Skenario Perang ala RAND Corporation: Putin Meninggal, Rusia Serang NATO pada 2030

BRUSSELS - RAND Corporation, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat (AS), telah membuat skenario perang hipotetis antara Rusia dan NATO.

Skenario yang dikembangkan tersebut membayangkan Presiden Rusia Vladimir Putin meninggal dunia pada awal 2027, dan memicu rangkaian peristiwa yang berujung pada serangan Rusia terhadap Estonia—salah satu negara anggota NATO. Pada akhirnya, menurut skenario tersebut, perang skala penuh Moskow dengan aliansi Barat tersebut pecah pada 2030.

Lembaga think tank itu melakukan berbagai penelitian untuk pemerintah AS dan Pentagon. Dalam skenario tersebut, RAND membayangkan Rusia dipimpin oleh mantan pejabat intelijen yang, karena kesulitan mengonsolidasikan kekuasaan di dalam negeri, memilih konfrontasi militer dengan Barat.

Skenario ini bukanlah prediksi. RAND Europe, bagian dari RAND Corporation, menyajikannya sebagai peringatan tentang bagaimana Rusia dapat memanfaatkan ketidakstabilan politik, perpecahan di dalam NATO, dan berkurangnya kehadiran militer AS di Eropa untuk menguji keteguhan aliansi tersebut.

Kematian Putin Memicu Perebutan Kekuasaan di Kremlin

Menurut skenario tersebut, pada Januari 2027, Putin yang berusia 74 tahun meninggal dunia karena sebab alami, meninggalkan kekosongan kekuasaan di Moskow. Dinas keamanan Rusia keluar sebagai pemenang dalam perebutan pengaruh di antara kelompok-kelompok elite yang saling bersaing. Pada Maret, Kremlin menunjuk seorang mantan jenderal Dinas Keamanan Federal (FSB) sebagai pengganti Putin.

Pemimpin baru itu bergerak cepat untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Pada April 2027, dia menyepakati gencatan senjata di Ukraina dengan imbalan pelonggaran sebagian sanksi. Kesepakatan tersebut dinegosiasikan oleh Amerika Serikat dan didukung Inggris serta sejumlah negara besar Eropa.

Namun, gencatan senjata itu tidak membawa perdamaian. Pada Juli, perundingan untuk mencapai penyelesaian resmi mengalami kebuntuan karena Moskow menolak meninggalkan tujuan perangnya. Rusia tetap mempertahankan klaim atas wilayah Ukraina yang didudukinya dan terus menempatkan pasukan di sana, sehingga konflik berubah menjadi perang beku atau frozen conflict.

Dengan pertempuran berskala besar di Ukraina yang telah dihentikan sementara, Moskow beralih untuk membangun kembali kekuatan militernya.

Pada Januari 2028, presiden baru tersebut telah mengganti sejumlah sekutu terdekat Putin dengan orang-orang yang loyal kepadanya. Namun, dia menghadapi masalah ekonomi yang semakin berat dan keresahan masyarakat akibat besarnya korban jiwa dalam perang.

Karena tidak mampu membangun cengkeraman kekuasaan sekuat Putin, dia mendapat tekanan dari kelompok garis keras militer yang menuntut pendekatan lebih agresif terhadap NATO.

Responsnya adalah melancarkan kampanye perang hibrida terhadap negara-negara anggota aliansi tersebut di Eropa.

Rusia Membidik Titik Lemah NATO

Kampanye tersebut, lanjut skenario RAND Corporation, meningkat melalui serangan siber, sabotase, serta gangguan terhadap jaringan komunikasi, infrastruktur energi, dan industri-industri strategis.

Moskow juga menggunakan disinformasi sebagai senjata. Rusia memanfaatkan ketegangan terkait kelompok minoritas etnis Rusia di Eropa Timur, sekaligus berupaya memicu gerakan separatis dan memperdalam perpecahan di antara negara-negara sekutu Eropa Barat.

Inggris menjadi salah satu target utama. Sebagai pemain militer penting di NATO sekaligus negara kerangka (framework nation) bagi pasukan aliansi di Estonia, Inggris sangat rentan terhadap upaya Rusia mengganggu komunikasi militer, jaringan transportasi, dan industri pertahanannya.

Pada Juni 2029, sebuah krisis pecah di Amerika Selatan sehingga perhatian dan sumber daya militer Washington teralihkan dari Eropa. Pemerintah AS menjadikan krisis tersebut sebagai prioritas keamanan nasional, sementara ketegangan dengan China di kawasan Indo-Pasifik juga terus berlangsung.

Negara-negara sekutu Eropa tidak lagi dapat mengandalkan pengerahan bala bantuan militer besar-besaran dari AS jika Rusia melancarkan serangan.

Moskow melihat peluang tersebut. Pada 2029, tekanan dari jajaran militer Rusia memaksa presiden baru menyetujui rencana operasi militer terbatas di negara-negara Baltik.

