Sidang Pleno Kelima Partai Komunis China dan Dilema Kontrol Politik Xi Jinping

JAKARTA - Sidang Pleno Kelima Partai Komunis China (CCP), yang diselenggarakan pada 26–29 Oktober 2026, menawarkan wawasan penting mengenai evolusi sistem kontrol politik Sekretaris Jenderal Xi Jinping.

Keputusan pleno tentang "tata kelola partai yang komprehensif dan ketat" menggarisbawahi bagaimana institusionalisasi koreksi politik yang berkelanjutan telah menjadi ciri khas dari pemerintahan Xi.

Menurut Michael Clarke, profesor ilmu politik dari Centre for Future Defence and National Security di Deakin University, sidang pleno kelima CCP memiliki signifikansi besar karena tiga alasan utama.

"Pertama, pleno ini mengonsolidasikan Pemikiran Xi Jinping tentang Pembangunan Partai (XJTPB) sebagai kerangka kerja otoritatif untuk tata kelola CCP," ujar Clarke, yang dikutip dari The Diplomat, Kamis (12/11/2026).

"Kedua, pleno menanamkan koreksi politik berkelanjutan (political rectification) di dalam institusi tata kelola partai itu sendiri."

"Ketiga, sidang ini mengekspos ketegangan yang belum terselesaikan antara peningkatan kapasitas partai untuk menghukum pelanggaran dan kelanjutan masalah keandalan politik, distorsi informasi, serta delegasi otoritas," lanjut Clarke.

Pemikiran Xi Jinping tentang Pembangunan Partai

Komunike pleno mengidentifikasi XJTPB sebagai komponen otoritatif dari "Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik China untuk Era Baru." Kontribusi intinya adalah untuk menjawab apa yang dianggap CCP sebagai pertanyaan fundamental tentang "bagaimana membangun partai Marxis yang berkuasa dalam jangka panjang" yang mampu mempertahankan monopoli kekuasaan politiknya tanpa batas waktu.

Clarke mengatakan jawaban XJTPB atas pertanyaan tersebut adalah bahwa "konstruksi politik" para anggota partai harus diutamakan di atas segalanya. Hal ini mengharuskan semua anggota partai untuk "menjunjung tinggi sifat dan tujuan partai" dengan cara "memperkuat cita-cita dan keyakinan" serta "menempa loyalitas kepada partai."

Menurut Clarke, hanya dengan cara inilah anggota partai dapat "menjadi setia, bersih, dan bertanggung jawab." Keandalan politik dengan demikian menjadi kualifikasi yang sangat penting bagi kemajuan dan pelaksanaan otoritas oleh para kader partai.

Namun, keandalan politik saja tidaklah cukup. Sebaliknya, CCP dan masing-masing anggotanya harus berkomitmen pada "revolusi diri" melalui identifikasi dan koreksi berkelanjutan atas kelemahan politik, ideologis, organisasional, dan disipliner.

Pendekatan ini memiliki anteseden historis dalam gerakan koreksi Yan'an milik Mao Zedong, yang menghubungkan penempaan konformitas ideologis dan disiplin organisasional dengan konsolidasi kepemimpinan Mao yang tidak terbantahkan.

Namun, tidak seperti kampanye episodik Mao sebelumnya, Xi berupaya menginstitusionalisasikan koreksi sebagai fitur permanen dari tata kelola partai. Faktanya, komunike tersebut mendesak agar CCP harus terus-menerus "mengarahkan bilah pisau ke dalam" untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi ancaman yang muncul dari dalam barisan mereka sendiri.

"Revolusi diri" juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas terhadap kelangsungan hidup politik. Sebagaimana dikemukakan oleh dua analis tentang politik China; Neil Thomas dan Shengyu Wang, interpretasi Xi mengenai naik turunnya dinasti-dinasti China dan keruntuhan Uni Soviet menekankan bahaya bahwa organisasi penguasa yang kuat sekalipun dapat jatuh pada korupsi, kepuasan diri, dan pembusukan internal.

Oleh karena itu, komunike tersebut secara eksplisit mengidentifikasi kapasitas partai untuk "pemurnian diri, pembaruan diri, dan peningkatan diri" sebagai hal fundamental bagi kemampuannya untuk "melepaskan diri dari siklus historis tata kelola dan kekacauan".

"XJTPB melakukan lebih dari sekadar melegitimasi otoritas Xi, karena ia menyediakan fondasi normatif untuk memperlakukan pengawasan, disiplin, dan koreksi ideologis sebagai persyaratan permanen tata kelola partai," sebut Clarke.

