Peretasan Kripto Jadi Senjata Utama bagi Korut, Ini 5 Alasannya

PYONYANG - Peretasan atau pencurian mata uang kripto senilai USD6,3 miliar dari Binance baru-baru ini—yang menurut Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat dilakukan oleh Korea Utara—telah menarik perhatian baru terhadap kemampuan siber negara tersebut serta betapa pentingnya kemampuan ini bagi Pyongyang.

Peretasan Kripto Jadi Senjata Utama bagi Korut, Ini 5 Alasannya

1. Korut Memiliki Sistem Operasi Peretasan yang Sistematis

Para analis mengatakan bahwa Korea Utara telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun operasi peretasan secara sistematis, hingga dikenal sebagai kekuatan besar dalam kejahatan siber global.

"Bisa dikatakan Korea Utara sangat piawai dalam menentukan fokus mereka," ujar Lee Ho-ryung, peneliti senior di Korea Institute for Defense Analyses (KIDA), dilansir CNA.

"Dalam hal peretasan, mereka adalah yang nomor satu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam kegiatan pencurian ilegal."

2. Memiliki Talenta yang Dididik sejak Dini Jadi Hacker

Lee menambahkan: "Mereka (Korea Utara) menyeleksi anak-anak yang berbakat di bidang matematika dan sains sejak dini, lalu memberikan pelatihan intensif kepada mereka dalam hal peretasan, pemecahan kode, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya."

Beberapa di antaranya kemudian dikirim untuk menempuh pendidikan di Tiongkok atau Rusia, sebelum akhirnya bertugas di unit-unit siber yang berafiliasi dengan militer, lembaga negara, maupun Partai Pekerja Korea yang berkuasa.

3. Intelijen Korut Memiliki Unit Peretasan

Awal tahun ini, Pyongyang melakukan reorganisasi terhadap unit-unit peretasnya dengan memperluas badan intelijen utamanya, Biro Umum Pengintaian, serta meningkatkan kapabilitas siber badan tersebut.

Aktivitas peretasan juga dijalankan oleh Departemen Industri Persenjataan negara itu, yang mengawasi produksi senjata. Militer Korea Selatan memperkirakan kekuatan siber Korea Utara kini berjumlah sekitar 8.400 personel, meningkat sekitar 20 persen hanya dalam kurun waktu dua tahun.

4. Memasok Anggaran Negara

Bagi Korea Utara, peretasan menawarkan sesuatu yang semakin sulit diperoleh akibat sanksi internasional: uang.

Pyongyang telah membantah keterlibatannya dalam peretasan Binance, pencurian mata uang kripto terbesar dalam sejarah.

Namun, Lee dari KIDA memperkirakan bahwa dana sebesar USD6,3 miliar yang dicuri setara dengan sekitar seperenam dari pendapatan nasional tahunan Korea Utara.

Ia juga mencatat bahwa nilai ekspor Korea Utara tahun lalu hanya berkisar antara US$420 juta hingga US$430 juta.

Pihak Binance menyatakan telah mengganti 90 persen dari jumlah yang dicuri dan "berkomitmen untuk menutupi 10 persen sisanya". Bursa kripto tersebut juga menegaskan bahwa para pengguna tidak akan menanggung dampak finansial dari insiden ini.

5. Mendanai Program Senjata Korut

Para analis menyebutkan bahwa pencurian siber semacam itu mungkin membantu mendanai program persenjataan Korea Utara.

Negara tersebut masih berada di bawah berbagai sanksi internasional akibat aktivitas nuklir dan rudal balistiknya, yang membatasi kemampuannya untuk memperoleh material dan teknologi melalui jalur konvensional.

"Untuk membuat senjata tersebut, Korea Utara tidak memiliki semua komponennya," ujar Lee, merujuk pada sistem persenjataan.

"Mereka harus membeli komponennya, memproduksi senjatanya, dan membangun pabrik. Lantas, bagaimana mereka menutupi biaya-biaya tersebut? Pada akhirnya, dana itu berasal dari uang yang diperoleh melalui pencurian finansial."

Sebuah laporan pemantauan sanksi multinasional yang diterbitkan pada Oktober 2025 mengungkapkan bahwa Korea Utara mencuci mata uang kripto hasil curian sebelum mengubahnya menjadi uang tunai melalui perantara di luar negeri, termasuk di negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Kamboja.

Badan intelijen Korea Selatan menyatakan bahwa sebagian besar upaya peretasan yang menargetkan sektor publik negara tersebut berasal dari Korea Utara. Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih dalam keadaan perang, karena belum ada perjanjian damai yang ditandatangani sejak Perang Korea tahun 1950–1953. Hubungan antara kedua negara tetangga ini tetap sangat tegang.

Awal tahun ini, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyerukan pembentukan badan baru yang kuat untuk mengoordinasikan pertahanan siber negara tersebut.

"Aktivitas siber ilegal Korea Utara bukan hanya menjadi sumber pendanaan utama bagi program nuklir dan rudalnya, tetapi juga merupakan ancaman bagi ekonomi digital global," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Park Doosoon.

Park menambahkan bahwa Seoul telah merespons aktivitas siber Pyongyang melalui berbagai langkah, termasuk pembentukan kelompok kerja yang melibatkan Amerika Serikat dan Jepang.