Tujuan awal operasi tersebut bukan untuk merebut wilayah, melainkan memperlihatkan perpecahan di dalam NATO dan membuktikan bahwa Pasal 5—klausul pertahanan kolektif aliansi—tidak menjamin adanya respons militer.

Pada Mei 2030, Rusia memanfaatkan jaringan pengaruhnya di tengah komunitas etnis Rusia di Estonia untuk mengorganisasi demonstrasi di kota perbatasan Narva. Aksi tersebut berkembang menjadi kerusuhan yang kemudian ditindak secara paksa oleh otoritas Estonia.

Moskow lalu mengeklaim Estonia tidak lagi mampu melindungi penduduknya yang berbahasa Rusia. Rusia kemudian mengirim pasukan melintasi perbatasan untuk merebut Narva dan wilayah sekitarnya.

Kremlin memperkirakan pemerintah-pemerintah Eropa Barat akan memilih mundur daripada mengambil risiko perang yang lebih luas.

Namun, perhitungan itu keliru. NATO segera menyatakan dukungan penuh kepada Estonia, mengaktifkan Pasal 5, dan mengerahkan sebagian besar negara anggotanya untuk melakukan aksi militer guna mengusir pasukan Rusia. Peran AS tetap terbatas, tetapi negara-negara sekutu Eropa bergerak untuk mempertahankan wilayah Estonia.

Pada Juni 2030, konfrontasi tersebut telah berkembang menjadi perang skala penuh. Rusia memperluas konflik ke kawasan Arktik bagian utara, mengancam Svalbard dan wilayah utara Norwegia, sekaligus berupaya mengerahkan armada kapal selamnya ke Atlantik Utara.

Inggris menjadi salah satu target utama Moskow. Rusia memperhitungkan bahwa jika Inggris berhasil disingkirkan dari konflik, jalur Greenland-Islandia-Inggris (GIUK Gap) akan terbuka bagi kapal-kapal selamnya. Hal itu juga dapat mengancam jalur pelayaran penting di Samudra Atlantik.

Moskow melancarkan serangan siber, operasi sabotase, serta serangan udara dan rudal terhadap wilayah Inggris. Sasaran serangan mencakup pangkalan udara, pelabuhan, instalasi radar, dan pusat komando militer.

Inggris merespons dengan mengerahkan satu brigade pasukan darat, skuadron jet tempur siluman F-35 dan Typhoon, serta kemampuan serangan jarak jauh untuk memperkuat sayap timur NATO.

Kapal induk Inggris dan fregat Type 26 juga turut ambil bagian dalam operasi antikapal selam di kawasan Arktik bagian utara.

Pertempuran meluas di sepanjang sayap timur NATO. Sementara itu, serangan siber dan serangan militer terbatas menghantam kawasan Eropa Selatan dan Eropa Tenggara. Rusia sengaja menghindari tindakan yang dapat memprovokasi Turkiye, yang sebagian besar tetap berada di luar konflik.

Perang berlanjut hingga Oktober 2030. Setelah berbulan-bulan pertempuran, NATO berhasil mencegah Rusia meraih kemenangan cepat. Namun, aliansi tersebut terjebak dalam perang atrisi atau perang pengurasan kekuatan yang membutuhkan biaya besar.

Negara-negara Eropa, termasuk Inggris, kesulitan mempertahankan pengerahan pasukan mereka. Sementara itu, presiden baru Rusia menghadapi tekanan yang semakin besar di dalam negeri karena gagal meraih kemenangan cepat.

Dengan posisinya yang semakin terancam, dia menyatakan operasi tersebut berhasil. Moskow mengeklaim telah mencapai tujuan yang ditetapkan, yakni melindungi penduduk etnis Rusia.

Pasukan Rusia tetap menguasai Narva dan sebagian besar wilayah Ida-Viru County di Estonia. Sebelum NATO dapat mengorganisasi serangan balasan, Moskow mengusulkan gencatan senjata. Rusia berharap Estonia tidak akan mampu melanjutkan pertempuran sendirian.

Pada Januari 2031, gencatan senjata masih bertahan, tetapi perundingan perdamaian mengalami kebuntuan.

Eropa akhirnya harus menghadapi konflik beku lainnya, pasukan Rusia yang menduduki wilayah NATO, serta sebuah aliansi yang kredibilitasnya telah rusak parah.

"Dihadapkan pada kemungkinan munculnya konflik beku lainnya dan Eropa yang semakin tidak stabil, kredibilitas NATO rusak. Akibatnya, tercipta lingkungan keamanan yang tidak pasti dan penuh gejolak, sehingga masa depan keamanan Eropa berada dalam ketidakpastian," demikian kesimpulan RAND, sebagaimana dikutip dari Kyiv Post, Jumat (13/11/2026).