4 Alasan Jerman Kembali Miliki Gestapo dan Stasi 2.0 ala Hitler

BERLIN - Parlemen Jerman mengesahkan undang-undang yang luas yang memberikan wewenang yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada badan-badan intelijen negara untuk melakukan sabotase, memasuki rumah secara diam-diam, dan memperluas pengawasan. Undang-undang kontroversial ini telah memicu perbandingan dengan Gestapo dan Stasi, organisasi polisi rahasia yang terkenal dari Nazi Jerman dan Jerman Timur Komunis.

Rancangan undang-undang tersebut, yang didukung oleh koalisi pemerintahan Kanselir Friedrich Merz, disetujui pada hari Jumat dengan 300 suara mendukung, 190 suara menentang, dan 71 abstain. Hanya blok CDU/CSU yang berkuasa dan Partai Sosial Demokrat yang mendukung reformasi tersebut. Partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) dan Partai Kiri menentangnya, sementara Partai Hijau abstain.

Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt memuji perombakan tersebut sebagai "reformasi abad ini," menyatakan "era baru" bagi badan intelijen Jerman yang akan menempatkan mereka pada "kedudukan yang sama dengan mitra Eropa kita."

Ia membela langkah-langkah tersebut dengan mengutip dugaan ancaman dari spionase, sabotase, serangan siber, dan aktivitas permusuhan lainnya yang bertujuan untuk menggoyahkan stabilitas Jerman.

4 Alasan Jerman Kembali Miliki Gestapo dan Stasi 2.0 ala Hitler

1. Dari Pengawasan hingga Sabotase

Melansir RT, rancangan undang-undang tersebut secara fundamental mengubah peran dua badan intelijen utama Jerman: dinas intelijen luar negeri (BND) dan Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi (BfV) di dalam negeri.

Sebelumnya berfokus terutama pada pengumpulan dan analisis intelijen, kedua badan tersebut akan memperoleh wewenang untuk secara aktif melakukan intervensi terhadap ancaman yang dianggap ada.

BND akan diberi wewenang untuk menembus jaringan komputer asing, menonaktifkan server yang digunakan oleh peretas yang dicurigai, dan menghapus data. Wewenang barunya dapat diperluas hingga menyabotase laboratorium kimia asing dan fasilitas produksi drone atau mengganggu rantai pasokan dengan memasukkan komponen yang cacat ke dalam pengiriman yang terkait dengan potensi ancaman.

Badan intelijen domestik akan memperoleh wewenang pengawasan dan intervensi yang luas, termasuk akses rahasia ke ponsel pintar dan komputer, intersepsi komunikasi terenkripsi, dan pemeriksaan data yang tersimpan.

Agen BfV juga dapat secara diam-diam memasuki rumah pribadi untuk memasang perangkat lunak pengawasan dan menetralisir senjata yang dicurigai.

Badan tersebut juga akan dapat memperoleh informasi dari penyedia pembayaran, platform online, dan produsen kendaraan, sambil menggunakan pengenalan wajah dan pencarian biometrik yang dibantu AI untuk mengidentifikasi tersangka potensial.

Pengawasan terhadap perluasan kewenangan akan dikonsolidasikan di bawah Dewan Pengawas Independen, sebuah badan beranggotakan 12 orang yang dibentuk pada tahun 2021 dan ditunjuk oleh Panel Pengawasan Parlemen Bundestag.

Sebelumnya sebagian besar berfokus pada legalitas pengawasan BND, dewan ini akan memperoleh wewenang untuk menyetujui operasi intervensi oleh kedua badan tersebut, termasuk sabotase proaktif di luar negeri.

Dewan ini juga diwajibkan untuk melapor kepada pengawas parlemen setidaknya setiap tahun dan menerbitkan laporan publik yang tidak termasuk informasi rahasia.

2. Polisi Rahasia Kembali Berkuasa

Perombakan ini telah memicu kritik keras dari anggota parlemen oposisi, yang memperingatkan bahwa hal itu mengancam perlindungan konstitusional dan membongkar perlindungan yang ditetapkan setelah jatuhnya Nazi Jerman.

Anggota parlemen AfD Christian Wirth mengecam reformasi tersebut sebagai "serangan terhadap supremasi hukum dengan karakteristik yang benar-benar totaliter."

