Xi Jinping Nyatakan Penyatuan China-Taiwan Tak Dapat Dihentikan, Taipei Tetap Menolak

BEIJING - Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping menyatakan penyatuan kembali atau reunifikasi China dan Taiwan pasti akan terjadi. Dia menyebutnya sebagai arus sejarah yang tidak dapat dihentikan.

Dia kembali mendesak terwujudnya reunifikasi secara damai tanpa menyinggung penggunaan kekuatan militer. Meski demikian, pernyataannya tetap mendapat penolakan tegas dari pihak Taipei.



Beijing menganggap Taiwan—pulau yang sudah memerintah sendiri secara demokratis selama puluhan tahun— sebagai bagian dari China. Namun, Taipei dengan keras menolak klaim tersebut.

Beijing berulang kali menawarkan model otonomi "satu negara, dua sistem", yang tidak didukung oleh partai politik utama mana pun di Taiwan.

Xi, dalam pidatonya di Balai Agung Rakyat, Beijing, pada hari Kamis, mengatakan penyelesaian masalah Taiwan merupakan "misi sejarah yang tidak tergoyahkan" bagi Partai Komunis China.

"Arus sejarah tidak dapat dihentikan. Reunifikasi penuh tanah air harus diwujudkan dan pasti akan terwujud," ujar Xi.

Pemerintah Taiwan langsung menolak pernyataan pemimpin Komunis China tersebut.

Dewan Urusan Daratan Taiwan menyatakan pemerintah maupun rakyat Taiwan tidak dapat menerima konsep "satu negara, dua sistem" karena pada akhirnya akan berarti tunduk pada pemerintahan otoriter Partai Komunis China.

"Mengenai pernyataan tentang penyatuan Taiwan, tidak banyak perbedaannya dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya," kata juru bicara dewan tersebut, Liang Wen-chieh, sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan Xi disampaikan dalam pidato memperingati 160 tahun kelahiran tokoh revolusioner Sun Yat-sen. Dia merupakan salah satu pemimpin pemberontakan pada 1911 yang mengakhiri kekuasaan dinasti kekaisaran China selama berabad-abad dan mengantarkan berdirinya Republik China.

Xi mengatakan China berpegang pada prinsip "reunifikasi damai dan kebijakan satu negara, dua sistem". Beijing juga bersedia berdialog dengan Taiwan dengan tetap mempertahankan "prinsip satu China", yakni posisi Beijing bahwa kedua sisi Selat Taiwan merupakan satu negara.

Xi menambahkan, seluruh rakyat China, termasuk mereka yang berada di Taiwan, harus bergandengan tangan untuk bersama-sama menentang kekuatan "separatis" yang mendukung kemerdekaan Taiwan serta mengupayakan pembangunan hubungan lintas Selat Taiwan secara damai.

Meskipun Xi tidak menyebut penggunaan kekuatan militer, Beijing tidak pernah mengesampingkan opsi tersebut untuk menyatukan Taiwan dengan China. Militer China setiap hari beroperasi di sekitar pulau Taiwan dan terus memperluas jangkauannya ke kawasan Samudra Pasifik.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan telah mendeteksi 29 pesawat militer China, termasuk jet tempur J-16 dan drone, yang melakukan "patroli kesiapan tempur gabungan" di sekitar Taiwan bersama kapal-kapal perang China mulai Kamis.

Taiwan Minta Warganya Jauhi Kegiatan China

Pidato Xi disampaikan sepekan sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC digelar di Shenzhen, pusat teknologi di wilayah selatan China. Dalam pertemuan tersebut, Xi dijadwalkan kembali bertemu Presiden AS Donald Trump.

Pidato itu juga disampaikan sedikit lebih dari dua pekan sebelum pemilihan kepala daerah penting di Taiwan.

Bulan lalu, Taiwan meminta warganya menjauhi seluruh kegiatan yang diselenggarakan China untuk memperingati hari kelahiran Sun Yat-sen. Taipei menilai Beijing memiliki pandangan yang menyimpang mengenai sosok tersebut dan warisan sejarahnya.

Beijing menyebut Sun sebagai pahlawan nasional dan patriot besar, sekaligus pelopor revolusi komunis 1949 yang memaksa pemerintahan Republik China yang kalah perang melarikan diri ke Taiwan. Pemerintahan tersebut hingga kini masih bertahan di pulau itu.

Xi mengatakan Sun merupakan pahlawan nasional yang agung, patriot besar, serta "pelopor besar revolusi demokrasi China".

"Sun Yat-sen secara konsisten menjunjung tinggi persatuan negara dan solidaritas bangsa. Dia dengan tegas menentang segala perkataan dan tindakan yang memecah belah negara maupun bangsa," kata Xi.

Sun Yat-sen Disebut Bapak Bangsa di Taiwan

Di Taiwan, Sun secara resmi dianggap sebagai "Bapak Bangsa". Potretnya bahkan terpajang di kantor kepresidenan. Namun, filosofi politiknya yang dikenal sebagai "Tiga Prinsip Rakyat" tidak lagi menjadi bahan bacaan wajib bagi para pelajar.

Presiden Taiwan Lai Ching-te dan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa selama ini memperjuangkan identitas Taiwan yang terpisah dari China. Namun, mereka juga mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Beijing mengenai kedudukan Republik China.

Taiwan sangat keberatan dengan upaya Beijing mengklaim kemenangan dalam Perang Dunia II. Taipei menegaskan bahwa pemerintahan Republik China-lah yang berperang bersama negara-negara Sekutu. Sebab, Republik Rakyat China belum berdiri ketika perang tersebut berlangsung.

China menyebut Lai sebagai seorang "separatis" dan menolak melakukan pembicaraan dengannya. Sementara itu, Lai menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka.