Kapan Pemimpin Bisa Dimakzulkan dari Jabatan? Simak Penjelasan Imam Al Mawardi

Seorang pemimpindituntut memiliki integritas moral, menjaga keadilan, serta tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Namun, bagaimana jika seorang pemimpin melakukan pelanggaran moral atau mengalami perubahan kondisi yang membuatnya tidak lagi layak memimpin? Apakah ia dapat diberhentikan atau dimakzulkandari jabatannya?

Ustaz Farid Nu'man Hasan, dai alumnus Universitas Indonesia ini mengutip pandangan Imam Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullah mengenai keadaan yang dapat menyebabkan seorang pemimpin kehilangan kelayakannya untuk melanjutkan kepemimpinan.

Dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang dapat mengubah kondisi seorang pemimpin sehingga ia harus melepaskan jabatan kepemimpinannya.

Beliau berkata:



"Adapun dua hal yang dapat mengubah keadaan seorang pemimpin sehingga ia keluar dari kepemimpinannya adalah: pertama, adanya cacat dalam keadilannya (integritas moral), dan kedua, adanya kekurangan atau cacat pada kondisi fisiknya."

Imam Al-Mawardi kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai cacat dalam aspek keadilan atau moralitas seorang pemimpin.

Menurutnya, kefasikan yang merusak integritas pemimpin terbagi menjadi dua macam. Pertama, kefasikan yang mengikuti dorongan syahwat. Kedua, kefasikan yang berkaitan dengan syubhat atau penyimpangan pemikiran.

Beliau menjelaskan:



"Adapun cacat dalam keadilannya, yaitu kefasikan, terbagi menjadi dua macam. Pertama, kefasikan karena mengikuti syahwat. Kedua, kefasikan yang berkaitan dengan syubhat."

Lebih lanjut, Imam Al-Mawardi menerangkan bahwa kefasikan akibat mengikuti syahwat berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan seseorang. Misalnya, melakukan berbagai perbuatan terlarang dan kemungkaran karena menuruti hawa nafsu.

Beliau menegaskan:



"Kefasikan semacam ini menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi pemimpin dan juga menghalangi kelangsungan kepemimpinannya. Apabila sifat tersebut muncul pada seseorang yang telah ditetapkan sebagai pemimpin, maka ia keluar dari kepemimpinannya. Jika kemudian ia kembali memiliki sifat adil, kepemimpinannya tidak otomatis kembali kepadanya, kecuali melalui pengangkatan baru." (Imam Abul Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, hlm. 28, Mawqi' Al-Islam).

Dua Kondisi yang Dapat Menggugurkan Kelayakan Pemimpin

Berdasarkan penjelasan Imam Al-Mawardi tersebut, terdapat dua kondisi utama yang dapat menyebabkan seorang pemimpin kehilangan kelayakannya untuk melanjutkan kepemimpinan.

1. Rusaknya Integritas Moral

Kondisi pertama adalah rusaknya sifat keadilan atau integritas moral seorang pemimpin akibat kefasikan. Kefasikan yang dimaksud antara lain melakukan perbuatan terlarang dan kemungkaran secara nyata karena mengikuti hawa nafsu serta dorongan syahwat.

Dalam pandangan Al-Mawardi, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan pribadi. Jika terjadi pada seseorang yang sedang memegang kepemimpinan, kefasikan itu dapat memengaruhi kelayakannya untuk tetap menjabat.

2. Adanya Kekurangan pada Kondisi Fisik

Kondisi kedua adalah adanya kekurangan atau cacat pada tubuh yang berkaitan dengan kelayakan menjalankan kepemimpinan.

Dalam pembahasan selanjutnya, Al-Mawardi menguraikan kondisi fisik yang dapat memengaruhi keberlangsungan imamah. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tersebut berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bukan semata-mata perbedaan fisik.

Jabatan Pemimpin Merupakan Amanah, Bukan Hak Tanpa Batas

Penjelasan Imam Al-Mawardi memberikan gambaran bahwa dalam pemikiran politik Islam, kepemimpinan memiliki persyaratan yang harus dijaga selama seseorang menduduki jabatan tersebut.

Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki legitimasi pengangkatan. Ia juga dituntut mempertahankan integritas dan kelayakan dalam menjalankan amanah.

Namun, pembahasan mengenai pemakzulan dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah merupakan bagian dari kajian fikih siyasah klasik. Penerapannya dalam suatu negara perlu memperhatikan sistem hukum, konstitusi, serta mekanisme pemberhentian pemimpin yang berlaku.

Dengan demikian, pandangan Al-Mawardi mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah kedudukan yang dapat dipertahankan tanpa batas. Integritas, keadilan, dan kemampuan menjalankan amanah merupakan bagian penting dari kelayakan seorang pemimpin.