Ia mengkritik ketentuan yang memungkinkan BfV untuk mengecualikan kantor-kantor intelijen regional dari jaringan berbagi informasi, memperingatkan bahwa hal itu dapat digunakan terhadap otoritas negara yang secara politik "tidak diinginkan".

Pada bulan September, sesama anggota parlemen AfD, Gottfried Curio, menuduh pemerintah Merz bersiap untuk secara sistematis melanggar hak-hak fundamental, dengan merujuk pada sejarah Jerman di bawah Gestapo dan Stasi Jerman Timur.

"Memanipulasi, menyabotase, menipu – dengan langkah-langkah subversif ini, [BfV] sedang diubah menjadi Stasi 2.0," ia memperingatkan.

3. Hak Sipil Diabaikan

Anggota parlemen Partai Hijau, Konstantin von Notz, mendukung penguatan BND tetapi menuduh pemerintah kurang memiliki "kepekaan terhadap hak-hak sipil" dalam perombakan intelijen domestiknya. Ia memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat menghadapi "masalah serius" di hadapan Mahkamah Konstitusi Jerman.

Clara Buenger dari kubu Kiri melangkah lebih jauh, menuduh Dobrindt merusak demokrasi melalui pengawasan massal berbasis kecerdasan buatan (AI) berskala nasional, sekaligus meletakkan dasar bagi terbentuknya "polisi rahasia Jerman yang baru."

Inti dari kontroversi ini terletak pada prinsip pemisahan kekuasaan yang telah lama dianut Jerman, yang dirancang untuk mencegah badan intelijen memiliki wewenang kepolisian.

Prinsip perlindungan ini berakar pada ‘Surat Kepolisian' (Police Letter) tahun 1949 dari pihak Sekutu, yang bertujuan mencegah munculnya kembali organisasi serupa Gestapo. Pemisahan antara pengumpulan intelijen dan penegakan hukum kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang yang mengatur badan-badan keamanan Jerman.

Para kritikus berpendapat bahwa pemberian izin bagi agen intelijen untuk memasuki rumah secara diam-diam, mengutak-atik properti, serta melakukan sabotase, akan mengikis batasan historis tersebut.

Dobrindt menepis tuduhan bahwa reformasi ini mengancam demokrasi dengan menyebutnya sebagai sebuah "kegilaan."

4. Adanya Ancaman Rusia

Perombakan badan intelijen ini terjadi di tengah upaya Berlin mempercepat pembangunan militernya. Pemerintahan Merz berulang kali menggunakan dalih ancaman Rusia untuk membenarkan peningkatan belanja pertahanan dan perluasan kapabilitas keamanan.

Para pejabat Jerman semakin sering memperingatkan kemungkinan konfrontasi militer dengan Rusia, seraya menuduh negara tersebut melakukan spionase, sabotase, dan operasi bermusuhan lainnya di seluruh Eropa.

Bulan lalu, kepala badan intelijen luar negeri Jerman (BND), Martin Jaeger, memperingatkan bahwa Jerman bisa saja "terjerumus ke dalam konflik kekerasan dengan Rusia," seraya menuduh Rusia melancarkan "perang bayangan."

Menteri Pertahanan Boris Pistorius dan komandan militer senior, Jenderal Christian Freuding, juga menyatakan bahwa Rusia mungkin akan menyerang NATO sebelum dekade ini berakhir.

Moskow telah membantah klaim bahwa mereka berniat menyerang negara-negara anggota NATO, serta menepis spekulasi tersebut sebagai "omong kosong" dan "skizofrenia politik." Para pejabat Rusia menuduh Berlin justru berupaya meningkatkan eskalasi.

Kontroversi ini juga memiliki dimensi politik dalam negeri.

Merz menyebut partai AfD sebagai pihak yang didukung oleh Rusia—meskipun tanpa memberikan bukti—sementara mitra koalisinya dari Partai Demokrat Sosial (SPD) mendesak pelarangan terhadap partai oposisi tersebut.

AfD, yang menyerukan pengendalian imigrasi yang lebih ketat serta menentang bantuan militer Jerman untuk Ukraina dan sanksi terhadap Rusia, telah menjadi sasaran utama pengawasan politik. Saat membela perombakan intelijen pada hari Jumat, pejabat Kantor Kanselir, Nina Warken, berpendapat bahwa Jerman menghadapi ancaman sehari-hari dari kekuatan asing yang "menyamarkan sabotase sebagai kecelakaan, spionase sebagai urusan bisnis, dan propaganda sebagai opini."