Washington Post: Partai Demokrat Selidiki Aliran Uang dari Penguasa Timur Tengah ke Keluarga Trump

WASHINGTON - Sekutu utama AS di Teluk Persia dilaporkan khawatir akan serangkaian penyelidikan kongres atas dugaan korupsi yang melibatkan Presiden Donald Trump, pemerintahannya, dan keluarganya, karena Demokrat bersiap untuk meneliti hubungan keuangan antara Gedung Putih dan monarki kaya di Asia Barat.

Demokrat, yang memenangkan kendali atas DPR dan Senat dalam pemilihan paruh waktu baru-baru ini, bermaksud untuk memfokuskan penyelidikan mereka pada pengaturan bisnis sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatasi kekhawatiran pemilih tentang korupsi.

Para anggota parlemen Demokrat telah memperingatkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar tentang penyelidikan yang diperkirakan akan dilakukan, yang dapat meneliti kesepakatan properti, investasi keuangan, dan transaksi lain yang melibatkan keluarga Trump dan negara-negara Teluk Persia. Itu dilaporkan Washington Post pada hari Sabtu.

Menurut laporan tersebut, penyelidikan diperkirakan akan berfokus pada apakah transaksi keuangan dan hadiah dari ketiga negara Arab tersebut terkait dengan keputusan kebijakan pemerintahan Trump.

Partai Demokrat juga memperingatkan pemerintah negara-negara Teluk Persia bahwa menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan kongres dapat membahayakan hubungan mereka dengan Washington.

Namun, para diplomat dan pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa Arab Saudi, UEA, dan Qatar kemungkinan besar tidak akan memberikan informasi sensitif kepada anggota parlemen, termasuk komunikasi pribadi.

Penyelidikan yang diantisipasi dapat semakin memperketat hubungan Washington dengan tiga mitra regional terpentingnya, terutama karena perang agresi AS-Israel terhadap Iran terus memengaruhi Teluk Persia dan pengaturan keamanan regional.

Laporan tersebut menyoroti beberapa hubungan keuangan antara pemerintah negara-negara Teluk Persia dan usaha bisnis yang terkait dengan Trump yang kemungkinan akan menarik perhatian Kongres.

Salah satu kasus yang paling menonjol melibatkan investasi sebesar $500 juta oleh sebuah entitas yang terhubung dengan anggota senior keluarga kerajaan Emirat, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, di World Liberty Financial, sebuah perusahaan mata uang kripto yang didirikan oleh ketiga putra Trump dan Zach Witkoff, putra utusan khusus AS Steve Witkoff.

"Ini adalah korupsi, murni dan sederhana," kata Senator Elizabeth Warren saat itu, menurut laporan tersebut.

Transaksi keuangan Arab Saudi dengan bisnis yang terkait dengan Trump juga diperkirakan akan mendapat sorotan.

Dana kekayaan negara kerajaan menginvestasikan $2 miliar di Affinity Partners, perusahaan ekuitas swasta yang didirikan oleh menantu Trump, Jared Kushner, pada tahun 2021.

Keluarga Trump juga telah memperluas kepentingan real estatnya di Arab Saudi sejak Trump kembali ke Gedung Putih, dengan proyek-proyek termasuk menara Trump dan plaza Trump senilai USD1 miliar di Jeddah, serta pengembangan perumahan mewah di Riyadh.

Perjanjian kerja sama nuklir antara Washington dan Riyadh adalah fokus potensial lain dari penyelidikan. Kesepakatan yang ditandatangani pada bulan Juli itu memberi Arab Saudi jalan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan teknologi AS dan diperkirakan akan menghadapi pengawasan kongres atas ketentuan yang berkaitan dengan pengayaan bahan bakar nuklir.

Pemberian pesawat Boeing 747-8 mewah oleh Qatar, senilai sekitar USD400 juta, kepada pemerintahan Trump juga diperkirakan akan menghadapi pengawasan. Anggota parlemen Demokrat sebelumnya mempertanyakan transaksi tersebut dan memperkenalkan undang-undang untuk memblokir penjualan senjata ke Doha karena kekhawatiran seputar pemberian tersebut.

Senator Chris Murphy, yang mengunjungi Teluk Persia pada bulan Oktober, mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kekhawatiran tentang korupsi kepada Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

"Kebijakan luar negeri kita telah dirusak," kata Murphy dalam sebuah acara di Washington setelah kembali dari wilayah tersebut, menurut laporan itu.

Ia mengatakan telah menyampaikan peringatan kepada kedua pemerintah tersebut agar tidak memperluas hubungan keuangan mereka dengan bisnis yang terkait dengan Trump.

Meskipun wewenang panggilan pengadilan kongres tidak mencakup pemerintah asing, Demokrat dapat menggunakan wewenang mereka atas penjualan senjata dan bantuan keamanan untuk menekan negara-negara Teluk Persia, lapor Post, mengutip para ajudan kongres.

Para anggota parlemen mungkin menjadi kurang bersedia untuk mempertahankan kemitraan keamanan yang erat dengan pemerintah yang mereka yakini terlibat dalam memengaruhi keputusan politik dan kebijakan AS melalui transaksi keuangan, kata seorang ajudan kongres dari Partai Demokrat kepada surat kabar tersebut.

Allison Minor, yang menjabat sebagai direktur urusan Semenanjung Arab di Dewan Keamanan Nasional selama pemerintahan pertama Trump, mengatakan penyelidikan tersebut dapat semakin membebani hubungan yang memang sudah diperkirakan akan menjadi kian sulit.

"Menurut saya, negara-negara Teluk menghadapi tantangan berat dengan pihak Demokrat," ujar Minor, seraya memperingatkan bahwa kubu Demokrat "memiliki ingatan kolektif yang kuat serta akumulasi rasa frustrasi."

Jajak pendapat yang dilakukan di sekitar waktu pemilihan paruh waktu menunjukkan bahwa korupsi menjadi kekhawatiran utama di kalangan pemilih AS. Hal ini mendorong para tokoh senior Demokrat untuk berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran oleh pemerintahan Trump saat mereka mengambil alih kendali Kongres pada bulan Januari mendatang.

Prospek pengawasan ini menjadi sangat signifikan mengingat laporan keuangan Trump, yang menunjukkan bahwa bisnis-bisnis miliknya menghasilkan pendapatan sekitar USD2 miliar pada tahun 2025—tiga kali lipat dari jumlah yang dilaporkan pada tahun sebelumnya.