Eisenkot Kecam Kampanye Rasis Netanyahu terhadap Warga Palestina di Israel

TEL AVIV - Gadi Eisenkot, tokoh yang digadang-gadang menjadi perdana menteri Israel, menuduh Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu mengobarkan kampanye yang "rasis dan penuh kekerasan" terhadap warga Palestina di Israel selama masa pemilihan umum. Eisenkot telah ditugaskan untuk membentuk pemerintahan baru Israel.

Dia mengunggah pernyataan panjang di media sosial pada hari Jumat mengenai perkembangan terkini di Israel.

"Warga Arab di Israel mencakup 21 persen dari total populasi. Sejak dimulainya kampanye pemilihan umum, mereka menghadapi kampanye delegitimasi yang rasis dan penuh kekerasan, yang dipicu oleh perdana menteri yang akan segera lengser beserta lingkarannya demi kepentingan politik," tulis Eisenkot di platform X.

"Perdana menteri Israel adalah perdana menteri bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya," ujarnya.

Dia menjelaskan, "Warga Arab di Israel merupakan bagian dari sejarah Israel. Upaya untuk meminggirkan dan mencemarkan nama baik mereka sebagai satu kelompok adalah tindakan yang melawan negara."

Dalam pemilihan umum Israel tanggal 27 Oktober, aliansi empat partai yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi, sementara blok sayap kanan dan kelompok agama pendukung Netanyahu mengamankan 53 kursi.

Keduanya belum mencapai ambang batas 61 kursi yang diperlukan untuk meraih mayoritas di parlemen. Partai-partai yang dipimpin warga Arab—yang mewakili warga Palestina di Israel—berhasil meraih 19 kursi, rekor pencapaian bagi mereka.

Netanyahu berulang kali melontarkan tuduhan tanpa bukti mengenai kecurangan pemilu yang dilakukan partai-partai dengan basis pemilih Arab—klaim yang telah ditolak oleh otoritas pemilihan umum Israel sendiri.

Netanyahu juga berulang kali mengkritik partai-partai yang dipimpin warga Arab karena menolak melabeli Hamas sebagai "kelompok teroris" pascaserangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, meskipun para pemimpin partai tersebut sebenarnya telah mengutuk serangan yang dipimpin Hamas itu.

"Seseorang boleh saja tidak sependapat dengan perwakilan partai-partai Arab, bahkan mungkin merasa sangat muak terhadap beberapa di antara mereka, namun kita tidak boleh—dan saya tidak akan membiarkan—seluruh kelompok masyarakat difitnah," tegas Eisenkot.

Partai-partai yang dipimpin warga Arab telah menyatakan dukungan kepada Eisenkot untuk menggantikan Netanyahu.

Namun, Eisenkot menutup kemungkinan untuk membentuk pemerintahan bersama partai-partai tersebut, yang sebenarnya bisa memberinya dukungan 67 kursi di parlemen. Mendapatkan dukungan dari dua partai ultra-Ortodoks, United Torah Judaism dan Shas, akan memberinya tepat 61 kursi.

Mengenai upaya pembentukan pemerintahan darurat, Eisenkot menegaskan kembali keinginannya untuk segera memenuhi mandat tersebut, seraya menambahkan "akan menjadi kesalahan fatal jika tidak melakukannya".

Netanyahu Mempertimbangkan Serangan Baru terhadap Iran

Eisenkot, yang maju sebagai rival utama Netanyahu, memiliki waktu enam minggu untuk membentuk pemerintahan baru.

Meskipun posisi politik Netanyahu mungkin melemah, sang perdana menteri dilaporkan tengah mempertimbangkan tindakan militer terhadap Iran—langkah yang tidak mendapat dukungan dari Amerika Serikat, kalangan militer Israel sendiri, maupun Eisenkot.

Eisenkot secara khusus meminta Netanyahu untuk menghindari eskalasi baru kecuali jika situasinya benar-benar kritis.

Dalam pembaruan informasi pada hari Jumat, Eisenkot menyatakan ia telah bertemu dengan Netanyahu beserta sekretaris militernya pada hari Kamis untuk membahas situasi keamanan, namun ia tidak memberikan perincian lebih lanjut.

Sebelumnya pada minggu yang sama, Eisenkot mengatakan ia terbuka untuk menyertakan Netanyahu ke dalam koalisinya. Eisenkot juga mengisyaratkan Menteri Keuangan dari kubu sayap kanan ekstrem, Bezalel Smotrich, dipersilakan untuk bergabung.

Eisenkot memimpin militer Israel dari tahun 2015 hingga 2019 dan sempat duduk sebagai pengamat dalam kabinet perang Netanyahu selama delapan bulan pertama perang genosida Israel di Gaza, yang dimulai pada Oktober 2023.