Rusia Terus Melawan kepada Negara Tidak Bersahabat, Ini 4 Bentuk Perlawanannya

MOSKOW - Penetapan "negara tidak bersahabat" oleh Rusia telah meluas dari kebijakan ekonomi luar negeri ke ranah pengadilan domestik, hukum keluarga, hak atas properti, dan kewajiban keuangan, dengan serangkaian dekrit serta putusan yang memperluas jangkauannya hingga ke tingkat individu.

Daftar negara yang dianggap tidak bersahabat oleh Moskow diformalkan sebagai bentuk pembalasan melalui perintah pemerintah pada Maret 2022, beberapa minggu setelah Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina.

Daftar ini mencakup Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Swiss, Ukraina, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara anggota Uni Eropa—semuanya merupakan pihak yang menentang perang agresi Rusia.

Rusia Terus Melawan kepada Negara Tidak Bersahabat, Ini 4 Bentuk Perlawanannya

1. Bea Impor dari Negara Tak Bersahabat Dinaikkan

Melansir EuroNews, musim gugur ini, pemerintah Rusia hampir melipatgandakan bea impor untuk minuman beralkohol dari negara-negara yang dianggap tidak bersahabat, menaikkan tarif dari 20% menjadi 35%, yang terutama berdampak pada produsen asal Eropa dan Amerika Utara.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa penempatan aset perusahaan asing di Rusia di bawah administrasi sementara berkaitan langsung dengan fakta bahwa negara asal perusahaan-perusahaan tersebut tercantum dalam daftar tersebut.

Langkah ini telah memengaruhi operasional perusahaan-perusahaan seperti Nestlé, Auchan, FM Logistic, Leroy Merlin, Metro Cash & Carry, Tarkett, Japan Tobacco International (JTI), dan lainnya di Rusia. Mahkamah Agung Rusia merujuk pada penetapan "negara tidak bersahabat" dalam sebuah sengketa hak asuh anak, dengan memutuskan bahwa mengembalikan seorang anak ke Prancis dapat bertentangan dengan kepentingan anak tersebut, antara lain karena Prancis termasuk dalam daftar negara tersebut.

2. Konflik Hak Asuh Anak dengan Orang Tua dari Negara Tak Bersahabat Jatuh kepada Warga Rusia

Pada Maret 2025, seorang warga negara Rusia bernama Alexei Ermakov membawa putrinya berlibur selama dua minggu ke Turki dan Slovakia dengan persetujuan sang ibu, Anna Tishkova, yang merupakan warga negara Ukraina. Kemudian, pada bulan April, ia membawa anak tersebut ke Rusia.

Selanjutnya, ia mengurus kewarganegaraan Rusia untuk anak tersebut. Meskipun terdapat perjanjian internasional mengenai pengembalian anak ke negara tempat tinggal mereka yang lazim, pengadilan menolak untuk memerintahkan pemulangan anak itu ke Prancis.

3. Kendaraan Ilegal dari Negara Tak Bersahabat Bisa Didaftarkan di Rusia

Sebuah rancangan undang-undang yang didukung di Duma Negara (parlemen Rusia) akan memungkinkan kendaraan yang dicuri atau diekspor secara ilegal dari negara-negara yang dianggap "tidak bersahabat" untuk didaftarkan di Rusia.

Para pendukung RUU ini berpendapat bahwa langkah tersebut mengatasi celah hukum yang muncul akibat terputusnya kerja sama dengan negara-negara Barat; sementara pihak yang menentang menyatakan bahwa hal ini akan melemahkan perlindungan hak milik bagi pemilik di negara-negara tersebut.

Dalam kasus terpisah, Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk mendaftarkan sebuah kendaraan yang tercatat dalam basis data internasional atas permintaan Kanada. Pengadilan memutuskan bahwa keberadaan kendaraan dalam daftar internasional kendaraan curian tidak dengan sendirinya menjadi alasan yang cukup untuk menolak pendaftarannya di Rusia.

Pada musim gugur ini, Presiden Putin menandatangani sebuah dekret yang menetapkan bahwa individu yang tidak dapat membuktikan kewarganegaraan Rusia atau kewarganegaraan negara yang dianggap "bersahabat", serta tidak dapat menunjukkan izin tinggal, secara otomatis diperlakukan sebagai pihak yang berasal dari "negara tidak bersahabat".

4. Warga Rusia Tak Perlu Bayar Utang kepada Kreditur dari Negara yang Tak Bersahabat

Dekret lainnya mengizinkan debitur asal Rusia untuk menunda atau tidak melakukan pembayaran kepada kreditur yang berasal dari negara-negara "tidak bersahabat". Kebijakan ini menyimpang dari prinsip standar mengenai perlakuan yang setara bagi para pihak dalam suatu kontrak.

Prinsip-prinsip standar dalam hukum perdata internasional mengharuskan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa kontrak, hak asuh anak, dan hak milik berdasarkan substansi hukumnya, tanpa memandang kewarganegaraan atau status politik para pihak yang terlibat.

Penerapan klasifikasi kebijakan luar negeri Rusia dalam ranah-ranah tersebut menyimpang dari norma-norma dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Rusia, termasuk Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Perdata Penculikan Anak Internasional, yang mewajibkan negara-negara penandatangan untuk mengembalikan anak yang dibawa melintasi perbatasan negara tanpa persetujuan.