Israel Dukung Fase Pertama Pengerahan Pasukan di Gaza setelah Trump Desak Netanyahu Bertindak

TEL AVIV - Pemerintah Israel telah menyetujui pengerahan pasukan multinasional di Jalur Gaza, dengan sekitar 250 personel diperkirakan akan diterjunkan pada fase pertama. Kabar itu dilaporkan media Israel, Walla, pada hari Senin (9/11/2026).

Para pejabat Israel mengungkapkan kepada Walla bahwa persiapan tengah dilakukan. Media tersebut melaporkan sejumlah perwira militer asing, yang didampingi tentara Amerika Serikat, terlihat di dekat perbatasan Gaza selama dua minggu terakhir.

Menurut Walla, Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, Uganda, dan Albania telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi. Kazakhstan menawarkan dukungan medis dan logistik, sementara Kosovo mengusulkan untuk menangani tugas keamanan dan kepolisian.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mendesak Washington agar mengikutsertakan Turki dalam operasi di Gaza. Namun, menurut laporan Walla, pemerintah dan pejabat militer Israel menentang keterlibatan Turki dalam pasukan tersebut.

Trump Mendesak Netanyahu Melangkah Maju Pasca-Pemilu

Presiden AS Donald Trump meminta Perdana Menteri Israel yang akan segera lengser, Benjamin Netanyahu, melalui sambungan telepon pada 5 November, untuk mengambil langkah-langkah guna mengimplementasikan rencananya terkait Gaza. Demikian dilaporkan Axios, dengan mengutip dua sumber yang mengetahui isi percakapan tersebut.

Axios melaporkan pemerintahan Trump sebelumnya menahan diri untuk tidak mendesak implementasi rencana tersebut selama masa kampanye pemilu Israel.

Trump sempat memberikan dukungan kepada Netanyahu sesaat sebelum pemungutan suara pada 27 Oktober, namun kini ia menginginkan rencana tersebut tetap berjalan, terlepas dari siapa pun yang nantinya akan membentuk pemerintahan baru di Israel.

Peta jalan tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya, pengalihan pemerintahan kepada administrasi teknokratis Palestina, serta pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Axios melaporkan "Dewan Perdamaian" (Board of Peace) bentukan Trump telah mencapai kesepakatan "rencana 15 poin" dengan Hamas pada bulan Juli, yang mencakup pelucutan senjata serta pengalihan kendali sipil dan keamanan.

Akan tetapi, pemerintahan Netanyahu sebagian besar menolak menindaklanjuti kesepakatan tersebut, terutama karena alasan politik dalam negeri.

Dalam kunjungannya pada bulan Agustus, penasihat Trump, Jared Kushner, menyampaikan kepada Netanyahu bahwa Hamas telah setuju untuk melucuti senjata, seraya mendesak Netanyahu untuk menguji komitmen tersebut.

Netanyahu tetap skeptis dan bersikeras Hamas justru sedang membangun kembali kekuatannya serta mempersenjatai diri kembali.

Washington Mengaitkan Rekonstruksi Gaza dengan Pelucutan Senjata

Axios melaporkan Dewan Perdamaian telah menghabiskan tiga bulan terakhir bekerja sama dengan pemerintah dan militer Israel untuk merevisi rencana implementasi tersebut, sekaligus menjawab kekhawatiran Israel terkait pelucutan senjata.

Pada bulan September, dewan tersebut meluncurkan proposal pemulihan awal berdurasi enam bulan senilai USD2,45 miliar yang mencakup 66 proyek.

Axios melaporkan, dengan mengutip seorang pejabat AS, bahwa proses ini akan berlangsung secara bertahap dan rekonstruksi baru akan dimulai setelah kemajuan dalam pelucutan senjata Hamas terverifikasi.

Axios mengutip pernyataan pejabat tersebut, "Kami ingin melangkah maju secara kolaboratif dan kami membutuhkan kerja sama serta kemitraan penuh dari pemerintah Israel."

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang merupakan anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace), mengunjungi Israel sehari setelah pembicaraan tersebut dan bertemu dengan Netanyahu serta Gadi Eisenkot, sosok yang ditugaskan untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Axios melaporkan Blair mendesak para pemimpin Israel untuk memberikan kesempatan bagi rencana tersebut.