Antisipasi Ancaman Rusia, BND Diberi Wewenang Baru yang Luas

BERLIN - Parlemen Jerman menyetujui pemberian wewenang baru yang luas bagi badan-badan intelijen negara tersebut. Wewenang ini memungkinkan mereka untuk melakukan peretasan dan mengganggu pihak lawan dalam kondisi tertentu, sebagai langkah pemerintah untuk menangkal kegiatan spionase dan serangan siber.

Bundestag mengesahkan undang-undang tersebut pada hari Jumat dengan 308 suara mendukung, 190 suara menolak, dan 71 abstain. Partai Demokrat Kristen (CDU) dan Partai Demokrat Sosial (SPD) yang memimpin pemerintahan mendukung reformasi ini, sementara partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) dan partai sayap kiri Die Linke menentangnya.

Perubahan ini memperluas peran badan intelijen luar negeri Jerman, Bundesnachrichtendienst (BND), serta badan intelijen dalam negeri, Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi (BfV). Kini, tugas mereka tidak lagi terbatas pada pengumpulan dan analisis informasi, tetapi juga mencakup tindakan aktif untuk menggagalkan ancaman tertentu.

Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menyebut undang-undang ini sebagai "reformasi abad ini". Ia berargumen bahwa Jerman memerlukan layanan intelijen yang lebih kuat untuk menghadapi terorisme dan operasi pihak asing yang bermusuhan.

Pemerintah menyatakan bahwa reformasi ini mengatasi celah dalam sistem keamanan Jerman, mengingat selama ini badan intelijen terkadang mampu mengidentifikasi ancaman namun tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi—termasuk dalam situasi di mana tidak ada badan lain yang bertanggung jawab atau mampu bertindak.

Di bawah kerangka kerja baru ini, BfV (Badan Intelijen Domestik Jerman) akan dapat mengambil langkah-langkah teknis untuk menghadapi ancaman serius, seperti menghapus informasi curian dari server milik pihak penyerang.

Bagi BND, perluasan wewenang operasional ini memungkinkan intervensi terhadap ancaman yang berasal dari luar negeri, termasuk melumpuhkan server yang digunakan oleh peretas yang didukung oleh negara tertentu.

Persetujuan ini muncul hanya beberapa bulan setelah otoritas Jerman menemukan sebuah pesawat nirawak yang dilengkapi bahan peledak di dekat pesawat kargo milik perusahaan Ukraina, Antonov Airlines, di bandara Leipzig-Halle pada bulan Agustus—sebuah insiden yang dikaitkan dengan Moskow.

Berlin secara resmi menuduh Rusia berupaya melakukan serangan di fasilitas milik negara tersebut. Dobrindt menyatakan bahwa komunitas intelijen Jerman telah menyimpulkan bahwa pesawat nirawak yang ditemukan di bandara itu menggunakan teknologi yang identik dengan teknologi Rusia.

Rusia membantah keterlibatannya, namun tuduhan tersebut berujung pada penutupan Konsulat Jenderal Rusia di Bonn serta "Rumah Rusia" (Russian House)—sebuah pusat kebudayaan—di Berlin. Sebagai tanggapan, Moskow memerintahkan penutupan konsulat Jerman di St. Petersburg dan lembaga kebudayaan Goethe-Institut.

"Reformasi ini merupakan dampak langsung dari perubahan zaman dan sangat erat kaitannya dengan tantangan kebijakan luar negeri Jerman sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022," ujar Florian Bigge, direktur program di lembaga pemikir (think tank) Körber-Stiftung, kepada Al Jazeera.

Bigge menjelaskan bahwa BND telah secara terbuka mengupayakan perluasan wewenang sejak tahun 2024, dan persetujuan ini diberikan di tengah tatanan internasional yang "semakin tidak menentu".

"Realitas keamanan telah berubah secara mendasar dalam beberapa tahun terakhir," kata Bigge, seraya menambahkan, "Rusia adalah pemicu utamanya: melalui sabotase, serangan siber, dan penggunaan pesawat nirawak. Ditambah lagi dengan kekhawatiran akan ketidakpastian sikap Amerika Serikat serta berkurangnya pertukaran intelijen dengan AS."

Dobrindt menyatakan bahwa perubahan yang disetujui pada hari Jumat tersebut menempatkan badan-badan intelijen Jerman pada posisi yang setara dengan mitra-mitra mereka di Eropa. Dalam debat parlemen sebelumnya, para menteri berpendapat bahwa BND (badan intelijen luar negeri Jerman) tidak seharusnya tinggal diam ketika otoritas lain gagal mencegah ancaman yang sangat serius. Sementara itu, para ahli yang berbicara di hadapan Bundestag menyatakan bahwa kemampuan Jerman "kekurangan wewenang intervensi modern" jika dibandingkan dengan negara-negara Barat lainnya.

Meski demikian, reformasi ini menuai keberatan dari anggota parlemen pihak oposisi, khususnya partai Die Linke, yang menyuarakan kekhawatiran terkait privasi serta pemisahan historis antara kegiatan pengumpulan intelijen dan tugas kepolisian.

Dalam sebuah mosi parlemen yang menentang rancangan undang-undang tersebut, Die Linke berargumen bahwa ketentuan-ketentuan utamanya tidak memenuhi standar konstitusional untuk pengawasan yang bersifat intrusif. Partai tersebut memperingatkan bahwa wewenang yang sangat luas ini pada praktiknya akan menciptakan semacam polisi rahasia Jerman—sebuah gagasan yang memiliki resonansi historis kuat bagi warga yang pernah hidup di bawah bayang-bayang Stasi, polisi rahasia Jerman Timur antara tahun 1950 hingga 1990.

Pada bulan September, Die Linke memenangkan pemilihan parlemen di negara bagian Berlin dengan perolehan suara sebesar 25,7 persen dari perolehan suara, yang memungkinkan partai tersebut menunjuk seorang wali kota setelah membentuk pemerintahan koalisi.

Sejauh ini, kritik telah muncul dari para anggota parlemen dan kelompok kebebasan sipil, ujar Bigge, seraya menambahkan bahwa "perdebatan publik yang lebih luas mungkin masih akan terjadi" seiring dengan perluasan cakupan tindakan negara tersebut di luar negeri.

"Masyarakat Jerman menginginkan keterlibatan yang lebih besar," kata Bigge, namun ia memberi catatan bahwa "yang mereka maksud adalah diplomasi".

Ketentuan-ketentuan utama dijadwalkan mulai berlaku pada 31 Desember, sembari menunggu penyelesaian proses legislatif.