Angkatan Laut AS Diam-Diam Pecat Sejumlah Komandan, Kongres Protes

WASHINGTON - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) diam-diam telah memecat atau mencopot sejumlah komandan dan pejabat dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini menyimpang dari kebiasaan dengan tidak mengumumkan perubahan tersebut kepada publik, yang pada akhirnya memicu protes dari Kongres.

Dua anggota Parlemen dari Partai Demokrat pada Kamis mengatakan Angkatan Laut AS gagal memberi tahu Kongres bahwa mereka telah memecat seluruh jajaran pimpinan kapal selam serang bertenaga nuklir pada bulan lalu, menyusul tabrakan di bawah laut.

Secara terpisah, seorang pejabat pertahanan mengatakan Angkatan Laut AS pada September memecat komandan sebuah kapal perusak yang dikerahkan ke Timur Tengah. Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim untuk menjelaskan persoalan kepegawaian yang bersifat sensitif.

Laksamana Muda Angkatan Laut Dr Brian Monahan, yang menjabat sebagai dokter untuk Kongres dan Mahkamah Agung AS, juga meninggalkan jabatannya di tengah penyelidikan Angkatan Laut. Kepergiannya tidak diumumkan ataupun dikonfirmasi kepada publik.

Ketiga kasus tersebut menyimpang dari kebijakan lama Angkatan Laut AS yang biasanya mengumumkan pencopotan komandan dan pejabat penting lainnya yang menjadi perhatian publik. Peristiwa ini juga terjadi di tengah meningkatnya kerahasiaan terkait operasi militer, terutama di kawasan Timur Tengah.

"Akibat kegagalan Angkatan Laut dalam berkomunikasi, sesuatu yang seharusnya menjadi prosedur standar dalam berbagi informasi justru memunculkan pertanyaan mengenai komitmen Angkatan Laut terhadap transparansi dan hubungan kerja yang produktif dengan Kongres," tulis anggota Parlemen Joe Courtney dari Connecticut dan Adam Smith dari Washington dalam surat kepada pimpinan Angkatan Laut, sebagaimana dikutip dari AP, Jumat (13/11/2026).

Perkembangan ini berpotensi memicu sidang konfirmasi yang sengit pekan depan bagi Penjabat Sekretaris Angkatan Laut Hung Cao, yang tengah berupaya mendapatkan jabatan tersebut secara permanen sebagai pejabat sipil tertinggi di institusi itu.

Dalam surat kepada Cao dan pejabat militer tertinggi Angkatan Laut, Laksamana Daryl Caudle, Courtney dan Smith menyampaikan "kekecewaan mendalam" atas kegagalan Angkatan Laut memberi tahu Komite Angkatan Bersenjata DPR mengenai pemecatan komandan, wakil komandan, dan perwira senior tamtama kapal selam USS South Dakota.

Surat tersebut menyebut ketiga pejabat itu dipecat setelah kapal selam tersebut menabrak sesuatu di dasar laut. Namun, Angkatan Laut menolak memberikan komentar kepada publik.

Angkatan Laut AS juga mencopot Komandan Caitlin Cunningham dari jabatannya sebagai komandan kapal perusak USS Michael Murphy pada 27 September. Kapal tersebut dikerahkan untuk mendukung operasi militer terhadap Iran.

Menurut pejabat pertahanan yang dikutip AP, Cunningham dicopot karena hilangnya kepercayaan terhadap dirinya. Dia diketahui belum genap setahun menjabat sebagai komandan kapal tersebut.

Biasanya, pemecatan pejabat seperti Cunningham akan diumumkan Angkatan Laut dalam hitungan hari. Namun, institusi tersebut tidak memberikan komentar kepada publik, bahkan ketika dimintai keterangan.

Pada hari Kamis, Senator Partai Republik Mike Rounds dari South Dakota dan Senator Partai Demokrat Alex Padilla dari California juga mengonfirmasi kepergian Monahan, dokter yang bertugas melayani Kongres dan Mahkamah Agung AS. Namun, keduanya tidak memberikan banyak perincian.

Menurut seseorang yang mengetahui situasi tersebut, Angkatan Laut telah membuka penyelidikan. Sumber tersebut tidak berwenang membicarakan persoalan itu dan meminta identitasnya dirahasiakan.

Selama hampir 18 tahun, Monahan menduduki jabatan tertinggi di Kantor Dokter Pendamping (Office of the Attending Physician). Kantor tersebut bertanggung jawab menyediakan bantuan medis darurat bagi anggota Kongres, hakim Mahkamah Agung, staf kongres, serta para pengunjung.

Monahan beberapa kali menjadi sorotan media, antara lain ketika membahas kondisi kesehatan Senator Mitch McConnell dan saat memberikan vaksin Covid-19 kepada Nancy Pelosi yang ketika itu menjabat Ketua DPR AS.

Pembatasan militer AS dalam membagikan informasi tidak hanya terjadi di Angkatan Laut.

Komando Pusat AS (CENTCOM), yang mengawasi operasi militer di Timur Tengah, hanya merilis sedikit perincian mengenai serangan terbatas terbaru terhadap Iran. Komando tersebut juga menolak memberikan komentar atau menyebutkan kerusakan pada pangkalan maupun peralatan militer, dengan alasan keamanan operasional.

Sejumlah penyedia citra satelit besar yang memiliki kontrak dengan pemerintah AS juga memblokir atau menunda publikasi gambar-gambar dari kawasan tersebut atas permintaan pejabat Amerika.

Akibatnya, diperlukan waktu berbulan-bulan untuk memastikan bahwa serangan drone dan rudal Iran telah merusak atau menghancurkan bangunan di 26 pangkalan militer serta lokasi lain yang memiliki peralatan militer AS di kawasan tersebut.