Partai Republik Gagalkan Upaya Pemakzulan terhadap Menhan AS Pete Hegseth

WASHINGTON - Anggota Partai Republik di DPR Amerika Serikat telah menggagalkan upaya untuk memakzulkan terhadap Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. DPR AS melakukan pemungutan suara dengan hasil 211 berbanding 204 untuk menyerahkan resolusi pemakzulan tersebut kepada Komite Kehakiman.

Langkah ini secara efektif membatalkan rencana pemungutan suara yang sedianya digelar pada hari Rabu, yang bertujuan menentukan apakah akan menjatuhkan dakwaan resmi terhadap kepala Pentagon yang tengah berada dalam tekanan tersebut.

Pada hari Selasa, Hegseth menyatakan bertanggung jawab atas seluruh operasi yang dijalankan selama konflik dengan Iran. Ia menambahkan akan mengulangi operasi tersebut jika diperlukan.

"Saya bertanggung jawab penuh atas setiap operasi ini. Saya bangga telah melaksanakannya, dan saya akan melakukannya lagi besok," ujar Hegseth dalam pengarahan.

Ia juga menyebut tuduhan yang ditujukan kepadanya sebagai upaya untuk mempolitisasi militer AS.

Hegseth mengatakan upaya pemakzulan terhadap dirinya membahayakan personel militer AS dan menunjukkan kesediaan Kongres untuk mencampuri misi tempur mereka.

"Hal ini menempatkan para prajurit Amerika dalam posisi rentan dengan memberi sinyal bahwa Kongres akan melemahkan misi mereka secara langsung saat misi tersebut berlangsung," katanya kepada para wartawan.

Ia menegaskan bahwa tindakan ini bukanlah patriotisme, melainkan sabotase. Lebih lanjut, Hegseth mengeklaim tuduhan terhadap dirinya merupakan upaya politisasi militer AS.

Ia menggambarkan resolusi pemakzulan tersebut sebagai niat untuk melemahkan keputusan Presiden Donald Trump, seraya menekankan inisiatif itu didorong bukan oleh norma konstitusional, melainkan oleh kebencian pribadi pihak pengusul.

"Hal ini memberi pesan kepada musuh-musuh kita—Iran, kartel, dan setiap lawan yang mengamati—bahwa Amerika Serikat justru akan menghukum para prajuritnya sendiri serta pimpinan sipilnya karena telah berhasil melaksanakan operasi militer yang sah secara hukum. Ini menunjukkan bahwa seorang legislator yang bertindak sendiri, didorong oleh kebencian pribadi terhadap presiden, dapat mencoba memveto keputusan keamanan nasional yang dibuat oleh panglima tertinggi yang terpilih secara sah," tambahnya.

Pada hari Senin, anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie asal Kentucky, mengumumkan ia mendesak dilakukannya pemungutan suara untuk memakzulkan Hegseth. Mosi pemakzulan tersebut menuduh Hegseth melanggar Konstitusi AS dan Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution).