Iran Perdebatkan Halal-Haram Miliki Bom Nuklir setelah Dikeroyok AS-Israel

TEHERAN - Setelah diserang Amerika Serikat (AS) dan Israel, sejumlah media dan tokoh yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Iran berulang kali menyerukan agar rezim mulai mengembangkan bom nuklir. Belakangan, seiring meningkatnya potensi pecahnya kembali perang, seruan tersebut semakin menguat.

Wali Kota Teheran Alireza Zakani menggambarkan urgensi langkah tersebut dengan menyatakan, "Kami sebenarnya tidak mencari bom nuklir. Namun, ancaman-ancaman non-konvensional dari musuh akan mendorong perubahan doktrin nuklir Iran di bawah arahan Pemimpin Tertinggi dan dengan dukungan rakyat."

Sementara itu, Foad Izadi, profesor di Universitas Teheran, baru-baru ini mengeklaim bahwa jika Republik Islam Iran memiliki bom nuklir, Pemimpin Tertinggi mereka tidak akan terbunuh.

Ketika sebagian pihak mendorong pengembangan senjata nuklir, pihak lain menuntut Iran segera keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Mohammad Eslami, Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), pada 5 November menyebut keputusan untuk keluar atau tetap bertahan dalam NPT sebagai kewenangan berdaulat negara.

"Keputusan Iran untuk keluar atau tidak keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir merupakan keputusan penting dan strategis yang berada di bawah kewenangan kedaulatan negara," ujarnya.

Eslami menegaskan bahwa keputusan tersebut harus sejalan dengan strategi besar negara, sekaligus mengutamakan keamanan dan kepentingan nasional. Pada saat yang sama, dia menuduh Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi telah mentransfer informasi kepada musuh. Eslami menyebut tindakan tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang oleh lembaga internasional.

Pernyataan Kepala AEOI itu menegaskan bahwa keputusan mengenai apakah Iran tetap menjadi anggota atau keluar dari perjanjian tersebut berada di tangan otoritas tertinggi negara.

Pernyataan-pernyataan itu muncul ketika kontak diplomatik untuk mengakhiri perang masih berlangsung. Perundingan yang dimediasi Qatar telah berjalan hampir sepekan. Sementara itu, Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow dan menyinggung bantuan Rusia untuk mengakhiri konflik.

Dengan jalur perundingan yang masih terbuka, bagaimana ancaman untuk melampaui komitmen nuklir dan klaim bahwa pembuatan senjata nuklir semudah membalikkan telapak tangan masuk ke dalam tuntutan Teheran?

Keluar dari NPT Harus Dapat Restu Mojtaba Khamenei

Selama bertahun-tahun, Republik Islam Iran menjadikan fatwa haram yang dikeluarkan Pemimpin Tertinggi sebelumnya, almarhum Ayatollah Ali Khamenei, sebagai penghalang sekaligus jaminan bahwa negara itu tidak akan mengembangkan senjata nuklir.

Setelah kematiannya, muncul situasi yang tidak menentu. Kondisi tersebut mendorong para pendukung rezim meminta Pemimpin Tertinggi yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, untuk mempertimbangkan kembali fatwa haram tersebut.

Mohammad-Javad Larijani, mantan pejabat sekaligus analis politik, dalam wawancara yang dilansir Iran Wire, Selasa (10/11/2026), menyatakan, "Jika Pemimpin Tertinggi mengizinkan, kita dapat memproduksi senjata nuklir dalam jumlah besar."

Dia menggambarkan pengembangan senjata tersebut sebagai sesuatu yang sederhana. Larijani juga mendesak Parlemen menghentikan penerapan NPT dan menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Pemimpin Tertinggi.

Menurut Larijani, penguasaan teknologi nuklir merupakan hak yang diperoleh melalui perjuangan panjang. Dia menilai negara-negara asing tidak memiliki kewenangan untuk menentukan batas-batas hak tersebut.

Sebelumnya, Manouchehr Mottaki, anggota Parlemen yang mewakili Teheran, juga berkomentar mengenai kemungkinan Iran keluar dari perjanjian itu.

"Jika Pemimpin Tertinggi setuju untuk keluar dari NPT, seluruh 290 anggota Parlemen akan memberikan suara mendukung," katanya.

Nasrollah Pejmanfar, Ketua Komite Pasal 90 Parlemen Iran, pada sidang 31 Oktober menuntut agar rencana keluar dari NPT secara resmi dimasukkan ke dalam agenda Parlemen. Dia menggambarkan langkah tersebut sebagai cara untuk mengirimkan pesan kepada musuh bahwa Iran tidak akan menyerah terhadap tekanan.

Para anggota Parlemen Iran secara aktif mendorong wacana keluar dari NPT melalui media dalam beberapa bulan terakhir. Pekan lalu, Ebrahim Rezaei, anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen, memaparkan upaya legislatif yang telah disiapkan.

"Sepuluh rancangan undang-undang untuk keluar dari NPT telah ditandatangani dengan dukungan mayoritas anggota Parlemen. Penarikan diri dari NPT sedang ditinjau di Parlemen, dan rancangan undang-undangnya telah siap," ujarnya.

