8 Dosa Besar Menteri Perang Pete Hegseth, dari Gagal Kalahkan Iran dan Picu Kemarahan Para Jenderal AS

WASHINGTON - Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menghadapi pengawasan yang semakin ketat terkait kepemimpinannya di Pentagon, dengan beberapa kritik datang dari partainya sendiri.

Pada hari Rabu, Senator dari Partai Republik, Thom Tillis, mendesak Presiden Donald Trump untuk mengganti Hegseth. Ia menuduh sang Menteri Pertahanan telah menciptakan "kekosongan kepemimpinan" di jajaran puncak militer AS.

"Saya belum pernah menyaksikan pengelolaan yang begitu tidak kompeten terhadap orang-orang pemberani yang mengabdi untuk negara kita," ujar Tillis. "Dia merasa terintimidasi oleh kompetensi."

Komentar Tillis muncul menyusul pengunduran diri Menteri Angkatan Darat Dan Driscoll pada hari Senin—pejabat tinggi terbaru yang meninggalkan Pentagon di tengah kabar adanya ketegangan dengan Hegseth.

Kepergian Driscoll terjadi setelah serangkaian pemecatan, pensiun paksa, dan pemblokiran promosi di kalangan pemimpin senior militer, yang memicu kekhawatiran mengenai stabilitas kepemimpinan di Pentagon. Hegseth, mantan pembawa acara Fox News sekaligus veteran Garda Nasional Angkatan Darat, dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Januari 2025 setelah pemungutan suara yang penuh perdebatan di Senat.

Sejak menjabat, ia berupaya keras merombak militer dengan menekankan pada daya mematikan dan apa yang ia sebut sebagai "etos prajurit". Namun, para pejabat senior berpendapat bahwa pendekatannya justru menciptakan ketidakstabilan dan lebih mengutamakan pertarungan budaya daripada kesiapan militer.

8 Dosa Besar Menteri Perang Pete Hegseth, dari Gagal Kalahkan Iran dan Picu Kemarahan Para Jenderal AS

1. Signalgate

Melansir Al Jazeera, kontroversi besar pertama selama masa jabatan Hegseth muncul pada Maret 2025, hanya dua bulan setelah ia dilantik.

Seorang anggota pemerintahan Trump secara tidak sengaja memasukkan Jeffrey Goldberg, pemimpin redaksi majalah *The Atlantic*, ke dalam obrolan pribadi di aplikasi pesan Signal. Dalam obrolan tersebut, para pejabat tengah mendiskusikan rencana serangan terhadap Yaman.

Hegseth terlibat aktif dalam diskusi itu. Pesan-pesannya mencakup perincian mengenai waktu peluncuran pesawat dan pelaksanaan serangan.

Meski demikian, Hegseth bersikeras bahwa tidak ada "rencana perang" yang dibagikan melalui platform tersebut. Namun, para ahli membantah klaim itu, dengan menyatakan bahwa perincian mengenai operasi militer yang akan datang biasanya bersifat rahasia.

Militer melarang penggunaan platform pihak ketiga demi keamanan operasional. Laporan dari inspektur jenderal kemudian mengindikasikan bahwa kebocoran informasi dari obrolan di Signal tersebut berpotensi membahayakan keselamatan para personel militer.

Laporan media juga menyebutkan bahwa Hegseth terlibat dalam obrolan Signal lainnya—bersama istri, saudara laki-laki, dan pengacara pribadinya—yang turut memuat informasi militer sensitif.

2. Memicu Kemarahan Para Jenderal AS

Di bawah kepemimpinan Hegseth, Pentagon telah mengalami perombakan besar-besaran terhadap para pejabat tinggi militer maupun sipil.

Tak lama setelah Hegseth menjabat, sejumlah pemimpin militer puncak diberhentikan, termasuk Laksamana Angkatan Laut Lisa Franchetti, Komandan Penjaga Pantai Linda Fagan, dan Kepala Kepala Staf Gabungan (Joint Chiefs of Staff) Charles Q. Brown.

Baik Fagan maupun Franchetti merupakan perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Dalam pernyataan yang menjelaskan alasan pemberhentian Fagan, pemerintahan Trump menyebut adanya "kekurangan dalam kepemimpinan" serta "fokus yang berlebihan" pada keberagaman.

