Pakar: Kapal Induk Indonesia Habiskan Rp1,8 Miliar Per Hari, Terancam Jadi Proyek Gengsi

JAKARTA - Indonesia telah memiliki kapal induk pertama sekaligus satu-satunya, KRI Sriwijaya-100, sebagai salah satu simbol kekuatan militer dan prestise sebuah negara. Namun, para pakar mengkritisi seberapa besar manfaat strategis yang bisa diberikan kapal induk berusia 41 tahun tersebut dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikannya.

KRI Sriwijaya-100 adalah kapal induk hibah dari pemerintah Italia. Kapal ini sebelumnya dioperasikan Angkatan Laut Italia dengan nama ITS Giuseppe Garibaldi (C551).

Menurut para pakar, KRI Sriwijaya-100 yang baru diresmikan dua bulan lalu diperkirakan menghabiskan sekitar Rp1,8 miliar atau USD98.700(kurs Rp18.252/USD) hanya untuk konsumsi bahan bakar setiap hari. Angka tersebut belum termasuk biaya perawatan, pengadaan helikopter, modernisasi sistem kapal, serta kebutuhan operasional lainnya.

Beban biaya tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang selama ini harus bekerja dengan anggaran pertahanan relatif terbatas. Belanja pertahanan Indonesia secara historis hanya berkisar 0,6 hingga 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan rata-rata global maupun kawasan Asia-Pasifik.

Di tengah kondisi tersebut, para pakar memperingatkan bahwa KRI Sriwijaya-100 terancam mengikuti jejak kapal induk Thailand, HTMS Chakri Naruebet—aset mahal dengan manfaat operasional terbatas.

Biaya Rp1,8 Miliar Sehari, Belum Termasuk Peremajaan Rp18,2 Triliun

Febry Triantama, dosen hubungan internasional Universitas Paramadina, memperkirakan konsumsi bahan bakar KRI Sriwijaya-100 mencapai sekitar Rp1,8 miliar (USD98.700) per hari.

"Angka ini tentu menjadi tantangan besar bagi TNI AL mengingat keterbatasan anggaran pertahanan," katanya.

Jika dihitung selama 30 hari, konsumsi bahan bakar kapal induk tersebut mencapai sekitar Rp54 miliar. Sementara dalam setahun, kebutuhan bahan bakarnya dapat menembus sekitar Rp657 miliar apabila kapal beroperasi setiap hari dengan tingkat konsumsi yang sama.

Namun, pengeluaran tersebut bukan satu-satunya persoalan. Indonesia juga membutuhkan dana sekitar USD1 miliar atau Rp18,2 triliun untuk melakukan peremajaan menyeluruh kapal induk dan memperoleh helikopter angkut yang sesuai.

Abdul Rahman Yaacob, peneliti di Rabdan Security and Defence Institute, Uni Emirat Arab (UEA), mengatakan biaya tersebut bahkan belum mencakup pengeluaran operasional rutin sehari-hari.

Menurutnya, tantangan ekonomi Indonesia saat ini dan pelemahan nilai tukar rupiah dapat memberikan tekanan besar terhadap kemampuan pengerahan operasional kapal induk tersebut.

"Jika beban keuangan ini terbukti tidak berkelanjutan, kita mungkin akan melihat berkurangnya frekuensi pengerahan kapal atau pembatasan peran operasionalnya," katanya, sebagaimana dikutip dari South China Morning Post, Jumat (13/11/2026).

Persoalan biaya menjadi semakin penting karena kapal induk tidak bisa beroperasi sendirian. Keberadaannya membutuhkan ekosistem pendukung, mulai dari helikopter, kapal perang pengawal, hingga sistem logistik dan pemeliharaan yang memadai.

Kapal Induk Diprioritaskan untuk Misi Kemanusiaan?

Persoalan lain muncul dari orientasi penggunaan KRI Sriwijaya-100. Pemerintah Indonesia dan TNI AL sebelumnya menyatakan bahwa kapal tersebut diprioritaskan untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, diplomasi pertahanan seperti kunjungan ke pelabuhan negara lain, serta operasi militer selain perang (OMSP).

Namun, Abdul Rahman Yaacob menilai orientasi tersebut bukan pemanfaatan paling optimal bagi sebuah kapal induk yang membutuhkan biaya sangat besar.

"Tujuan utama kapal induk adalah memproyeksikan kekuatan dan menjalankan operasi militer jauh dari wilayah pesisir suatu negara," katanya.

"Negara-negara tidak membeli kapal induk untuk menjalankan misi OMSP karena hal itu bukan pemanfaatan optimal dari sebuah aset militer yang mahal."

Menurut Rahman, bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana membutuhkan kecepatan, fleksibilitas, kemampuan menjangkau perairan dangkal, serta kapasitas mengangkut personel, peralatan, dan bantuan langsung ke daratan.

"Kapal induk tidak cocok untuk misi-misi tersebut," ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa TNI AL sebenarnya sudah memiliki 23 kapal jenis landing ship tank (LST) yang mampu menjalankan misi semacam itu.

Rahman menilai KRI Sriwijaya seharusnya lebih diarahkan pada fungsi utama kapal induk, yakni proyeksi kekuatan dan operasi militer di wilayah maritim yang jauh dari pangkalan.

