China-Pakistan Luncurkan CPIC di Tengah Mangkraknya Sejumlah Megaproyek

JAKARTA - Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) dipandang sejumlah pihak kini telah kehilangan daya tariknya dan menjadi subjek kritik tajam akibat kegagalan memenuhi janji-janji besar yang pernah diikrarkan.

Sebagai respons atas mandeknya megaproyek tersebut, Beijing dan Islamabad meluncurkan Koridor Informasi China-Pakistan (CPIC) yang diklaim bertujuan untuk memperbaiki citra CPEC. Namun, alih-alih memperbaiki citra proyek yang telah berjuang selama lebih dari satu dekade ini, mayoritas proyek yang direncanakan faktanya banyak yang terbengkalai atau secara finansial tidak layak (infeasible).

"Betapa pun agresifnya CPIC dalam menyebarkan informasi positif, masyarakat Pakistan tampaknya tidak akan mudah terkesan karena mereka melihat secara langsung betapa tidak efektifnya CPEC selama ini," ujar pengamat geopolitik Paul Antonopoulos, seperti dikutip dari Greek City Times, Selasa (10/11/2026).

"Meski China dan Pakistan melabeli CPIC sebagai mekanisme pemeriksa fakta (fact-checking), inisiatif hubungan masyarakat ini justru berisiko mengekspos CPEC lebih dalam," sambungnya.

Antonopoulos menilai setiap klaim tinggi dan pujian yang disebarkan CPIC akan menuai pengawasan ketat serta kritik baru, bahkan berpotensi membuka "kotak pandora" yang menyeret program-program lain di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) ke dalam pusaran investigasi publik.

Kerja sama media, berbagi informasi, keterlibatan bisnis, kolaborasi lembaga think tank, dan pertukaran budaya berada di antara isu-isu yang coba digarap oleh CPIC. Kendati demikian, menurut Antonopoulos, inti utama dari inisiatif ini tetaplah CPEC dan upaya penyelamatan citranya.

Menjelaskan prinsip inti CPIC tersebut, Menteri Informasi Pakistan Ataullah Tarar menyatakan, "Jika CPEC adalah tubuhnya, dan masa depan bersama adalah jiwanya, maka CPIC akan menjadi suaranya. Jika CPEC menghubungkan ekonomi kita, maka CPIC akan menghubungkan pemahaman kita."

Beban Utang dan Realitas Ekonomi yang Suram

CPEC merupakan manifestasi paling menonjol dari kerja sama bilateral Pakistan dan China. Kegagalannya secara langsung berimplikasi pada kerugian ekonomi masif bagi kedua belah pihak, di mana Pakistan kini berada di ambang kebangkrutan.

Saat ini, Pakistan tercatat memiliki utang sebesar USD29,2 miliar kepada China, yang mencakup sepertiga dari total utang luar negeri Pakistan. Meminjam dana untuk proyek-proyek infrastruktur telah menjadi sumber kekhawatiran mendasar, sebab proyek-proyek kelistrikan dan transportasi di bawah CPEC terbukti gagal menghasilkan pendapatan yang memadai.

Beijing sebelumnya telah menunjukkan kekecewaannya atas penundaan pembayaran pinjaman oleh Islamabad, serta sering kali menolak melakukan restrukturisasi utang. China menunjukkan keengganan untuk merundingkan ulang kontrak meski tunggakan utang terus meningkat.

Akibatnya, kata Antonopoulos, masyarakat Pakistan dipaksa menanggung beban tambahan berupa biaya surut utang (debt service surcharge) pada tagihan listrik mereka, seiring melonjaknya pembayaran tertunggak untuk proyek-proyek energi CPEC yang mencapai PKR423 miliar pada Juni 2026.

"Di tengah latar belakang semacam ini, janji CPEC untuk meningkatkan ketahanan energi justru memicu kecurigaan mendalam di kalangan warga Pakistan," paparnya.

Miliaran dolar Amerika Serikat telah digelontorkan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur terkait agar Pakistan memiliki jaringan transportasi terintegrasi yang layak secara komersial. Namun, pada kenyataannya, hasilnya jauh dari harapan. Sebagian jalan tol memang telah dibangun, tetapi infrastruktur kereta api tetap tertinggal, dan apa yang disebut sebagai mahkota CPEC—Pelabuhan Gwadar—terus berjuang untuk dapat beroperasi secara optimal.

Alhasil, rencana menjadikan Pakistan sebagai pusat transit regional tetap menjadi angan-anagn belaka, sementara rakyat biasa Pakistan melihat uang pajak mereka mengalir deras ke China melalui pembayaran cicilan utang. Berbagai proyek unggulan terpaksa dibatalkan seiring berjalannya waktu.

Kemarahan Publik dan Reputasi Global BRI

Seluruh situasi ini memicu kritik keras dari publik Pakistan. Banyak pihak meyakini bahwa manfaat CPEC hanya berpusat pada kalangan elite di Pakistan semata, sementara sebagian besar klaim menyatakan bahwa proyek ini jauh lebih menguntungkan China daripada Pakistan sendiri.

Narasi "kemajuan dan kemakmuran" pun berubah menjadi bahan olok-olok dan rasa malu di media sosial. Sejumlah warga menjuluki Pelabuhan Gwadar sebagai proyek "gajah putih (white elephant)".

Menggambarkan CPEC sebagai sebuah ilusi, jurnalis Pakistan Wahid Shahwani dengan tajam menuturkan: "Pada dasarnya, Anda berjanji memberikan mobil Mercedes 20 tahun dari sekarang kepada orang-orang yang hari ini membutuhkan air minum dan makanan. Ini adalah lelucon yang kejam bagi kaum miskin."

Kegagalan CPEC tidak hanya merusak kemitraan antara kedua negara, tetapi juga memukul rencana ekspansi diplomatik, ekonomi, dan militer China di kawasan lain melalui BRI. Sri Lanka kini menjadi sangat berhati-hati terhadap proyek BRI setelah banyak inisiatif dinyatakan tidak layak secara finansial, bahkan hingga berujung pada hilangnya kontrol kedaulatan atas Pelabuhan Hambantota yang diserahkan kepada China.

"Berbagai pertanyaan besar mulai mencuat mengenai apakah perusahaan-perusahaan China mendulang keuntungan melalui kontrak yang tidak transparan serta pembiayaan proyek yang pengembalian komersialnya sangat diragukan," sebut Antonopoulos.

Negara-negara penerima pembiayaan BRI lainnya seperti Malaysia, Kenya, Zambia, Montenegro, Myanmar, dan Filipina juga melayangkan keluhan serupa terkait tingginya biaya serta rendahnya tingkat pengembalian (returns) dari infrastruktur berbiaya utang dari China.

"Oleh karena itu, kehadiran CPIC dipastikan tidak akan mampu memulihkan kredibilitas CPEC, BRI, maupun pembiayaan China secara keseluruhan," kata Antonopoulos.

"Upaya menjadikan narasi pemeriksa fakta untuk melawan narasi negatif justru akan menjadi bumerang yang mengundang pengawasan publik internasional yang lebih masif terhadap kelayakan finansial, janji-janji kosong, dan distribusi keuntungan yang tidak merata dari mega-proyek tersebut," pungkasnya.