Dengan kata lain, para anggota Parlemen kini menunggu arahan Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei untuk menjalankan salah satu rancangan undang-undang yang telah disiapkan tersebut.

Perselisihan mengenai kemungkinan Iran keluar dari NPT berkaitan erat dengan kredibilitas IAEA dan keamanan fasilitas nuklir negara itu.

Selama perang 12 hari, Republik Islam Iran menuduh badan tersebut telah menciptakan kondisi yang memungkinkan serangan terhadap Iran. Sejumlah pejabat resmi bahkan menyebut direktur jenderal badan tersebut sebagai pengkhianat.

Ketegangan masih berlanjut, terutama setelah IAEA merujuk berkas nuklir Iran ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyatakan bahwa hubungan Teheran dengan badan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan pemulihan kerja sama. "Kami belum sampai pada tahap itu," katanya.

Baghaei kembali menegaskan bahwa Grossi harus bertanggung jawab karena gagal mengecam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dan menyusun laporan-laporan yang merugikan Teheran.

Iran mencurigai Amerika Serikat dan Israel berada di balik tindakan IAEA. Setelah berkas Iran dirujuk ke Dewan Keamanan PBB, Teheran menyatakan bahwa "resolusi IAEA didikte oleh Amerika Serikat dan Israel".

Dengan berpegang pada pandangan tersebut, Baghaei menyatakan, "Amerika Serikat harus terlebih dahulu memenuhi tuntutan dan persyaratan Iran sebelum langkah-langkah berikutnya dibahas."

Dia menambahkan bahwa dimulainya kembali inspeksi di wilayah Iran bergantung pada pemenuhan persyaratan tersebut.

Sebaliknya, Amerika Serikat dan Israel menegaskan bahwa Republik Islam Iran tidak boleh sampai memperoleh senjata nuklir.

Presiden AS Donald Trump menyatakan, "Saat ini kami sedang menghadapi sebuah negara bernama Iran dan mencegahnya memperoleh senjata nuklir. Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir."

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Usaha Iran untuk PBB Gholamhossein Darzi menegaskan bahwa Iran belum meninggalkan kewajiban pengamanannya maupun secara resmi menghentikan penerapannya.

Dia mengatakan kerja sama masih dimungkinkan, tetapi hanya sejauh kondisi memungkinkan, dengan tetap menjamin keselamatan personel, fasilitas, dan para inspektur. Iran, katanya, tetap berupaya mempertahankan hak-haknya berdasarkan perjanjian tersebut sembari memprotes tekanan agar memberikan akses inspeksi yang terlalu jauh.

Bom Nuklir sebagai Jaminan Keamanan

Para pendukung pengembangan bom nuklir di Iran memandang langkah tersebut sebagai sesuatu yang penting untuk memperkuat ketahanan nasional selama perang, bahkan sebagai prasyarat untuk mencegah konflik di masa depan.

Di jalanan, sebagian orang menyebut kepemilikan senjata nuklir sebagai "tuntutan nasional".

Menggambarkan pandangan tersebut, Mohammad-Javad Haj-Ali-Akbari, pemimpin sementara salat Jumat Teheran, menyerukan peninjauan kembali doktrin nuklir negara itu.

Dia menyebutnya sebagai tuntutan nasional dan menjelaskan: "Ini bukan reaksi terburu-buru atau emosional, melainkan lahir dari kesadaran dan pengalaman historis bangsa Iran dalam menghadapi janji-janji Amerika Serikat yang dilanggar. Hal ini berakar pada hak rakyat untuk memperoleh keamanan dan kehidupan yang bermartabat."

Sementara sebagian pihak menganggap persoalan tersebut sebagai kebutuhan nasional dan mendesak Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran untuk mengubah sikapnya, pihak lain melangkah lebih jauh. Mereka berpendapat bahwa siapa pun yang menentang kepemilikan bom nuklir oleh Iran pada dasarnya berkolaborasi dengan musuh.

Analis hubungan internasional Abolfazl Bazargan menyatakan: "[Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu mengatakan Iran tidak boleh memiliki bom atom. Para corongnya di Teheran mengulangi pernyataan yang sama, mengangkat Al-Qur'an di atas tombak sambil berteriak, 'Haram, haram'."

Bagi para pendukung pengembangan senjata nuklir, Korea Utara menjadi salah satu model utama.

Analis politik Shahriar Zarnasht menyatakan, "Strategi kita harus berubah menjadi strategi bom nuklir." Dia secara langsung mengaitkan sikap menahan diri Donald Trump terhadap Korea Utara dengan kepemilikan senjata nuklir negara tersebut.

Surat kabar milik pemerintah Iran, Kayhan, juga menulis bahwa meskipun senjata nuklir tidak selalu dapat mencegah perang konvensional, senjata tersebut efektif untuk menangkal ancaman eksistensial terhadap kelangsungan hidup rezim dan kedaulatan wilayah.