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menjadikan kapal tersebut sebagai kapal induk bagi kendaraan udara nirawak (UAV), seperti Bayraktar TB3 buatan Turki.

Drone berketinggian terbang menengah tersebut telah berhasil menunjukkan kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat di kapal induk dengan dek pendek seperti KRI Sriwijaya-100.

"Hal ini dapat secara signifikan memperluas kemampuan pengawasan dan serangan Indonesia di wilayah maritim," kata Rahman.

Tanpa Kapal Pendukung, KRI Sriwijaya Bisa Jadi Target Empuk

Selain persoalan biaya dan penentuan misi, kesiapan armada pendukung juga menjadi faktor penting dalam menentukan manfaat strategis kapal induk Indonesia.

Febry Triantama mengatakan Indonesia harus memastikan ketersediaan aset-aset pendukung, seperti helikopter angkut, fregat, dan kapal pengawal agar KRI Sriwijaya-100 dapat beroperasi secara optimal.

Tanpa dukungan tersebut, kapal induk justru berisiko menjadi target empuk ketika menjalankan misi.

"Para pembuat kebijakan pertahanan Indonesia harus memahami bahwa memiliki sebuah platform persenjataan tidak sama dengan memiliki kemampuan militer yang diinginkan," katanya.

"Memiliki kapal induk tanpa membangun ekosistem pendukungnya sama saja dengan Indonesia mempunyai kapal yang hanya dipamerkan dalam acara-acara seremonial," paparnya.

Sebelumnya, TNI AL menyatakan KRI Sriwijaya-100 akan menjalani proses modifikasi selama empat hingga lima bulan setelah resmi dioperasikan. Perubahan tersebut mencakup penggantian sistem komunikasi dan perangkat di dalam kapal agar memenuhi standar NATO.

Namun, menurut Febry, galangan kapal PT PAL, perusahaan pembuat kapal milik negara terbesar di Indonesia, belum siap memulai proses peremajaan tersebut.

PT PAL saat ini masih disibukkan dengan pembangunan fregat Merah Putih dan kapal selam Scorpene. Galangan kapal tersebut juga tengah berupaya menyelesaikan pesanan kapal landing platform dock (LPD) sepanjang 163 meter untuk Uni Emirat Arab.

Belajar dari Masalah Kapal Induk Thailand

Perdebatan mengenai manfaat dan biaya KRI Sriwijaya-100 mengingatkan pada pengalaman Thailand dengan kapal induknya, HTMS Chakri Naruebet.

Sejumlah analis pertahanan secara langsung membandingkan pengadaan kapal induk Indonesia dengan kapal induk Thailand tersebut. Mereka memperingatkan bahwa KRI Sriwijaya-100 berisiko menjadi proyek demi gengsi yang justru menguras anggaran TNI AL.

HTMS Chakri Naruebet dibangun di Spanyol dengan biaya sekitar USD285 juta atau Rp5,2 triliun dan mulai dioperasikan pada 1997.

Kapal tersebut kerap digambarkan sebagai aset militer yang mahal dan membutuhkan biaya perawatan tinggi, tetapi hanya memberikan sedikit manfaat dalam pertempuran jika dibandingkan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan.

Tita Sanglee, peneliti senior Program Studi Thailand di Iseas-Yusof Ishak Institute, mengatakan kedua kapal induk tersebut sama-sama sulit dibenarkan jika dinilai semata-mata berdasarkan efektivitas biaya operasional.

"Pertanyaannya kemudian adalah, pembelian mana yang lebih buruk? Sebagian orang mungkin mengatakan kapal Thailand karena Indonesia merupakan negara yang lebih bercorak maritim dibandingkan Thailand," katanya.

Menurut Tita, kepulauan Indonesia jauh lebih luas dan lebih rentan terhadap bencana. Sebaliknya, orientasi pertahanan Thailand hingga kini masih sangat berfokus pada wilayah daratan.

Namun, dia menilai ada perbedaan penting dalam proses pengadaan kedua kapal tersebut.

Berbeda dengan KRI Sriwijaya-100, kapal induk Thailand merupakan kapal baru yang dipesan pada 1992, ketika perekonomian negara itu sedang berkembang dengan baik.

Pengoperasian HTMS Chakri Naruebet yang bertepatan dengan Krisis Keuangan Asia, menurut Tita, merupakan sesuatu yang sangat disayangkan.

"Pada akhirnya, semuanya bermuara pada prestise memiliki kapal induk. Prestise dalam pengadaan persenjataan memiliki arti lebih besar daripada yang ingin diakui oleh negara-negara," ujarnya.

KRI Sriwijaya-100 merupakan hadiah dari Italia kepada Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara Asia Tenggara. Kapal induk pertama Indonesia itu tiba di Tanah Air pada 18 September 2026 dan secara resmi dioperasikan enam hari kemudian.

Pada 2 November, TNI AL menggelar latihan operasi helikopter di atas kapal tersebut untuk meningkatkan keterampilan pilot dalam melakukan manuver dari dek penerbangan kapal induk.

Latihan itu melibatkan lima helikopter, terdiri atas tiga AS565 MBe Panther dari Skuadron Udara 100 dan dua Bell 412 dari Skuadron Udara 400 Wing Udara 2.