Pejabat lainnya telah mengundurkan diri atau memilih pensiun dini. Mereka termasuk tokoh-tokoh seperti Laksamana Angkatan Laut Alvin Holsey, yang sempat menuai kritik atas keterlibatannya dalam kampanye serangan militer menggunakan kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur di bawah kepemimpinan Hegseth.

Gelombang kepergian pejabat terus berlanjut hingga tahun 2026; Menteri Angkatan Darat Daniel Driscoll, misalnya, meninggalkan jabatannya pada hari Rabu.

3. Menghambat Promosi Perwira Militer

Hegseth telah mengambil langkah dengan menghapus puluhan nama dari daftar promosi perwira tinggi militer—sebuah tindakan yang jarang dilakukan oleh seorang kepala Pentagon.

Biasanya, kandidat untuk posisi perwira tinggi ditentukan oleh dewan seleksi di masing-masing matra militer. Proses ini seharusnya bersifat non-politis.

Namun, Hegseth dilaporkan telah mencoret hingga 80 nama dari daftar promosi untuk jabatan tinggi militer, termasuk mereka yang sedianya akan diangkat menjadi jenderal bintang satu atau bintang dua.

Para kritikus mempertanyakan apakah Hegseth memiliki wewenang untuk menghambat promosi tersebut. Banyak pihak juga menyoroti bahwa perempuan dan perwira berkulit hitam termasuk di antara mereka yang secara tidak proporsional tidak mendapatkan kenaikan pangkat ke jenjang tertinggi.

4. Melawan Kebebasan Pers

Di bawah kepemimpinan Hegseth, Pentagon mengembangkan hubungan yang semakin konfrontatif dengan kalangan jurnalis.

Departemen yang dipimpinnya membatasi akses wartawan ke kantor pers Pentagon. Pada September 2025, mereka meluncurkan kebijakan baru yang mewajibkan jurnalis menandatangani pernyataan yang membatasi kegiatan peliputan mereka; jika menolak, kredensial media mereka akan dicabut.

Kebijakan tersebut dibatalkan pada bulan Maret setelah pengadilan distrik memutuskan bahwa aturan itu melanggar perlindungan kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Akan tetapi, berbagai insiden lain terus memicu kekhawatiran mengenai kebebasan pers di Pentagon. Bulan lalu, tiga anggota surat kabar *Stars and Stripes* mengajukan gugatan terhadap Departemen Pertahanan atas tuduhan penyensoran, setelah mereka dipecat karena menyuarakan pendapat mengenai independensi redaksional.

Sementara itu, Hegseth secara terbuka menyerang media, dengan menyebut beberapa pemberitaan sebagai tindakan yang "tidak patriotik".

5. Salah Strategi dalam Perang Iran

Hegseth menjadikan "daya mematikan" sebagai prinsip utama militer AS—sebuah filosofi yang menuai sorotan tajam selama operasi militer di luar negeri.

Ia juga berjanji untuk menyingkirkan apa yang ia sebut sebagai "aturan pelibatan yang bodoh" yang selama ini membatasi tindakan militer yang dianggap sah. Sejak 2 September 2025, militer AS telah melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur, dengan dalih melindungi AS dari "teroris narkoba".

Namun, identitas mereka yang tewas sebagian besar masih menjadi misteri, dan tidak ada bukti yang dipublikasikan untuk mendukung tuduhan terhadap mereka. Para pakar hukum menyebut kampanye ini sebagai serangkaian pembunuhan di luar hukum (ekstrajudisial), di mana para korban tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Beberapa keluarga di Kolombia, Trinidad, Ekuador, dan tempat lain khawatir bahwa mereka yang tewas hanyalah nelayan yang tidak bersalah. Sejauh ini, jumlah korban jiwa akibat kampanye serangan terhadap kapal tersebut telah mencapai 227 orang, dengan serangan terbaru terjadi pada bulan Agustus.

Dalam setidaknya satu kasus, Hegseth dilaporkan memerintahkan serangan "double-tap" untuk menghabisi mereka yang selamat dari serangan awal terhadap kapal tersebut.

Akan tetapi, Hegseth membantah telah bertindak melanggar hukum; ia menyebut pemberitaan mengenai serangan "double-tap" tersebut sebagai "laporan yang direkayasa, provokatif, dan merendahkan".

Ia juga menggambarkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal tersebut sebagai langkah korektif terhadap kebijakan pendahulu Trump, Joe Biden. "Biden memanjakan teroris, kami membunuh mereka," tulis Hegseth.

