Putin: Inggris Harus Stop Lindungi Sekutu dengan Senjata Nuklir Jika Ingin Perang Rusia-Ukraina Berakhir

MOSKOW - Rusia, di bawah Presiden Vladimir Putin, menuntut Inggris berhenti menggunakan senjata nuklir untuk melindungi sekutu-sekutu Eropanya jika ingin perang Rusia-Ukraina berakhir.

Tuntutan tersebut tercantum dalam daftar persyaratan yang disusun para negosiator Rusia untuk pembicaraan mengenai upaya mengakhiri perang berkepanjangan di Ukraina.

Dokumen tuntutan Moskow itu menyerukan NATO menarik pasukannya dari Eropa Timur dan negara-negara Baltik, mengeluarkan Finlandia dari aliansi tersebut, serta berkomitmen untuk tidak mengirimkan pasukan ke Ukraina sebelum Putin bersedia mempertimbangkan gencatan senjata.

Dokumen itu juga menuntut penghentian pasokan segala jenis senjata dan peralatan serta produk militer Barat ke Ukraina, sekaligus menghalangi negara yang dilanda perang tersebut untuk bergabung dengan NATO, sebagaimana dilaporkan The Telegraph, Minggu (15/11/2026).

Setelah perang berakhir, Rusia akan tetap mempertahankan wilayah-wilayah Ukraina yang telah didudukinya, sehingga Moskow menguasai kawasan yang luas di negara tersebut.

Sebagai imbalannya, Moskow dapat menyetujui Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (UE), asalkan negara itu tidak dilibatkan dalam kebijakan pertahanan bersama blok tersebut.

Dokumen tertanggal 10 November itu pertama kali dilaporkan surat kabar Jerman, Bild. Seperti The Telegraph, Bild merupakan bagian dari jaringan Global Reporters milik Axel Springer.

Dokumen tersebut menghidupkan kembali tuntutan luas yang pernah diajukan Presiden Rusia pada akhir 2021 agar NATO mengurangi aktivitas militernya di seluruh Eropa. Dua bulan kemudian, Putin melancarkan invasi ke Ukraina.

Putin menginginkan pasukan dan persenjataan Barat ditarik kembali ke garis perbatasan NATO seperti kondisi pada 1997, sebelum aliansi tersebut memperluas keanggotaannya ke negara-negara bekas Uni Soviet di Eropa Timur.

Putin telah diyakinkan untuk kembali memulai pembicaraan damai secara langsung dengan Amerika Serikat (AS), Ukraina, dan para pejabat Eropa, dengan syarat mereka juga membahas arsitektur keamanan baru bagi Benua Eropa.

Dokumen 10 November itu merupakan posisi awal Putin untuk setiap perundingan mendatang yang dimediasi Jared Kushner dan Steve Witkoff, utusan perdamaian Presiden AS Donald Trump.

Sebagian besar persyaratan Putin kemungkinan besar akan segera ditolak oleh 32 negara anggota NATO dan Ukraina. Inggris diperkirakan akan menolak tuntutan agar negara itu tidak lagi memberikan payung nuklir kepada sekutu-sekutunya.

Inggris merupakan satu-satunya negara Eropa yang berkomitmen menggunakan kekuatan penangkal nuklir berbasis kapal selamnya untuk mendukung pertahanan NATO secara lebih luas.

Pada Kamis lalu, setelah bertemu para pemimpin Eropa di Dublin, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengatakan kepada wartawan bahwa keamanan Benua Eropa bukanlah sesuatu yang dapat dinegosiasikan dengan Rusia.

"Terasa sangat kuat adanya penolakan terhadap tuntutan Rusia untuk memasukkan persoalan arsitektur keamanan atau pengaturan keamanan Eropa ke dalam perundingan ini," katanya.

"Tidak, persoalan itu tidak untuk dinegosiasikan. Eropa berhak menentukan sendiri pengaturan keamanannya, dan hanya Eropa yang berhak melakukannya," lanjut Burnham.

Finlandia Tidak Akan Keluar dari NATO

Finlandia, yang meninggalkan kebijakan netralitas militer selama puluhan tahun untuk bergabung dengan NATO sebagai respons atas invasi Rusia ke Ukraina, secara tegas menolak untuk merundingkan kembali keanggotaannya.

"Hal-hal semacam itu sama sekali bukan untuk dinegosiasikan. Rusia mengetahui hal tersebut. Bahkan mengusulkan sesuatu seperti ini saja benar-benar keterlaluan," kata Menteri Pertahanan Finlandia Antti Häkkänen.

Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, juga menulis di media sosial: "Keamanan Eropa ditentukan oleh orang-orang Eropa. Estonia maupun Eropa tidak akan pernah membahas keanggotaan Finlandia di NATO, ataupun keputusan keamanan berdaulat lainnya, dengan Putin."

Pada hari Jumat, para pemimpin Uni Eropa memutuskan bahwa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Polandia, bersama dengan perwakilan Uni Eropa dan NATO, akan dilibatkan dalam setiap perundingan perdamaian antara Ukraina dan Rusia.

Putin diyakini telah menyetujui keikutsertaan perwakilan Eropa dalam perundingan tersebut. Para mediator AS memandang keterlibatan mereka sebagai hal penting untuk mengakhiri konflik.

Secara terpisah, Kushner dan Witkoff mengusulkan sebuah kompromi yang memungkinkan Ukraina bergabung dengan NATO dengan imbalan menyerahkan wilayah Donbas bagian timur kepada Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dirinya bersedia mempertimbangkan gagasan tersebut jika diajukan oleh pihak Amerika Serikat dan didukung oleh sekutu-sekutu Eropa di NATO serta Kanada.

"Jika pihak Amerika mengonfirmasi secara persis hal tersebut kepada kami, bersama mitra-mitra NATO lainnya, saya akan bertanya kepada masyarakat Ukraina mengenai pendapat mereka: apakah kita menerima usulan itu atau tidak?" paparnya.

Sebelumnya, Kyiv telah berupaya bergabung dengan NATO dan memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 5 mengenai pertahanan bersama setelah perang dengan Rusia berakhir. Langkah tersebut dimaksudkan untuk melindungi Ukraina dari kemungkinan invasi di masa mendatang.

Namun, AS dan Jerman telah menghalangi pembahasan serius mengenai keanggotaan Ukraina di NATO karena khawatir langkah tersebut akan menyeret aliansi itu ke dalam konflik langsung dengan Rusia.

Saat ini, Rusia menduduki sekitar 80 persen wilayah Donbas di Ukraina bagian timur, yakni Donetsk dan Luhansk.

Putin mengatakan dirinya tidak akan menghentikan pertempuran sampai Rusia diserahkan wilayah-wilayah tersisa yang belum berhasil direbut pasukannya melalui operasi militer.

Wilayah-wilayah tersebut mencakup apa yang disebut Ukraina sebagai "sabuk benteng". Kawasan ini merupakan garis pertahanan utama negara tersebut yang mencegah serangan berskala besar menuju Kyiv.

Zelensky mengatakan setiap kompromi yang melibatkan pertukaran wilayah dengan keanggotaan NATO harus diserahkan kepada rakyat Ukraina untuk diputuskan. Menurutnya, dirinya tidak dapat mengambil keputusan tersebut seorang diri.

"Saya, sebagai presiden, akan mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat dan mengatakan: 'Lihat, inilah posisi kita saat ini, inilah cara seluruh mitra kita mencapai kesepakatan, dan inilah pandangan mereka mengenai langkah selanjutnya'," ujarnya.

Namun, Rusia sejak lama bersikeras bahwa Ukraina tidak boleh bergabung dengan NATO.