Persaingan Geopolitik Memanas, Mengapa ASEAN Tak Bisa Terus-menerus Bersikap Netral?

BANGKOK - Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus terus mengambil keputusan berdasarkan kepentingan mereka sendiri di tengah meningkatnya persaingan geopolitik. Itu diungkapkan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow.

Persaingan Geopolitik Memanas, Mengapa ASEAN Tak Bisa Terus-menerus Bersikap Netral?

1. Sikap Netral Memiliki Batasan

Dalam perbincangan dengan CNA di sela-sela acara ISEAS Roundtable, Sihasak menyatakan bahwa ASEAN akan tetap menghindari keberpihakan di antara negara-negara besar, namun ia mengakui bahwa sikap netral memiliki batasannya.

"Kami jelas tidak akan memihak, (tetapi) di saat yang sama, kami tidak bisa terus-menerus bersikap netral karena kami juga harus mengambil keputusan yang selaras dengan apa yang kami anggap sebagai kepentingan kami," ujarnya.

Sihasak menekankan bahwa ASEAN harus tetap bersatu dalam menghadapi persaingan antarnegara besar, khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat, sembari tetap menjaga fleksibilitas untuk menjalin hubungan dengan semua mitra.

"Kami ingin melibatkan kekuatan-kekuatan besar lainnya yang memiliki kepentingan di kawasan ini: India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Eropa. Hal ini akan memungkinkan kami untuk memiliki otonomi strategis yang lebih besar serta kebebasan memilih yang lebih luas," tambahnya.

2. Tantangan yang Lebih Luas

Di luar persaingan antar kekuatan besar, Sihasak juga menyoroti tantangan yang lebih luas yang dihadapi kawasan ini, termasuk konflik, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan global yang berlangsung cepat.

Ia menekankan kekhawatiran terkait ketahanan energi dan pangan, seraya menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah menegaskan perlunya ASEAN untuk memperkuat mekanisme yang sudah ada, seperti pengaturan ketahanan minyak bumi dan cadangan beras darurat.

Sihasak juga menyebutkan inisiatif jangka panjang seperti Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid), dengan mengatakan bahwa blok tersebut harus memperluas konektivitas listrik regional serta meningkatkan penggunaan energi bersih dan terbarukan.

"ASEAN harus mampu menjawab tantangan zaman," ujarnya.

"Tantangan yang kita hadapi saat ini berbeda dengan tantangan di masa lalu. Berbagai tantangan kini muncul secara bersamaan, dan dunia pun tengah mengalami transformasi besar."

Sihasak menambahkan bahwa ASEAN perlu memperkuat kemampuannya untuk "bertindak lebih cepat di masa krisis" dan "mengambil keputusan secara tepat waktu".

3. Sentralitas ASEAN Berarti Menjaga Perdamaian

Mengenai sentralitas ASEAN, Sihasak menjelaskan bahwa hal ini berarti menjaga perdamaian di Asia Tenggara sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.

"Sentralitas, pertama-tama, berarti menjaga perdamaian di kawasan kita. Sentralitas juga berarti berkontribusi dalam menciptakan perdamaian bagi kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas," katanya.

Meskipun mengakui tantangan yang dihadapi ASEAN dalam menavigasi persaingan antar kekuatan besar, Sihasak berharap Washington dan Beijing akan terus berupaya menstabilkan hubungan mereka. "Harapan kami adalah agar kedua kekuatan besar tersebut—yang hubungannya sangat berdampak bagi kawasan maupun dunia—berupaya mengelola dan menstabilkan hubungan mereka semaksimal mungkin," ujarnya.

4. Fokus ke Masalah Internal

Sihasak akan bertolak ke Myanmar pada hari Kamis (12 November) untuk mendorong deeskalasi dalam perang saudara yang sedang berlangsung, serta menilai kesiapan negara tersebut untuk kembali terlibat dengan ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila pada 15 hingga 18 November.

Ia menyampaikan kepada CNA bahwa masih terlalu dini untuk menentukan apakah para pemimpin negara tersebut nantinya dapat kembali berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

Pemerintahan militer Myanmar praktis telah dikecualikan dari pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak para pemimpin ASEAN memutuskan pada tahun 2021 untuk hanya mengundang perwakilan non-politik. Keputusan ini diambil menyusul kudeta militer dan kegagalan pihak militer dalam mengimplementasikan "Konsensus Lima Poin"—rencana perdamaian yang disepakati oleh ASEAN.