Sejak Februari, AS juga terlibat dalam perang melawan Iran yang memicu kekhawatiran serupa terkait penggunaan kekuatan militer. Hegseth sempat sesumbar bahwa ia telah mengerahkan militer AS untuk menggunakan "wewenang maksimal di medan tempur" terhadap Iran—sebuah pernyataan yang secara umum dipahami sebagai pelonggaran aturan pertempuran yang seharusnya bertujuan untuk melindungi warga sipil.

Komentar tersebut menuai kritik setelah sebuah rudal Tomahawk milik AS menghantam sebuah sekolah dasar di Iran pada hari pertama perang, yang menewaskan sekitar 170 orang, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Pekan ini, para pejabat Iran juga menuduh AS menyerang sebuah acara pernikahan warga sipil di kota Kuhestak, yang menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai lebih dari 60 lainnya.

6. Boros Anggaran

Di bawah kepemimpinan Hegseth, Pentagon telah mengajukan permintaan anggaran pertahanan sebesar USD1,5 triliun—jumlah rekor—kepada Kongres untuk tahun fiskal 2027. Sebagian besar dari usulan tersebut berbentuk pendanaan diskresioner.

Pentagon menyebut jumlah tersebut sebagai "investasi lintas generasi". Namun, para kritikus berpendapat bahwa militer pada dasarnya meminta "cek kosong" tanpa memberikan penjelasan atas kenaikan anggaran sebesar 42 persen tersebut.

Quincy Institute for Responsible Statecraft, sebuah lembaga pemikir (think tank), bahkan menyebut jumlah tersebut sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal".

Sebagian dari dana tersebut kemungkinan ditujukan untuk membantu menutupi biaya perang AS-Israel terhadap Iran.

Pada bulan Juli, Hegseth memberikan kesaksian di hadapan Komite Alokasi Senat bahwa USD37,5 miliar telah dihabiskan untuk perang tersebut sejauh ini. Angka ini lebih tinggi daripada estimasi USD25 miliar yang disampaikan Departemen Pertahanan pada bulan April.

Muncul laporan bahwa persediaan amunisi tertentu milik AS juga menipis, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai strategi AS terhadap Iran serta kemampuannya dalam menghadapi ancaman lain.

7. Mengabaikan Hukum Internasional

Di bawah Trump, militer AS telah melancarkan beberapa kampanye militer yang tampak melanggar hukum internasional.

Sebagai contoh, pada tanggal 3 Januari, militer AS melancarkan operasi untuk menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro, lalu membawanya ke New York untuk diadili.

Meskipun pemerintahan Trump menyebut operasi tersebut sebagai tindakan penegakan hukum dalam negeri, para kritikus menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain.

AS dan Israel juga melancarkan serangan awal yang memicu perang yang masih berlangsung melawan Iran. Walaupun pemerintahan Trump berargumen bahwa Iran merupakan ancaman yang mendesak, sejumlah pakar hukum terkemuka menyebut konflik tersebut sebagai perang pilihan yang tidak diprovokasi.

Seiring dengan berlanjutnya perang yang kini memasuki bulan ketujuh, Hegseth menuai kritik karena dianggap tidak memiliki strategi keluar (exit strategy) yang jelas. Konflik ini juga telah memicu ketidakstabilan dan kekerasan di seluruh Timur Tengah, serta menyebabkan lonjakan harga minyak.

8. Perang Budaya di Dalam Militer

Hegseth menolak apa yang ia sebut sebagai "wokeness" (kesadaran berlebihan terhadap isu-isu sosial/identitas) di dalam militer AS.

Selama masa jabatannya, kebijakan-kebijakan yang dirancang—atau dianggap—bertujuan untuk mempromosikan keberagaman di dalam jajaran militer telah dihapus. Atas perintah Trump, ia juga mengawasi pengeluaran anggota militer transgender dari dinas militer.

Hegseth juga mendorong kembalinya gagasan maskulinitas yang lebih tradisional. Hal ini mencakup rencana pengujian kadar testosteron bagi tentara yang berusia di atas 30 tahun, serta penerapan standar penampilan baru dengan slogan "Tidak Ada Lagi Jenggot".

Hegseth juga mendapat sorotan karena mengaburkan pemisahan antara agama dan negara. Ia diketahui sering memimpin ibadah Kristen di Pentagon dan kerap menafsirkan beberapa tindakan militer melalui sudut pandang keagamaan.