis Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi dalam laporan terbarunya mengenai Iran.
Dia menambahkan bahwa Iran harus segera mengizinkan para inspektur kembali ke fasilitas nuklirnya dengan tingkat urgensi tertinggi.
Para inspektur IAEA hingga kini belum kembali ke sejumlah fasilitas nuklir yang dibom Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Juni 2025.
Sebelum serangan tersebut, IAEA memperkirakan Iran memiliki 440,9 kilogram uranium yang diperkaya hingga tingkat kemurnian 60 persen. Angka tersebut hanya sedikit di bawah tingkat pengayaan sekitar 90 persen yang dibutuhkan untuk menghasilkan uranium kelas senjata nuklir.
Menurut tolok ukur IAEA, jumlah material tersebut cukup untuk membuat 10 senjata nuklir jika diperkaya lebih lanjut. Iran juga memiliki persediaan uranium yang diperkaya pada tingkat lebih rendah.
"Direktur jenderal mendorong Iran untuk mempertimbangkan langkah-langkah teknis dan bertahap yang dapat menciptakan kondisi bagi kembalinya para inspektur badan tersebut ke Iran," demikian bunyi IAEA.
Namun, Iran mengatakan kepada IAEA bahwa pembicaraan mengenai dimulainya kembali inspeksi di negara tersebut tidak dapat dilanjutkan di tengah "serangkaian ancaman terus-menerus, eksplisit, dan terbuka yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat".
Mengkritik landasan hukum dan teknis laporan IAEA, Misi Iran untuk Kantor PBB di Wina mengatakan pelaksanaan normal perjanjian pengamanan tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi tidak normal yang tercipta akibat serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan IAEA.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun X pada Sabtu pekan lalu, misi Iran juga mengkritik laporan Grossi. Mereka berpendapat bahwa keputusan Dewan Gubernur IAEA telah diambil melalui penyalahgunaan prosedur. Selain itu, serangan AS-Israel terhadap Iran disebut telah mengganggu kegiatan inspeksi dan memaksa penarikan para inspektur IAEA.
"Amerika Serikat telah menghapus tindakan agresi dari resolusi-resolusi yang bias, tetapi konsekuensinya tidak dapat dihapus dari kenyataan," imbuh pernyataan tersebut.
Kebutuhan yang Tidak Terhindarkan
Pada Kamis pekan lalu, Majelis Ahli Iran menyerukan agar negara tersebut mempertimbangkan kemungkinan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Seruan itu disampaikan bersamaan dengan desakan untuk meninjau kembali doktrin pertahanan Iran dan membangun apa yang mereka sebut sebagai kemampuan penangkalan yang diperlukan.
Dalam pernyataan yang disiarkan media Iran, Majelis Ahli mengatakan peninjauan kembali kemungkinan keluar dari NPT, perubahan doktrin pertahanan negara, serta pembentukan kemampuan penangkalan yang diperlukan kini telah menjadi "kebutuhan yang tidak terhindarkan" sekaligus "tuntutan masyarakat dan nasional".
Dua pekan sebelumnya, Mohsen Araki, anggota Majelis Ahli sekaligus Dewan Penentu Kebijakan Negara, mengatakan Iran harus mempertimbangkan kembali keanggotaannya dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
Dia juga menilai Iran telah mengalami berbagai kemunduran tanpa memperoleh manfaat yang sebanding dari keanggotaannya dalam perjanjian tersebut.
"Republik Islam Iran telah mengalami kerugian dan kemunduran yang cukup besar selama bertahun-tahun akibat keanggotaan dan kepatuhannya yang berkelanjutan terhadap perjanjian ini, sementara tidak memperoleh manfaat yang sebanding dari keanggotaan tersebut," kata Araki.
(mas)