Indonesia Buka Wacana Boikot SEA Games 2027 di Malaysia

Ketidakadilan membayangi penyelenggaraan SEA Games Malaysia 2027 setelah sejumlah cabang olahraga (cabor) unggulan Indonesia tidak masuk dalam daftar pertandingan. Keputusan tersebut memicu pertanyaan mengenai komitmen tuan rumah dan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF) dalam menjunjung prinsip keadilan bagi seluruh negara peserta.

Sejumlah cabor yang tidak dipertandingkan antara lain panjat tebing, dayung, voli pantai, gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, triathlon, dan bulu tangkis.

Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Sambo Indonesia (PP Persambi) sekaligus Komite Eksekutif NOC Indonesia, Krisna Bayu, menilai persoalan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan pencoretan cabang olahraga atau pengurangan nomor pertandingan. Menurut dia, keputusan itu menyangkut keadilan bagi atlet, masa depan olahraga, serta martabat negara-negara Asia Tenggara.

"SEA Games dibangun untuk persahabatan, solidaritas, persaingan sehat, dan semangat fair play. Bukan untuk menjadi panggung yang lebih menguntungkan kepentingan tuan rumah," ujar Krisna dalam keterangannya.

Dia menilai perlu ada penjelasan mengenai tanggung jawab Malaysia sebagai tuan rumah serta dasar keputusan SEAGF. Krisna juga mempertanyakan langkah yang seharusnya diambil Indonesia dalam merespons persoalan tersebut, termasuk kemungkinan melakukan boikot hingga mendorong reformasi di tubuh SEAGF.

"Apakah Indonesia perlu mengambil sikap tegas? Apakah boikot menjadi pilihan? Ataukah sudah waktunya SEAGF melakukan reformasi besar-besaran?" katanya.

Sebelumnya, NOC Indonesia juga menyoroti potensi kerugian yang dialami atlet Merah Putih akibat tidak dipertandingkannya sejumlah cabor unggulan. Panjat tebing, dayung, dan voli pantai menjadi beberapa di antaranya yang selama ini berkontribusi dalam perolehan medali Indonesia.

Berdasarkan keputusan SEAGF dalam rapat Executive Committee pada 30 Oktober 2026, SEA Games ke-34 akan mempertandingkan 473 nomor dari 43 cabang olahraga. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan penyelenggaraan di Thailand pada 2025 yang menggelar sekitar 50 cabor dengan total 573 nomor pertandingan.

Krisna menegaskan, persoalan tersebut tidak semestinya hanya diukur dari potensi perolehan medali masing-masing negara. Dia meminta kepentingan atlet dan keberlanjutan pembinaan olahraga di kawasan Asia Tenggara turut menjadi pertimbangan.

"Jangan hanya melihat persoalan ini dari jumlah medali. Mari bicara tentang keadilan bagi atlet dan masa depan olahraga Asia Tenggara," katanya.