Media Asing Bongkar Dampak Mundurnya Wapres Gibran, Pengaruh Jokowi Disebut Kian Melemah

JAKARTA - Pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan sejumlah media internasional. Analisis mereka menilai keputusan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut bukan sekadar persoalan politik seorang wapres, melainkan berpotensi menjadi titik balik hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan presiden Jokowi yang selama ini menjadi salah satu fondasi kemenangan mereka dalam Pilpres 2024.

BBC, Reuters, dan media asing lainnya menyoroti pengunduran diri Gibran di tengah meningkatnya tekanan politik, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden. Perkembangan tersebut juga diikuti langkah sekitar 120 anggota DPR dari berbagai fraksi yang mengajukan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat, yang berpotensi membuka jalan menuju proses pemakzulan.

Namun, perhatian media-media asing tidak berhenti pada persoalan administrasi pendidikan Gibran. Mereka juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan memburuknya hubungan Prabowo dan Jokowi, melemahnya pengaruh politik mantan presiden, serta ketidakpastian mengenai arah pemerintahan Indonesia ke depan.

BBC dalam pemberitaannya berjudul "Indonesia's vice president resigns amid signs ruling alliance is fraying" mengulas pengunduran diri Gibran berpotensi semakin memperburuk hubungan politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan.

Media Inggris tersebut mengingatkan bahwa pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan bagian dari kesepakatan politik antara Jokowi dan Prabowo, yang sebelumnya merupakan rival politik.

Gibran yang saat itu berusia 36 tahun baru bisa mengikuti kontestasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan kontroversial yang mengecualikannya dari ketentuan batas usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden.

BBC kemudian menghubungkan perkembangan politik terbaru dengan sejumlah indikasi memburuknya hubungan Prabowo dan Jokowi.

Salah satunya adalah keputusan Prabowo yang dinilai tidak terlalu berminat melanjutkan proyek warisan Jokowi, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebaliknya, Prabowo lebih memusatkan sumber daya negara pada program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Prabowo juga melakukan sejumlah perombakan personel pemerintahan dalam setahun terakhir dengan menggeser sejumlah orang dekat Jokowi ke posisi baru, termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

BBC turut menyinggung pencopotan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan kepala staf kepresidenan setelah penangkapannya atas dugaan penyadapan terhadap presiden. Listyo dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

Bagi media Inggris tersebut, rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bahwa loyalitas politik di dalam pemerintahan mulai bergeser.

Media tersebut juga menyoroti tekanan yang dihadapi pemerintahan Prabowo, mulai dari persoalan pendanaan program MBG, kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, hingga krisis pasar saham akibat dugaan manipulasi pasar secara luas.

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran dinilai terjadi pada saat yang sangat sensitif bagi pemerintahan Prabowo.

Reuters memberikan perhatian lebih besar terhadap konsekuensi politik dan ekonomi dari pengunduran diri Gibran.

Dalam laporan berjudul "Indonesia's Vice President Has Resigned, Aide Says, Stoking Political Uncertainty", kantor berita tersebut menilai kepergian Gibran berisiko memecah salah satu aliansi politik penting dan memicu ketidakpastian lebih lanjut di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Reuters mengutip penilaian sejumlah analis politik bahwa perpecahan terbuka antara Prabowo dan Jokowi dapat memicu ketidakstabilan pemerintahan.

Situasi tersebut semakin rumit karena pemerintahan Prabowo sedang menghadapi berbagai persoalan, termasuk kontroversi program MBG dan keraguan terhadap pengelolaan perekonomian.

Melemahnya sentimen investor terhadap Indonesia sepanjang tahun ini juga tak luput disorot.

Hal tersebut terjadi di tengah meningkatnya pengawasan terhadap rencana fiskal pemerintah, arah kebijakan ekonomi, serta risiko penurunan status pasar saham Indonesia oleh penyedia indeks global MSCI.

Dengan kata lain, persoalan pengunduran diri Gibran bukan hanya menyangkut komposisi kekuasaan di Jakarta. Ketidakpastian politik di tingkat tertinggi juga berpotensi menambah kekhawatiran investor terhadap prospek Indonesia.

Reuters mengutip Sana Jaffrey, peneliti di Australian National University (ANU), yang memberikan penilaian kritis terhadap situasi politik Indonesia.

Menurut Jaffrey, krisis tersebut memperlihatkan bagaimana kepentingan politik segelintir elite justru lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan negara akan pemerintahan yang efektif dan stabil.

