Netanyahu Mungkin Jatuh, tapi 6 Legasi Sayap Kanannya Tak Akan Pudar

GAZA - Di tengah upaya pihak oposisi Israel untuk melengserkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, muncul spekulasi mengenai nasib elemen-elemen sayap kanan garis keras dalam pemerintahan saat ini. Ini termasuk partai-partai yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich—yang secara terang-terangan mendukung pemukiman ilegal—serta Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang pernah divonis karena menghasut terorisme.

Meskipun seluruh anggota kabinet Netanyahu—dengan dukungan penuh dari politisi oposisi yang berharap dapat menggantikan mereka—telah mendukung perang genosida Israel di Gaza serta serangan terhadap negara-negara di kawasan tersebut, Smotrich dan Ben-Gvir-lah yang menjadi pusat perhatian internasional dan sasaran utama kritik dari pemerintah negara-negara Barat.

Di tengah pembicaraan mengenai upaya Netanyahu untuk membentuk pemerintahan persatuan dengan Eisenkot, kedua menteri tersebut secara terbuka menyatakan penolakan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh mantan kepala staf militer itu.

Menjelang pemungutan suara, Ben-Gvir mengambil langkah yang tidak biasa dengan menyatakan bahwa Netanyahu kini dihadapkan pada pilihan: memilih dirinya sendiri demi "menyelamatkan Israel", atau memilih Eisenkot.

Sementara itu, Smotrich telah memperingatkan sekutu politiknya dari kelompok ultra-Ortodoks agar tidak melakukan negosiasi dengan Eisenkot. Ia menyebut bahwa Eisenkot akan "membuang mereka" begitu suara mereka digunakan untuk menggulingkan Netanyahu.

Netanyahu Mungkin Jatuh, tapi 6 Legasi Sayap Kanannya Tak Akan Pudar

1. Warisan Kebencian

Melansir Al Jazeera, pada tahun 2022, Netanyahu membentuk pemerintahan koalisi bersama partai sayap kanan ekstrem Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) pimpinan Ben-Gvir serta Partai Zionis Religius pimpinan Smotrich. Koalisi ini memberikan sejumlah posisi kabinet paling strategis di Israel kepada kedua tokoh tersebut. Smotrich menjabat sebagai menteri keuangan—yang memberinya kendali atas anggaran Israel serta berbagai institusi di wilayah Tepi Barat yang diduduki—sementara Ben-Gvir ditunjuk sebagai menteri keamanan nasional.

Keduanya merupakan pendukung antusias perang genosida Israel di Gaza. Mereka berulang kali mengancam akan menarik dukungan dari pemerintah jika Netanyahu tampak goyah menghadapi tekanan internasional terkait tingginya jumlah korban sipil, kelaparan, dan penghalangan bantuan kemanusiaan.

Pada September 2025, Ben-Gvir mengancam akan menjatuhkan pemerintah jika Hamas tetap ada setelah pembebasan para tawanan, sesuai dengan rencana Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedua menteri tersebut telah berulang kali menyerukan aneksasi, pembangunan permukiman, dan pembersihan etnis di Gaza.

Smotrich mendorong perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat dan, menurut pihak-pihak yang menentangnya, memikul tanggung jawab atas lonjakan kekerasan oleh pemukim serta serangan massal (pogrom) di wilayah pendudukan tersebut.

Pada Juni 2025, Smotrich dan Ben-Gvir dijatuhi sanksi oleh sejumlah negara Barat. Irlandia dan Belanda memberlakukan larangan perjalanan terhadap kedua menteri tersebut, sementara negara-negara lain membekukan aset mereka. Perdana Menteri Irlandia (Taoiseach) Micheal Martin menyatakan bahwa langkah-langkah ini diambil karena adanya "keinginan" dari mereka berdua "untuk melihat penghapusan orang Palestina dari Palestina".

2. Kebijakan Populis

Namun, para analis berpendapat bahwa kedua menteri tersebut beserta gerakan yang mereka pimpin tidak boleh dianggap sebagai satu kesatuan yang homogen, ataupun dipisahkan dari kebijakan Israel secara umum.

"Menurut saya, kita tidak seharusnya menganggap Ben-Gvir dan Smotrich sebagai satu blok tunggal, karena jika mereka dikeluarkan dari pemerintahan, dampaknya akan berbeda bagi masing-masing kekuatan Ben-Gvir bersifat populis dan performatif, dan posisi oposisi justru menguntungkannya," ujar Arie Perliger dari University of Massachusetts Lowell—seorang pakar yang telah memimpin berbagai studi mengenai kelompok sayap kanan di Israel, Eropa, dan Amerika Serikat—kepada Al Jazeera.

Ia menambahkan, akar Ben-Gvir dalam gerakan Kahanis yang telah dilarang—seperti halnya banyak gerakan sayap kanan lainnya—terletak pada narasi bahwa sejarah pengucilan mereka dari kekuasaan merupakan bukti adanya pengkhianatan oleh kelompok mapan (kemapanan politik).

Sementara itu, Smotrich memanfaatkan posisinya sebagai menteri keuangan untuk menguasai sebagian program permukiman dan memaksakan agenda Zionisnya secara terang-terangan. Dengan demikian, ia akan lebih banyak dirugikan jika "diputus aksesnya dari anggaran, portofolio kementerian, dan kendali atas kebijakan permukiman".

