Politisi Republik Ajukan Pemakzulan Menteri Perang AS Pete Hegseth Gara-gara Perang Iran

WASHINGTON - Seorang anggota Partai Republik mengambil langkah untuk memakzulkan Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth terkait perang terhadap Iran. Langkah ini membuka jalan bagi pemungutan suara yang berpotensi memicu ketegangan besar di Kongres, hanya beberapa hari setelah Partai Republik—partainya Presiden Donald Trump—mengalami kekalahan telak dalam pemilu sela.

Anggota Kongres dari Kentucky, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan yang menuduh Hegseth secara ilegal melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres serta menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala Pentagon.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang saat ini dikuasai Partai Republik berpotensi menggelar pemungutan suara paling cepat pada Rabu (11/11/2026). Sejumlah anggota Parlemen dari partainya Trump memberi sinyal kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung tuduhan tersebut.

Pemakzulan akan menjadi pukulan memalukan bagi Hegseth dan pemerintahan Trump. Namun, proses tersebut tidak otomatis mencopotnya dari jabatan.

Pencopotan baru bisa dilakukan setelah melalui persidangan dan keputusan bersalah dengan dukungan dua pertiga suara di Senat. Persyaratan ini jauh lebih sulit dipenuhi, bahkan setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali majelis tersebut pada Januari mendatang.

Upaya pemakzulan semakin mendapatkan momentum sejak pemilu sela pada Selasa pekan lalu. Dalam pemilu tersebut, Partai Demokrat menyapu bersih kemenangan di kedua kamar Kongres—DPR dan Senat—di tengah kemarahan publik yang meluas akibat perang Iran dan melonjaknya harga bahan bakar.

Partai Republik masih menguasai Kongres hingga para anggota Parlemen terpilih yang baru mulai menjabat pada 3 Januari. Namun, kekalahan telak dalam pemilu telah memicu aksi saling menyalahkan dan melemahkan disiplin internal partai.

Sejumlah anggota Partai Republik yang kehilangan kursi mereka juga berpotensi tidak menghadiri pemungutan suara. Kondisi ini bisa semakin memudahkan pengesahan usulan pemakzulan.

"Benar-benar Mendukung"

Massie, seorang pengkritik vokal Trump yang kalah dalam pemilihan pendahuluan internal partainya dari kandidat yang didukung presiden, menggunakan prosedur khusus Kongres untuk memaksa DPR membahas resolusi pemakzulannya dalam dua hari sidang legislatif.

Saat membacakan pasal-pasal pemakzulan di DPR, Massie mengatakan Hegseth telah secara sadar menjalankan dan melaksanakan perintah-perintah yang melanggar hukum dengan memulai perang tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Kongres.

Pasal-pasal pemakzulan tersebut menuduh Hegseth melanggar Undang-Undang Kewenangan Perang 1973, yang membatasi wewenang presiden untuk melibatkan pasukan AS dalam konflik bersenjata tanpa persetujuan Kongres.

Hegseth juga dituduh melakukan pelanggaran terkait jatuhnya korban sipil serta operasi militer di Yaman dan Venezuela.

Pentagon telah menolak tuduhan-tuduhan tersebut.

Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, yang diperkirakan menjadi ketua DPR pada Januari mendatang, menyatakan dukungan penuh terhadap pemakzulan tersebut pada Minggu.

"Saya benar-benar mendukung resolusi pemakzulan Hegseth," kata Jeffries kepada ABC News.

"Orang yang disebut-sebut sebagai menteri perang itu telah menyalahgunakan kekuasaannya, merusak keamanan nasional kita, dan merancang perang pilihan yang sembrono serta mahal di Iran," ujarnya. "Pete Hegseth harus dicopot."

Pencopotan Kecil Kemungkinannya

Sejumlah anggota Partai Republik telah menyampaikan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Hegseth, tetapi belum secara terbuka berkomitmen mendukung pemakzulannya.

Anggota Kongres dari Arkansas, French Hill, pada Minggu mengatakan dirinya ingin mendengarkan perdebatan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah tuduhan-tuduhan tersebut cukup kuat untuk menjadi dasar pemakzulan.

Berdasarkan Konstitusi AS, DPR dapat memakzulkan pejabat tinggi pemerintahan melalui pemungutan suara mayoritas sederhana. Proses ini secara resmi menjadi pengajuan tuduhan atas dugaan pelanggaran serius oleh pejabat bersangkutan.

Selanjutnya, Senat memutuskan apakah pejabat tersebut terbukti bersalah dan harus dicopot dari jabatannya. Keputusan itu membutuhkan dukungan dua pertiga senator yang hadir.

Bahkan dengan bertambahnya jumlah kursi yang dikuasai Partai Demokrat tahun depan, mereka tetap membutuhkan dukungan signifikan dari Partai Republik untuk mencapai ambang batas tersebut.

Sepanjang sejarah AS, hanya dua menteri kabinet yang pernah dimakzulkan, dengan jarak waktu hampir 150 tahun di antara keduanya. Namun, tidak satu pun dari mereka akhirnya dicopot oleh Senat.

Hegseth menepis upaya pemakzulan yang diajukan Massie sebagai sebuah "sandiwara". Dia menyebut anggota Kongres tersebut sebagai sosok yang "kecewa" dan menuduh para penentangnya berusaha menghancurkan karier politiknya.

Pentagon mengumumkan bahwa Hegseth dijadwalkan menggelar konferensi pers yang jarang dilakukan pada Selasa (10/11/2026).

Trump secara terbuka tetap membela menteri perangnya yang tengah menghadapi tekanan. Pekan lalu, Trump menegaskan, "Saya sama sekali tidak berniat mencopotnya."

Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon, mengatakan dirinya tidak nyaman dengan alasan yang digunakan Massie. Namun, dia berpendapat Hegseth seharusnya dimakzulkan karena menahan bantuan yang telah dialokasikan untuk Ukraina serta memaksa sejumlah laksamana dan jenderal mengundurkan diri atau menghalangi promosi mereka.

Jumlah perwira tinggi militer yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 80 orang, atau sekitar 10 persen dari total korps perwira senior AS.

"Dan bukan hanya saya yang merasakan hal ini," kata Bacon kepada CNN seraya mendesak Hegseth mengundurkan diri. "Ada banyak dari kami yang sudah membicarakan masalah ini."