Netanyahu Panik saat Eisenkot Berupaya Bentuk Pemerintahan Baru Israel

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada dalam "kondisi panik" karena kemungkinan kehilangan kekuasaan. Pendapat itu diungkap mantan penasihatnya, Nir Hefetz, pada hari Selasa (10/11/2026). Hal ini terjadi di tengah upaya Gadi Eisenkot, pemimpin partai Yashar, untuk membentuk pemerintahan baru.

"Menurut saya, Netanyahu sedang dalam kondisi panik," ujar Hefetz kepada radio 103FM Israel, sebagaimana dilaporkan Anadolu. "Kepanikan merupakan faktor mendasar dalam pengambilan keputusannya."

Hefetz mengatakan Netanyahu mungkin akan lebih bersedia untuk berkompromi seiring dengan langkah Eisenkot yang semakin dekat untuk mengamankan dukungan mayoritas.

Ia menambahkan, seruan Netanyahu untuk membentuk pemerintahan persatuan juga dapat membantu mempertahankan aliansi jangka panjangnya dengan partai-partai ultra-Ortodoks, yang selama ini menjadi elemen kunci dalam koalisi pemerintahannya.

Partai United Torah Judaism, salah satu sekutu lama Netanyahu, memilih tidak merekomendasikan kandidat perdana menteri dalam sesi konsultasi dengan Presiden Isaac Herzog.

Risiko Hukum yang Dihadapi Netanyahu

Hefetz menyebutkan bahwa beralih ke pihak oposisi dapat membawa konsekuensi bagi Netanyahu, di luar sekadar kehilangan jabatan perdana menteri.

Ia berpendapat para hakim yang menangani persidangan kasus korupsi Netanyahu dapat mewajibkannya hadir dalam setiap persidangan setelah ia tidak lagi menjabat.

Netanyahu telah menjalani persidangan sejak tahun 2020 atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam tiga kasus korupsi.

Secara terpisah, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024 terkait kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Hefetz melontarkan kemungkinan pembicaraan koalisi dapat menghidupkan kembali usulan yang dikenal sebagai "hukum Prancis" (French law), yang bertujuan membatasi proses hukum terhadap seorang perdana menteri yang sedang menjabat.

Ia mengisyaratkan usulan tersebut mungkin dikaitkan dengan kesepakatan yang melibatkan posisi perdana menteri alternatif.

Eisenkot Berupaya Mencapai Mayoritas

Dalam pidatonya di hadapan Knesset yang baru terpilih pada hari Selasa, Eisenkot menyatakan akan berupaya membentuk pemerintahan darurat "sesegera mungkin," seperti dilaporkan harian Israel, Yedioth Ahronoth.

Ia mengaku telah mengundang beberapa partai untuk bergabung dan akan terus melanjutkan proses konsultasi.

Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, yang memimpin blok "Together", mengatakan ia sedang berupaya membantu Eisenkot mencapai kesepakatan dengan segera, dengan merujuk pada beban berat yang ditanggung tentara cadangan yang ditempatkan di sepanjang perbatasan Israel.

Herzog memberikan mandat tersebut kepada Eisenkot pada hari Minggu setelah 67 anggota parlemen merekomendasikannya, dibandingkan dengan 46 anggota yang mendukung Netanyahu.

Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari.

Blok Netanyahu memenangkan 53 dari 120 kursi di Knesset dalam pemilihan umum tanggal 27 Oktober, kurang delapan kursi untuk mencapai mayoritas.

Partai-partai oposisi memenangkan 48 kursi, sementara United Arab List (Ra'am) dan Joint List secara gabungan meraih 19 kursi. Kedua aliansi yang dipimpin pihak Arab tersebut merekomendasikan Eisenkot, namun partai-partai terkait belum mencapai kesepakatan mengenai susunan pemerintahan.

Peran Partai-Partai Arab

Menurut surat kabar Israel Hayom, pemimpin Ra'am, Mansour Abbas, menyatakan menjelang pelantikan anggota Knesset bahwa partainya ingin bergabung dengan koalisi yang dipimpin Eisenkot.

Abbas menggambarkan partisipasi dalam pemerintahan sebagai "hak sipil mendasar" dan mengatakan hal tersebut akan membantu memenuhi kebutuhan warga Palestina yang merupakan warga negara Israel.

Pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, mengatakan bloknya akan berupaya mencegah pemerintahan Netanyahu untuk tetap berkuasa.

Sebagaimana dilaporkan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, pemimpin partai Demokrat, Yair Golan, juga mendesak agar partai-partai Arab tidak dikesampingkan dalam upaya pembentukan pemerintahan.

Pemimpin Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman—yang partainya mendukung pemberian mandat kepada Eisenkot—menyatakan ia akan menentang pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan Ra'am dan Joint List.

Ia juga menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan mana pun yang menyertakan Netanyahu, namun membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan partai Likud tanpa kehadiran Netanyahu.

Lieberman mengatakan ia telah mencabut penentangannya untuk memerintah bersama partai Shas dan United Torah Judaism.

Ia menambahkan hasil pemilihan umum membuat bloknya tidak mencapai 61 kursi yang diperlukan untuk mayoritas, sehingga partai-partai terkait harus bersedia melakukan kompromi demi menghindari pemilihan umum lanjutan.

Lieberman secara terpisah mengatakan jika terpilih untuk memimpin Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, ia akan meminta keterangan dari kepala Shin Bet dan komisaris polisi mengenai dugaan campur tangan asing dalam pemilihan umum tersebut.

Jaksa Agung Gali Baharav-Miara mengatakan pada hari Senin bahwa ia tidak mengetahui adanya bukti apa pun yang dapat memengaruhi hasil pemilihan umum.