Perekonomian China di Bawah Tekanan: Pekerja Lepas Terbebani Iuran Wajib Pensiun

img-redaksi Muhaimin
Senin, 16 November 2026 - 09:48 WIB
Perekonomian China di Bawah Tekanan: Pekerja Lepas Terbebani Iuran Wajib Pensiun
Para pekerja lepas di China terbebani iuran wajib pensiun ketika perekonomian negara tersebut sedang di bawah tekanan. Foto/South China Morning Post
A
A
A
JAKARTA - China selama ini kerap mempresentasikan ekonominya sebagai mesin raksasa yang hanya memerlukan sedikit kalibrasi ulang. Namun, angka-angka statistik terbaru justru menggambarkan struktur yang sedang berada di bawah tekanan berat.

Mengutip dari PML Daily, Senin (16/11/2026), para ekonom memperkirakan pertumbuhan kuartal ketiga China berada di kisaran 4,4 persen dan pertumbuhan setahun penuh mendekati 4,5 persen, yang merupakan batas bawah dari target resmi pemerintah sebesar 4,5 hingga 5 persen untuk tahun 2026.

"Ketika mesin pertumbuhan tradisional seperti sektor properti mulai terhenti dan tekanan demografi menuntut biaya sosial yang lebih tinggi, Beijing tidak bisa lagi sekadar mengandalkan suntikan investasi tanpa mereformasi struktur konsumsi domestik secara mendasar," ucap Dr Alicia Garcia-Herrero dari perusahaan layanan finansial Natixis.

Tekanan Pensiun dan Beban Pekerja Gig



Dana pensiun termasuk dari instrumen ekonomi China yang mendapat sorotan tajam para ekonom. Dalam konferensi pers pada Oktober lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan China menyatakan bahwa para pejabat akan menggunakan data untuk melacak orang-orang yang belum membayar iuran dana pensiun nasional, dan bahwa orang-orang tersebut kemudian akan didesak untuk bergabung.

Target utamanya adalah kelompok paling rentan di pasar tenaga kerja. Riset resmi menempatkan tingkat partisipasi di antara sekitar 200 juta pekerja gig (pekerja lepas berbasis platform) di angka 34,9 persen, jauh dari target 95 persen. Para analis memperkirakan bahwa pekerjaan gig kini mencakup sekitar 44 persen dari pasar tenaga kerja China.

Para pekerja ini memiliki sedikit minat terhadap skema iuran wajib untuk pensiun. Sebuah survei Universitas Peking terhadap 30.000 pengantar makanan menemukan bahwa kurang dari satu dari sepuluh pekerja yang mendukung iuran wajib.

Logika aritmatika menjelaskan alasannya. Analisis di Shanghai menemukan bahwa iuran bulanan gabungan minimum, sekitar 2.712 yuan, hampir setara dengan upah minimum kota tersebut sebesar 2.740 yuan. Sekitar 58 juta orang dilaporkan menghentikan kontribusi mereka pada kuartal pertama tahun 2026 saja.

Waktu juga melawan sistem ini. Pada akhir tahun 2025, China memiliki 324 juta orang berusia 60 tahun atau lebih—mencapai 23 persen dari total populasi—sementara populasi usia kerja telah menyusut selama lebih dari satu dekade.

Perangkap Utang Lokal dan Korupsi Sistemik



Garis patahan kedua terletak pada keuangan pemerintah daerah. Selama bertahun-tahun, pemerintah kota dan provinsi mendanai pertumbuhan melalui penjualan lahan dan pinjaman di luar neraca (off-balance-sheet). Properti pernah menyumbang sekitar 30 persen dari ekonomi China, dan bagi sebagian besar rumah tangga China, sebuah hunian adalah aset terbesar mereka. Mesin tersebut kini telah macet, dan Vanke, yang dulunya merupakan salah satu pengembang terbesar di negara itu, berada di bawah restrukturisasi utang formal.

Gambaran utang pun menjadi buram. Pembacaan data IMF secara luas menempatkan utang pemerintah China—termasuk kendaraan pembiayaan lokal—mendekati 124 persen dari PDB, dibandingkan dengan rasio resmi sekitar 68 persen. Program tukar utang (debt-swap) Beijing bertujuan memangkas utang tersembunyi daerah dari 14,3 triliun yuan menjadi 2,3 triliun yuan pada tahun 2028, tetapi pertukaran utang pada hakikatnya hanya mengubah pihak yang berutang.

Persoalan ini kian diperparah oleh korupsi yang mengakar di berbagai sektor strategis. Kampanye anti-korupsi yang masif mencerminkan betapa dalamnya cengkeraman korupsi di lingkar birokrasi dan keuangan China.

"Tanpa adanya reformasi institusional yang transparan, tindakan penegakan hukum yang bersifat top-down justru memperdalam kehati-hatian birokrat dan memperlambat pemulihan ekonomi," tutur pakar politik urusan China dari Columbia University, Profesor Andrew Nathan.

Pada 2025, sebanyak 65 pejabat yang dikelola secara sentral, sebagian besar di tingkat menteri atau lebih tinggi, ditempatkan di bawah investigasi. Sepanjang tiga kuartal pertama 2025, badan-badan disiplin bahkan menangani 789.000 kasus korupsi. Kampanye tahun 2026 menargetkan energi, keuangan, perusahaan milik negara (BUMN), farmasi, dan sektor-sektor kunci lainnya yang mengatur arah pergerakan modal dalam perekonomian.

China memang masih memiliki kekuatan nyata. Negara ini memimpin dalam bidang manufaktur, dan data resmi menunjukkan investasi besar-besaran dalam bidang kecerdasan buatan (AI) serta robotika. Namun, kekuatan di pabrik-pabrik tidak dapat menggantikan fungsi kontrak sosial yang sehat.

Hingga Beijing berani membagi risiko dengan warganya, menginstruksikan para ahli statistiknya untuk mempublikasikan data yang jujur, serta membangun institusi yang tidak bergantung pada kampanye antikorupsi berkala, negara tersebut akan terus meraba kantong yang sama. Kantong itu kini semakin menipis.
(mas)
See original source
link link link link
Berita Terkait
Aliansi Partai Pro-Melayu Terus Menguat, PM Anwar Ibrahim Kian Terancam?
International
Senin, 16 November 2026 - 01:10 WIB