Pertanyaan apakah Iran harus memperoleh bom nuklir atau justru meninggalkan senjata nuklir telah menjadi perdebatan utama di berbagai media dan kalangan intelektual negara tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, banyak diskusi media berfokus pada kemungkinan perubahan doktrin nuklir untuk melindungi Iran dari konflik di masa depan.

Selain menilai perlu atau tidaknya senjata nuklir, perdebatan tersebut juga membahas kelayakan pembuatan senjata dalam kondisi perang serta biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun dan mempertahankan daya tangkal nuklir.

Dalam salah satu diskusi, pakar hubungan internasional Rouhollah Qaderi Kangavari berpendapat bahwa ancaman terhadap Iran tidak hanya berkaitan dengan perselisihan mengenai program nuklirnya.

Dengan menyinggung keputusan Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA, dia menyatakan bahwa konsesi tanpa kekuatan untuk memaksa pihak lain memenuhi komitmennya tidak akan menghasilkan keamanan.

Menurutnya, bom nuklir harus mampu meningkatkan biaya serangan sedemikian tinggi sehingga pihak lawan terpaksa menghormati keamanan Iran.

"Republik Islam memiliki kewajiban untuk menyediakan daya tangkal nuklir bagi Iran dan rakyat Iran," katanya.

Dia menekankan bahwa kemampuan militer harus disertai persatuan sosial dan ketahanan ekonomi untuk melindungi negara.

Dalam diskusi yang sama, mantan diplomat Fereydoun Majlesi mengaitkan sebagian risiko yang dihadapi Iran dengan kebijakan konfrontasi dan ancaman terhadap eksistensi Israel.

Dia berpendapat bahwa Iran harus menyelaraskan tujuan-tujuannya dengan kemampuan ekonomi serta beban yang ditanggung masyarakat. "Sebuah hak saja tidak otomatis menciptakan kemampuan," ujarnya.

Majlesi memperingatkan bahwa upaya memperoleh bom nuklir justru dapat memicu serangan pendahuluan sebelum daya tangkal terbentuk.

Sebagai gantinya, dia mendorong pengurangan permusuhan dan investasi ekonomi bersama negara-negara tetangga. Dengan begitu, setiap serangan terhadap Iran akan secara langsung mengancam kepentingan keuangan negara-negara di kawasan.

Dalam sebuah diskusi panel yang diselenggarakan Cafe Khabar, peneliti kebijakan luar negeri Mostafa Najafi menyebut kegagalan aset militer konvensional dalam mencegah serangan sebagai alasan perlunya daya tangkal nuklir.

Namun, dia menegaskan bahwa "bom atom tidak akan memberikan keamanan mutlak". Menurutnya, fungsi senjata tersebut adalah mencegah ancaman yang dapat mengancam keberlangsungan hidup negara.

Meski demikian, rekomendasinya bergantung pada sejumlah persyaratan, yakni kemampuan teknis, keamanan kontraintelijen, konsensus nasional, serta kemampuan menghadapi tekanan ekonomi setelahnya.

Najafi tidak menilai apakah seluruh prasyarat tersebut saat ini telah terpenuhi. Dia memperingatkan bahwa keluar dari NPT tanpa berhasil memperoleh senjata nuklir justru akan meningkatkan kerentanan nasional Iran.

Mantan diplomat Koroush Ahmadi menyampaikan pandangan yang berlawanan. "Bom atom tidak menyelesaikan akar persoalan," katanya.

Dia berpendapat bahwa perselisihan politik mendasar akan tetap ada sekalipun Iran berhasil memiliki senjata nuklir. Sementara itu, rasa aman yang keliru berisiko mendorong tindakan berisiko tinggi.

Ahmadi menambahkan bahwa negara-negara tetangga di kawasan pasti akan memberikan respons. Hal itu dapat menyeret Iran ke dalam perlombaan senjata yang membutuhkan sumber daya ekonomi dan intelijen jauh lebih besar untuk mempertahankan keseimbangan.

Dalam diskusi terpisah, Youssef Azizi menggambarkan bom nuklir sebagai alat tawar untuk mencapai normalisasi hubungan pada masa mendatang.

"Setelah kita mencapai daya tangkal nuklir, kita dapat melanjutkan proses normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat," katanya.

Dia memperkirakan biaya untuk memperoleh senjata nuklir akan lebih rendah dibandingkan biaya yang harus ditanggung Iran jika terus menghadapi perang di masa depan.

Pakar hubungan internasional Rahman Gahramanpour mengakui bahwa senjata nuklir memiliki efek tangkal terhadap ancaman eksistensial. Namun, dia mempertanyakan bagaimana Iran dapat mencapai kemampuan tersebut di tengah perang yang masih berlangsung dan kerentanan intelijen.

Dia mendorong tercapainya kesepakatan diplomatik menyeluruh untuk mengurangi tekanan dan menciptakan kondisi yang lebih rendah risiko bagi pengambilan keputusan strategis.

Namun, Azizi tetap berpendapat bahwa ketahanan setiap kesepakatan semacam itu bergantung pada kekuatan nuklir Iran.