Iran Bakal Rombak Kementerian Intelijen Gara-gara Penyusupan Mossad

TEHERAN - Parlemen Iran sedang mengupayakan perombakan Kementerian Intelijen. Ini sebagai respons setelah terjadi penyusupan agen-agen badan intelijen Israel, Mossad, ke dalam aparat keamanan Republik Islam Iran serta tewasnya sejumlah komandan dan pejabat senior intelijen dalam serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Berdasarkan usulan Parlemen, dua organisasi baru akan dibentuk di dalam Kementerian Intelijen. Pimpinan kedua organisasi itu akan ditunjuk langsung oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Perombakan ini diupayakan hampir delapan bulan setelah Menteri Intelijen Esmaeil Khatib tewas dalam serangan pada 18 Maret 2026. Hingga kini, kementerian tersebut masih dipimpin oleh seorang pelaksana tugas.

Mengutip laporan dari kantor berita Tasnim, Jumat (13/11/2026), rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan Parlemen mengatur pembentukan dua lembaga baru, yakni Organisasi Perlindungan Intelijen dan Organisasi Ideologi-Politik Kementerian Intelijen.

Lembaga pertama akan bertanggung jawab atas kontraintelijen internal dan keamanan di lingkungan Kementerian Intelijen. Sementara itu, lembaga kedua akan mengawasi urusan ideologi dan politik di dalam institusi tersebut.

Abbas Goodarzi, juru bicara Badan Pimpinan Parlemen Iran, mengumumkan bahwa RUU tersebut akan dimasukkan ke dalam agenda Parlemen pada Minggu (15/11/2026), dengan status pembahasan mendesak tingkat ganda.

Bagian lain dari RUU itu menghapus persyaratan ijtihad atau kualifikasi keilmuan tinggi dalam hukum Islam bagi seseorang yang ingin menjabat sebagai Menteri Intelijen. Persyaratan tersebut selama ini mempersempit pilihan kandidat. Penghapusannya dapat membuka jalan bagi penunjukan menteri dari kalangan non-ulama.

Goodarzi mengatakan, setelah Menteri Intelijen tewas, perbedaan pendapat mengenai apakah penggantinya harus seorang mujtahid menjadi salah satu penyebab tertundanya pengangkatan menteri baru.

Menurutnya, Presiden Masoud Pezeshkian telah memeriksa empat kandidat untuk mengisi jabatan Menteri Intelijen dan diperkirakan akan secara resmi mengajukan salah satu nama kepada Parlemen.

Goodarzi menggambarkan pembentukan dua organisasi baru tersebut sebagai mekanisme untuk mengimbangi kemungkinan munculnya kesenjangan ideologis akibat penghapusan persyaratan ijtihad.

Perombakan struktural ini diupayakan ketika badan-badan keamanan Republik Islam Iran berulang kali terbukti rentan terhadap operasi intelijen Israel dalam beberapa tahun terakhir.

Pencurian arsip nuklir Iran pada 2018, pembunuhan ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh pada 2020, serta tewasnya sejumlah pejabat senior militer dan keamanan dalam konflik-konflik terbaru merupakan beberapa operasi paling menonjol yang dikaitkan dengan Israel di wilayah Iran.

Mantan Menteri Intelijen Ali Younesi pernah memperingatkan pada Mei-Juni 2021 bahwa penetrasi Mossad ke dalam struktur Republik Islam Iran telah sedemikian luas sehingga para pejabat senior harus mengkhawatirkan keselamatan nyawa mereka.

Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad juga mengeklaim pada 2024 bahwa pejabat yang memimpin unit pemberantasan spionase Israel ternyata merupakan agen Mossad. Dia bahkan menuduh sekitar 20 anggota lain dari unit tersebut bekerja untuk Israel. Namun, klaim-klaim itu belum diverifikasi secara independen.

Selain penyusupan intelijen Israel, persaingan antara Kementerian Intelijen dan Organisasi Intelijen IRGC telah lama menjadi persoalan dalam kerangka keamanan Republik Islam Iran.

Kedua lembaga menjalankan operasi secara paralel di sejumlah bidang, seperti kontra-spionase, pengawasan dalam negeri, dan penindakan terhadap para pembangkang politik.

Pada Juni 2023, Pemimpin Tertinggi Iran sebelumnya; Ayatollah Ali Khamenei, mengkritik persaingan tersebut dan memerintahkan peningkatan koordinasi antara kedua lembaga.

Secara kelembagaan, Kementerian Intelijen berada di bawah cabang eksekutif pemerintahan. Sementara itu, Organisasi Intelijen IRGC beroperasi langsung di bawah Korps Garda Revolusi, melalui para komandan yang bertanggung jawab kepada Pemimpin Tertinggi Iran.

Jika RUU baru tersebut diberlakukan, dua divisi penting di dalam Kementerian Intelijen juga akan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh Pemimpin Tertinggi. Perubahan ini berpotensi memperluas kendali langsung Mojtaba Khamenei atas struktur kementerian sekaligus mengubah keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga intelijen Iran.

Namun, RUU tersebut belum disahkan. Sejumlah hal penting masih belum jelas, termasuk kewenangan pasti kedua lembaga baru, hubungan keduanya dengan Menteri Intelijen, serta dampak perubahan tersebut terhadap upaya menangkal penyusupan intelijen asing.