Gagal Dimakzulkan DPR AS, Pete Hegseth: Ini Adalah Sabotase

WASHINGTON - Upaya untuk memakzulkan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth—dengan tuduhan melancarkan perang terhadap Iran tanpa otorisasi Kongres—telah gagal di Capitol Hill.

Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS sepakat untuk menyerahkan pasal-pasal pemakzulan tersebut kepada sebuah komite. Langkah ini secara efektif menghentikan upaya yang diajukan oleh anggota DPR dari Partai Republik yang berseberangan, Thomas Massie dari Kentucky—setidaknya untuk saat ini.

Dalam taklimat pers pertamanya dari Pentagon dalam enam bulan terakhir, Hegseth menyebut upaya pemakzulan tersebut sebagai sebuah "lelucon" dan "sabotase".

Upaya untuk menyatakan sang menteri bersalah atas pelanggaran dan pada akhirnya melengserkannya dari jabatan dianggap sebagai langkah yang sulit, karena akan membutuhkan dukungan dari sejumlah anggota Partai Republik lainnya untuk menentang Presiden Donald Trump.

Massie adalah satu-satunya anggota Partai Republik yang memberikan suara menentang pengalihan resolusi tersebut ke Komite Kehakiman DPR—yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik—pada hari Selasa.

Upayanya gagal dengan perolehan suara 211 berbanding 204; lebih dari belasan anggota, termasuk 11 anggota dari Partai Demokrat, tidak hadir dalam pemungutan suara tersebut.

Keputusan untuk menyerahkan masalah ini ke komite tersebut secara praktis mematikan upaya pemakzulan, mengingat masa jabatan Kongres saat ini hanya menyisakan waktu singkat sebelum Partai Demokrat mengambil alih kendali pada bulan Januari.

Presiden Trump merayakan hasil pemungutan suara tersebut melalui unggahan di Truth Social, dengan menyatakan bahwa upaya itu "telah GAGAL total".

"Sekali lagi, kemenangan di Venezuela dan Iran, angka rekrutmen terbaik dalam sejarah militer (daftar tunggu yang panjang untuk bisa bergabung!), serta semangat yang jarang terlihat sebelumnya, berujung pada pembersihan nama seorang Patriot Amerika yang hebat," ujar Trump, merujuk pada Hegseth.

Setelah pemungutan suara, Massie mengatakan bahwa ia "tidak terkejut" namun "merasa kecewa", sebagaimana dilaporkan oleh CBS, mitra media BBC di AS.

"Analisis saya mengenai Kongres adalah bahwa orang-orang ini sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan," tambahnya. "Mereka benar-benar tidak sanggup melakukannya, bahkan ketika langkah tersebut justru akan menguntungkan mereka secara politik."

Massie sebelumnya mengakui bahwa upaya pemakzulan yang ia ajukan mungkin tidak langsung berhasil, namun ia berpendapat bahwa langkah ini dapat mendorong Trump untuk mengganti Hegseth sebelum pihak Demokrat meluncurkan proses pemakzulan mereka sendiri.

Anggota Kongres dari Kentucky tersebut juga mengatakan bahwa mencopot Hegseth sekarang akan memberi waktu bagi Senat untuk menyetujui penggantinya selagi Partai Republik masih memegang kekuasaan.

Resolusi pemakzulan dapat terus berlanjut melampaui akhir masa jabatan Kongres, yang berarti pihak Demokrat akan dapat menindaklanjutinya tahun depan.

Partai Demokrat akan menguasai kedua kamar Kongres pada bulan Januari, menyusul keberhasilan mereka dalam pemilihan paruh waktu yang memberikan kendali atas kedua kamar tersebut.

Ketua DPR Mike Johnson, seorang anggota Partai Republik, sebelumnya telah memprediksi pada hari yang sama bahwa upaya pemakzulan tersebut akan gagal.

Dalam delapan pasal pemakzulan yang secara resmi diajukan di DPR pada hari Senin, Massie menyatakan bahwa Hegseth telah "melanggar hukum dan harus dimintai pertanggungjawaban" karena terlibat dalam perang di Iran selama lebih dari 90 hari tanpa persetujuan para anggota parlemen.

Pasal-pasal pemakzulan tersebut juga menuduh Hegseth mengawasi "pembunuhan di luar proses hukum" dalam operasi AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba di Samudra Pasifik dan Laut Karibia.

Dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa, Hegseth menyebut upaya pemakzulan terhadap dirinya sebagai aksi politik yang dilakukan oleh pihak yang menentang pemerintahan Trump—pihak yang ia sebut "kecewa dan kalah".

Hegseth juga berargumen bahwa resolusi Massie membahayakan keamanan nasional, karena memberikan sinyal kepada musuh-musuh AS "bahwa Amerika Serikat justru akan menghukum para pejuang dan pimpinan sipilnya sendiri karena telah berhasil melaksanakan operasi militer yang sah menurut hukum".

"Ini bukan patriotisme. Ini adalah sabotase," ujarnya.

Ia melontarkan pernyataan yang senada dengan apa yang disampaikan Trump saat muncul secara tiba-tiba di ruang pengarahan Gedung Putih pada hari Senin, termasuk menyoroti peningkatan jumlah rekrutmen militer. Namun, Hegseth mengatakan bahwa tindakan Massie didorong oleh perbedaan kebijakan, "bukan karena kejahatan berat, pelanggaran ringan, pengkhianatan, penyuapan, ataupun jenis pelanggaran yang dimaksudkan oleh para pendiri negara saat mereka menyusun klausul pemakzulan."

Massie, yang gagal terpilih kembali awal tahun ini setelah dikalahkan oleh lawan yang didukung Trump, telah melontarkan kritik terhadap Trump serta perang di Iran sejak konflik tersebut dimulai pada bulan Februari.

Ia sebelumnya telah memicu kemarahan presiden karena menuntut agar pemerintahan Trump membuka dokumen terkait mendiang pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

Meskipun posisi politik Hegseth untuk saat ini masih aman, banyak anggota parlemen—termasuk beberapa dari Partai Republik—mempertanyakan berapa lama ia dapat bertahan di dalam pemerintahan.

Senator Texas dari Partai Republik, Ted Cruz, mengatakan pada hari Selasa bahwa ia memperkirakan Hegseth akan mengundurkan diri atau dipecat oleh Trump.