Institusionalisasi Koreksi Politik dan Dilema Prinsipal-Agen

Komunike tersebut mencantumkan tiga prioritas untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik institusional: manajemen dan pengawasan pejabat yang lebih ketat; organisasi partai yang lebih kuat di seluruh hierarki tata kelola; serta integrasi penegakan disiplin, koreksi perilaku, dan langkah-langkah anti-korupsi.

Langkah-langkah ini sesuai dengan apa yang diidentifikasi oleh komunike sebagai formula "terintegrasi" untuk tata kelola partai, yaitu "tidak berani korupsi, tidak mampu korupsi, tidak ingin korupsi." Intinya, disiplin yang tepat, pemantauan organisasional, dan pembinaan kader partai akan membuat individu senantiasa takut akan hukuman atas perilaku tidak pantas ("tidak berani korupsi"), memiliki lebih sedikit peluang untuk menyimpang melalui pemantauan organisasi ("tidak mampu korupsi"), dan pada akhirnya memiliki hambatan moral terhadap malapraktik melalui transformasi ideologis "revolusi diri" ("tidak ingin korupsi").

Oleh karena itu, menurut Clarke, tujuannya bukan sekadar menghukum korupsi, melainkan merubah kondisi institusional tempat para pejabat menjalankan otoritas mereka. Namun, ambisi ini mengekspos masalah mendasar: Bagaimana kepemimpinan terpusat dapat memastikan bahwa pejabat bawahan secara andal mengimplementasikan arahan mereka, sembari tetap memberikan informasi yang akurat dan menggunakan inisiatif yang cukup untuk memerintah secara efektif?

"Ini adalah dilema prinsipal-agen yang klasik. Para pemimpin harus mendelegasikan wewenang kepada bawahan yang tindakan dan motivasinya tidak dapat mereka amati sepenuhnya," ucap Clarke.

Meski pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah pelanggaran, hal itu mungkin tidak menghilangkan asimetri informasi atau menjamin keandalan politik. Faktanya, dalam konteks CCP kontemporer, pengawasan semacam itu justru mendorong kehati-hatian birokratis, konformitas yang berlebihan, dan penyembunyian informasi yang secara politik tidak menguntungkan.

Oleh karena itu, CCP menghadapi potensi kontradiksi antara memaksimalkan disiplin politik di satu sisi dan mendorong inisiatif, daya adaptasi, serta pelaporan akurat yang diperlukan untuk tata kelola yang efektif di sisi lain. Ketegangan yang dihasilkan bukanlah antara kontrol dan ketiadaan kontrol, melainkan antara berbagai persyaratan tata kelola yang efektif.

PLA dan Paradoks Kontrol Politik

Pembersihan yang terus berlanjut di dalam Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menggambarkan dilema ini secara sangat jelas. Para perwira senior telah menghadapi tuduhan yang melibatkan korupsi, manipulasi pengadaan dan penunjukan personel, serta pelanggaran disiplin partai. Clarke mengatakan praktik-praktik semacam itu tetap bertahan di dalam PLA meskipun telah ada pengawasan politik yang ekstensif melalui komite partai, komisaris politik, inspeksi disiplin, dan manajemen personel terpusat.

Clarke juga menilai pembersihan tersebut menunjukkan kesediaan dan kapasitas Xi untuk menjatuhkan sanksi bahkan kepada figur militer paling senior sekalipun. Namun, keberlanjutan dari tindakan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas preventif dari mekanisme kontrol politik yang ada. Hal ini mengungkapkan kekuatan koersif dari sistem tersebut sekaligus potensi keterbatasannya dalam mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Secara krusial, kapasitas untuk mengidentifikasi dan menghukum pelanggaran setelah kejadian tidaklah sama dengan memastikan kepatuhan yang andal sebelumnya. "Oleh karena itu, Sidang Pleno Kelima mewakili lebih dari sekadar penegasan kembali otoritas Xi. Pleno ini mengonsolidasikan sistem tata kelola di mana koreksi politik permanen menjadi pusat dari konsepsi CCP mengenai kelangsungan hidup organisasional," ungkap Clarke.

Kendati demikian, desakan komunike yang berulang-ulang terhadap loyalitas, disiplin, dan pengawasan juga menunjukkan persistensi dari kerentanan-kerentanan yang justru ingin dieliminasi oleh reformasi Xi.

"Paradoks dari sistem kontrol politik Xi adalah bahwa mekanisme hukuman yang lebih kuat mungkin menunjukkan kekuatan koersif dari otoritas terpusat, namun belum tentu menyelesaikan masalah mendasar mengenai keandalan politik dan efektivitas organisasional," pungkas Clarke.