Indonesia dan 17 Negara Lainnya Kecam Serangan Israel terhadap RS Nasser di Gaza

JAKARTA - Indonesia bersama 17 negara lainnya mengecam serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser, sebuah rumah sakit (RS) di Khan Yunis, Gaza. Mereka menyatakan serangan tersebut melanggar hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus bagi fasilitas medis dan tenaga kesehatan.

Serangan udara Israel, yang terjadi pada hari Kamis, menghantam sayap bedah kompleks rumah sakit tersebut. Serangan itu dilaporkan menewaskan enam orang dan melukai puluhan lainnya. Staf rumah sakit mengatakan pengeboman tersebut menyebabkan kerusakan parah pada ruang operasi dan bangsal pasien.

Kompleks Medis Nasser masih menjadi salah satu rumah sakit utama yang beroperasi di Gaza.

Kecaman 18 negara disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri Turki. Ke-18 negara tersebut adalah Aljazair, Djibouti, Mesir, Indonesia, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Para menteri luar negeri dari 18 negara tersebut juga mengecam serangan Israel yang terus berlanjut terhadap warga sipil Palestina. "Termasuk serangan terhadap tenda-tenda dan lokasi lain yang menampung orang-orang yang mengungsi," kata mereka dalam pernyataan bersama.

Mereka menyatakan serangan-serangan itu tidak sejalan dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan justru merusak gencatan senjata.

Lebih lanjut, pernyataan bersama mereka mengungkapkan "keprihatinan mendalam" atas pembatasan Israel terhadap bantuan kemanusiaan, material untuk tempat penampungan sementara, serta pasokan medis.

Mereka memperingatkan bahwa keterbatasan tempat berlindung serta memburuknya layanan air, sanitasi, dan kesehatan membuat warga Palestina, terutama bayi dan anak-anak, berisiko meninggal akibat paparan suhu dingin.

Mereka menyerukan agar bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa pembatasan. Bantuan itu mencakup material tempat penampungan dan peralatan untuk memulihkan infrastruktur penting.

Mereka juga menegaskan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi kemanusiaan harus diizinkan menjalankan tugas tanpa hambatan.

Tak hanya itu, mereka mendesak Israel segera memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Trump, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Kementerian Luar Negeri Indonesia juga merilis pernyataan bersama tersebut di platform media sosial X pada Minggu (15/11/2026). "Para Menteri mendesak Amerika Serikat dan Board of Peace, dalam peran masing-masing, untuk mengintensifkan upaya mereka guna memastikan implementasi penuh Israel terhadap komitmen-komitmen ini dan pencabutan semua pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, sehingga menjaga kredibilitas kesepakatan-kesepakatan tersebut dan memperkuat gencatan senjata," imbuh pernyataan bersama 18 negara.