Protes Biaya Hidup Meningkat, Gerakan Rompi Kuning Turun ke Jalanan Paris

PARIS - Gerakan Rompi Kuning, para pelajar, dan serikat pekerja sektor pendidikan turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai keresahan—mulai dari kenaikan biaya hidup dan tuntutan pendanaan pendidikan yang lebih baik, hingga perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak dan remaja, serta rancangan undang-undang kepolisian yang baru.

DiParis, banyak orang berkumpul di Place de la République, yang telah menjadi lokasi simbolis sekaligus tempat berkumpul yang lazim bagi aksi protes berskala nasional.

"Kami menuntut agar ada guru saat kami masuk kelas. Kami menuntut agar langit-langit kantin tidak runtuh menimpa kami saat kami sedang makan. Kami juga menuntut agar, setelah lulus ujian akhir sekolah (A-levels)—meskipun kondisi terus memburuk setiap tahunnya—kami tetap bisa melanjutkan studi ke jenjang universitas," ujar Marius Mesnil, Wakil Sekretaris Jenderal Union Syndicale Lycéenne (Serikat Pelajar), dilansir Euro News.

Prancis telah diguncang oleh aksi blokade sekolah dan berbagai unjuk rasa selama lebih dari sebulan.

'

Kementerian Dalam Negeri memperkirakan sekitar 106.000 orang turun ke jalan di seluruh negeri pada hari Sabtu, termasuk 24.000 orang di Paris. Sementara itu, pihak penyelenggara menyebut angka tersebut mencapai 200.000 orang, dengan 100.000 di antaranya berada di ibu kota.

Jumlah peserta aksi protes pada hari Sabtu ini tergolong lebih rendah dari biasanya. Aksi protes terbesar dalam beberapa pekan terakhir terjadi pada hari Kamis, saat berlangsungnya pemogokan yang dipimpin oleh serikat pekerja, di mana lebih dari setengah juta orang turun ke jalan di seluruh penjuru negeri. Serikat pekerja telah menyerukan aksi mogok lanjutan pada Selasa depan, setelah menolak janji pemerintah untuk menaikkan upah minimum sebesar 0,6%—angka yang menurut mereka tidak memadai.

"Pemerintah hanya memberi kita remah-remah, padahal kita menginginkan seluruh tokonya," ujar Benjamin Ball, seorang anggota gerakan Rompi Kuning (Yellow Vest).

Para pengunjuk rasa juga menyatakan penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) kepolisian baru yang akan memberikan perlindungan tambahan bagi petugas kepolisian dan gendarmeri saat menggunakan senjata api dalam menjalankan tugas.

Para pendukung RUU tersebut—termasuk partai sayap kanan pimpinan Marine Le Pen, yang saat ini memimpin dalam jajak pendapat pemilihan presiden—berargumen bahwa undang-undang baru ini diperlukan agar aparat penegak hukum tidak secara otomatis dianggap bersalah karena menggunakan kekuatan berlebihan.

Namun, serikat pekerja menilai RUU ini sama saja dengan memberikan "izin untuk membunuh" kepada polisi, dan akan semakin menyulitkan upaya untuk meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum. Di Prancis, kasus dugaan kebrutalan polisi jarang sekali sampai ke pengadilan pidana.

"Apa yang diatur dalam undang-undang yang disebut sebagai 'izin untuk membunuh'—yang akan segera divoting minggu depan—adalah bahwa seorang petugas polisi yang melepaskan tembakan akan dianggap telah bertindak sesuai hukum sejak awal," kata Sabrine Kharbach, juru bicara Serikat Mahasiswa.

"Ini menambah lapisan impunitas (kekebalan hukum) bagi mereka yang memukuli, menyemprotkan gas, dan melukai kita. Ini adalah lapisan impunitas tambahan bagi kepolisian yang bertindak sebagai sayap bersenjata negara," tambahnya.

Kenza, 28 tahun, termasuk di antara ribuan pengunjuk rasa yang turun ke jalan di kota Toulouse, Prancis bagian selatan. "Represi terhadap pengunjuk rasa tidak dapat diterima, apalagi jika melibatkan anak-anak."

Pekan lalu, seperti dilaporkan media setempat, sejumlah pengacara yang mewakili setidaknya 18 orang yang terluka dalam berbagai aksi protes di Prancis beberapa minggu terakhir menyatakan akan menggugat kementerian dalam negeri atas tanggung jawabnya terkait dugaan kebrutalan polisi. Mereka mengecam penggunaan kekerasan oleh polisi dalam aksi-aksi unjuk rasa tersebut, yang menurut mereka telah mengakibatkan "perusakan tubuh"—termasuk cedera pada tangan, kaki, dan mata para pengunjuk rasa.