"Ketidakpastian berkepanjangan di tingkat tertinggi kekuasaan hanya akan memperdalam kecemasan di dalam negeri maupun luar negeri mengenai ke mana arah negara ini," kata Jaffrey, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan kekhawatiran bahwa konflik elite dapat mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan yang lebih mendasar, yakni stabilitas pemerintahan dan kepentingan publik.

Selain menyoroti pandangan analis internasional, pemberitaan media asing juga mengutip sejumlah pengamat politik Indonesia yang menilai posisi Gibran semakin melemah.

Rendy Pahrun Wadipalapa, ilmuwan politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai persenjataan politik Gibran praktis sudah habis.

Sebelum kabar pengunduran dirinya mencuat, Rendy menilai Gibran tidak lagi berada dalam posisi yang kuat untuk melawan tekanan politik.

"Dia naik berkat patronase Jokowi dan perhitungan koalisi Prabowo tanpa memiliki basis partai sendiri. Ketika perhitungan politik tersebut berubah, tidak ada lagi yang menjadi sandarannya," kata Rendy.

Pernyataan tersebut menggambarkan kerentanan posisi politik Gibran. Karier politiknya di tingkat nasional sangat bergantung pada dukungan dua tokoh besar, yakni Jokowi dan Prabowo.

Ketika hubungan kedua tokoh tersebut mulai merenggang, posisi Gibran ikut terdampak.

Pandangan senada disampaikan Made Supriatma, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura. Made menilai kemunduran politik Gibran tidak bisa dilepaskan dari melemahnya pengaruh sang ayah.

Menurutnya, kemerosotan pengaruh Jokowi berkaitan dengan skandal penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mengingat kedekatan politik Listyo dengan mantan presiden tersebut.

"Gugurnya karier politik Gibran berkaitan dengan berkurangnya pengaruh ayahnya setelah skandal penyadapan akibat kedekatan politiknya dengan Listyo Sigit," kata Made.

Jokowi Hadapi 2 Pukulan Politik Lainnya

Made juga menyebut Jokowi menghadapi dua pukulan politik lainnya.

Pertama, polemik mengenai ijazah universitas milik Jokowi yang masih bergulir. Kedua, pengunduran diri tiga anggota kabinet dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

Ketiga pejabat tersebut adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Mereka mundur dari PSI pada 9 November, tetapi tetap mempertahankan jabatan masing-masing di pemerintahan.

Rangkaian peristiwa itu, menurut Made, memperlihatkan semakin berkurangnya pengaruh politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Media-media asing juga menyoroti persoalan yang tidak kalah penting setelah pengunduran diri Gibran, yakni siapa yang akan mengisi kursi wakil presiden jika pengunduran dirinya diterima dan jabatan tersebut resmi dinyatakan kosong.

Rendy Pahrun Wadipalapa memperkirakan akan terjadi persaingan di antara elite tujuh partai pendukung pemerintahan Prabowo untuk memperebutkan posisi tersebut.

Menurutnya, partai-partai dalam koalisi pemerintahan memiliki alasan untuk mengajukan kandidat masing-masing.

Sementara itu, Made Supriatma menilai prioritas pertama Prabowo kemungkinan adalah mengonsolidasikan kekuasaannya.

Prabowo diperkirakan akan mempertimbangkan tokoh dari luar Partai Gerindra untuk memperkuat dukungan politik pemerintahannya.

Made menyebut dua nama yang berpotensi dipertimbangkan, yakni Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Puan merupakan Ketua DPR sekaligus politikus PDI Perjuangan dan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sementara AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Jika keduanya menolak tawaran tersebut, Prabowo diperkirakan dapat mempertimbangkan kader dari partainya sendiri, seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono serta Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Keduanya dikenal sebagai orang dekat Prabowo.

Namun, pergantian wakil presiden bukan berarti persoalan politik pemerintahan akan otomatis selesai.

Marcus Mietzner, ilmuwan politik dari Australian National University yang menulis biografi Jokowi, mempertanyakan apakah kepergian Gibran benar-benar akan menguntungkan Prabowo.

Dia mengingatkan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden justru dapat memicu persaingan baru di antara partai-partai koalisi.

"Lalu, mengapa menyingkirkannya dan memicu persaingan sengit di antara partai-partai koalisi mengenai posisi yang kosong tersebut?" kata Mietzner.

Menurut Mietzner, tantangan terbesar yang sebenarnya dihadapi Prabowo justru berada di sektor lain.

"Persoalannya adalah ekonomi dan, terkait dengan itu, tingkat ketidakpopulerannya yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.