Mamdani Segera Bubarkan Unit Pengendalian Unjuk Rasa dan Kontraterorisme NYPD

NEW YORK - Wali Kota New York, Zohran Mamdani dari Partai Demokrat sedang memfinalisasi rencana untuk membubarkan unit kepolisian khusus yang menangani kontraterorisme dan pengendalian massa. Demikian dilaporkan Politico pada hari Kamis (12/11/2026), dengan mengutip sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Mamdani telah berjanji membubarkan Strategic Response Group (SRG) milik NYPD sejak masa kampanye pemilihan wali kota tahun 2025, menyusul adanya tuduhan bahwa petugas dalam unit tersebut menggunakan kekerasan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa.

Menurut Politico, sang wali kota mempertimbangkan mengganti fungsi SRG dalam menangani unjuk rasa dengan unit yang dipimpin warga sipil dan berfokus pada deeskalasi.

Unit baru ini nantinya dapat membantu kepolisian dalam melakukan penangkapan jika diperlukan. Unit tersebut kemungkinan akan beroperasi di bawah Kantor Keamanan Masyarakat (Office of Community Safety) yang dibentuk oleh Mamdani awal tahun ini.

Rencana ini dapat diumumkan paling cepat minggu ini dan akan diresmikan melalui perintah eksekutif.

"Sebagaimana disampaikan Wali Kota, pemerintahan kami akan membubarkan Strategic Response Group dan memisahkan penanganan unjuk rasa dari tugas kontraterorisme," ujar juru bicara Mamdani, Dora Pekec, seraya menjanjikan rincian lebih lanjut dalam waktu dekat.

Dibentuk pada tahun 2015, SRG mendapat sorotan tajam terkait cara mereka menangani kerusuhan nasional yang dipicu oleh pembunuhan George Floyd oleh seorang petugas kepolisian Minneapolis pada tahun 2020.

Pada tahun 2023, NYPD sepakat membatasi pengerahan unit tersebut dalam demonstrasi damai, serta melarang praktik mengepung dan menjebak pengunjuk rasa tanpa dasar hukum untuk melakukan penangkapan.

Public Advocate (Advokat Publik) Kota New York, Jumaane Williams, telah mendesak agar SRG tidak lagi dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa.

Ia berpendapat taktik agresif unit tersebut justru mengubah demonstrasi damai menjadi konfrontasi yang penuh kekerasan. Ia juga menuduh NYPD menghalangi penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Mamdani berpendapat operasi kontraterorisme harus dipisahkan dari pengamanan demonstrasi guna melindungi hak-hak konstitusional sekaligus menjaga keamanan publik.

Bulan lalu, sang wali kota memerintahkan peninjauan komprehensif pertama dalam satu dekade terhadap kebijakan penggunaan kekerasan oleh NYPD, dengan tujuan "memperkuat akuntabilitas ketika petugas kepolisian dituduh melakukan pelanggaran serius."

Agenda reformasi kepolisian yang diusung Mamdani ini telah menuai kritik dari serikat kepolisian. Pada bulan Oktober, Presiden Police Benevolent Association, Patrick Hendry, menuduh wali kota berupaya menyenangkan "basis radikal"-nya, seraya memperingatkan perombakan yang diusulkan tersebut tidak akan membuat warga New York lebih aman.

Scott Munro, presiden Detectives Endowment Association, menuduh Mamdani berupaya membubarkan unit-unit kepolisian yang vital alih-alih mendukung para petugas, seraya memperingatkan "warga New York patut merasa khawatir."