"Dalam kasus Smotrich, situasinya justru sebaliknya." "Pencapaiannya lebih bersifat birokratis daripada retoris," ujar Perliger.

3. Posisi Menteri dengan Kewenangan Luas

Kedua tokoh tersebut dituduh telah mengubah kementerian yang mereka pimpin dengan cara-cara yang akan terus terasa dampaknya jauh setelah mereka meninggalkan pemerintahan.

Sebagai bagian dari kesepakatan tahun 2022 dengan Netanyahu yang memberinya jabatan menteri keuangan, Smotrich juga diberi peran tambahan sebagai menteri di Kementerian Pertahanan. Hal ini memberinya wewenang luas atas sebagian besar administrasi sipil di Tepi Barat yang diduduki, yang dikendalikan oleh Israel.

Dari posisi tersebut, ia menggunakan wewenangnya untuk membentuk "Administrasi Permukiman" (Settlement Administration) tersendiri dan mempercepat perluasan permukiman ilegal di wilayah pendudukan tersebut. Pada Agustus 2025, ia mengumumkan kembali rencana permukiman E1, yang menurut klaimnya akan mengubur "gagasan tentang negara Palestina".

Ben-Gvir dituduh telah mempolitisasi kepolisian Israel yang berada di bawah komandonya dengan cepat, serta membentuknya sedemikian rupa hingga mencerminkan pandangan politik sayap kanan garis keras miliknya sendiri. Ia juga menerapkan perubahan besar-besaran pada layanan penjara, termasuk pembatasan ketat terhadap kondisi dan hak-hak tahanan Palestina—sebuah warisan kelembagaan yang dampaknya mungkin akan bertahan selama bertahun-tahun.

"Ini mencakup aspek personel, prosedur, dan fakta di lapangan; untuk membalikkannya, diperlukan kemauan politik yang berkelanjutan," tambah Perliger. Ia meragukan apakah pemerintahan dari kubu oposisi nantinya akan membatalkan perubahan-perubahan yang telah diperkenalkan oleh para menteri tersebut.

4. Zionis Religius Terus Berkembang

Menurut Roi Zur, asisten profesor di Departemen Pemerintahan Universitas Essex, menyingkirkan kedua tokoh ini dari arus utama politik Israel pun kemungkinan besar tidak akan mengurangi dukungan terhadap kelompok-kelompok yang mereka wakili.

Gerakan Zionisme Religius yang diusung Smotrich berakar sejak perang tahun 1967, dan bersama dengan partai Otzma Yehudit pimpinan Ben-Gvir, memiliki dukungan dari sekitar 10 persen pemilih di Israel.

"Mereka stabil dan akan tetap ada selama bertahun-tahun ke depan… [Mereka] menyasar kelompok masyarakat yang sangat mirip di Israel," ujar Zur kepada Al Jazeera.

5. Kebencian terhadap Palestina

Warisan jangka panjang mereka mungkin adalah pengesahan resmi kebencian terhadap warga Palestina—kebencian yang telah lama membusuk dan akhirnya meledak setelah serangan 7 Oktober yang dipimpin oleh Hamas. Melalui tindakan mereka, serta tindakan anggota sayap kanan lainnya dalam koalisi Netanyahu, nilai nyawa warga Palestina di mata masyarakat Israel telah merosot ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pembunuhan lebih dari 74.000 orang dalam perang genosida di Gaza—yang telah diberitakan secara luas—, pengabaian sengaja terhadap kota-kota Palestina di dalam wilayah Israel (di mana kejahatan dan pembunuhan telah menjadi semacam epidemi), serta kondisi brutal yang diberlakukan terhadap para tahanan Palestina, bukanlah hal yang disembunyikan, melainkan justru dirayakan. Ben-Gvir merupakan tokoh utama di balik pengesahan undang-undang hukuman mati di Knesset yang secara khusus menargetkan warga Palestina.

6. Kekerasan terhadap Warga Palestina Terus Berlanjut

Sementara itu, aksi kekerasan massal terhadap warga Palestina dan properti mereka di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki terus berlanjut tanpa adanya sanksi berarti dari pemerintah.

"Kekerasan adalah ancaman yang terus ada," kata Aida Touma-Suleiman, mantan anggota parlemen Palestina dari partai sayap kiri, Hadash. "Orang-orang merasa takut di jalan, di dalam bus, di mana pun. Anda harus berhati-hati bahkan hanya untuk sekadar berbicara dalam bahasa Arab, di mana pun Anda berada." Di bawah pemerintahan Netanyahu yang terkini, apartheid terhadap warga Palestina—yang sudah lama ada di Israel—telah mengakar kuat, dan kini muncul pula suatu bentuk fasisme, ujar Touma-Suleiman.

"Apartheid adalah serangkaian undang-undang yang melakukan diskriminasi berdasarkan ras. Fasisme adalah ketika diskriminasi tersebut dan rasisme itu tertanam di dalam jiwa," ujarnya kepada Al Jazeera.

"Netanyahu dan sekutunya tidak sekadar memberi izin untuk bersikap rasis; mereka bahkan menjadikannya hampir sebagai bukti patriotisme—hal itu justru diharapkan."