Politik Balas Selalu Jadi Identitas AS! Partai Demokrat Selidiki Skandal Musk, Miller, dan Korporasi Pendukung Trump

WASHINGTON - Miliarder teknologi Elon Musk, kepala staf Gedung Putih yang baru ditunjuk oleh Presiden Donald Trump—Stephen Miller—serta sejumlah perusahaan besar kemungkinan akan menjadi sasaran penyelidikan Kongres saat Partai Demokrat mengambil alih kendali Kongres pada bulan Januari.

Dalam penampilan di televisi, anggota DPR AS Robert Garcia dari California dan Senator AS Elizabeth Warren dari Massachusetts—yang akan memimpin Komite Pengawasan DPR dan Komite Perbankan Senat —berjanji akan melakukan pengawasan ketat menyusul kemenangan telak partai mereka dalam pemilihan paruh waktu.

Sementara itu, pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, mengisyaratkan bahwa ia dan rekan-rekan Demokratnya akan mendukung pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Garcia, yang merupakan anggota Demokrat dengan posisi tertinggi di Komite Pengawasan DPR, mengatakan bahwa penyelidikan akan berfokus pada keterlibatan Musk dalam pemecatan pegawai federal oleh Departemen Efisiensi Pemerintah tahun lalu, serta peran Miller dalam kebijakan imigrasi garis keras Trump.

"Menurut saya, ada banyak pihak—bukan hanya dari komite kami, tetapi juga dari berbagai komite lain di Kongres—yang ingin meminta keterangan dari Bapak Musk," ujar Garcia dalam acara "State of the Union" di CNN.

Warren menyatakan bahwa sejumlah perusahaan harus bersiap menghadapi penyelidikan Kongres. Ia tidak menyebutkan nama perusahaan mana pun.

"Jika Anda memperoleh keuntungan dengan cara mencurangi keluarga-keluarga Amerika dan menipu para investor Anda, bersiaplah menghadapi penyelidikan—penyelidikan yang serius," tegas Warren dalam program "Face the Nation" di CBS.

Miller—yang disebut oleh Garcia sebagai arsitek kebijakan imigrasi yang "mengerikan dan tidak adil"—telah ditunjuk sebagai kepala staf Gedung Putih. "Stephen Miller berada di pusat pengambilan keputusan kebijakan utama yang terjadi di dalam pemerintahan, sehingga hal ini patut diawasi dan diselidiki," ujar Garcia kepada CNN.

Para pemilih memberikan teguran bersejarah kepada Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu hari Selasa lalu. Namun, dengan keberadaan Miller sebagai kepala staf Gedung Putih, pemerintahan Trump diperkirakan akan terus menerapkan pendekatan agresif dalam penegakan kebijakan imigrasi, memperuncing konflik budaya, dan tidak akan memberikan kelonggaran apa pun kepada Kongres yang kini dikuasai oleh Partai Demokrat—demikian menurut para pejabat dan pakar yang berbicara kepada Reuters.

Tindakan keras terhadap imigrasi—yang mencakup operasi di Minnesota di mana dua orang tewas ditembak oleh agen federal—ternyata sangat tidak populer di mata publik. Jajak pendapat Reuters/Ipsos pada bulan Oktober menunjukkan bahwa hanya 37% responden yang menyetujui cara Trump menangani masalah imigrasi, turun dari 50% saat ia pertama kali menjabat.

Jeffries, yang akan menjabat sebagai Ketua DPR AS pada bulan Januari, mengatakan pada hari Minggu bahwa Partai Demokrat akan mendukung langkah untuk memakzulkan Hegseth—sebuah proses di Kongres yang dapat berujung pada pencopotannya dari jabatan.

Anggota DPR Thomas Massie, seorang politisi Partai Republik dari Kentucky yang juga pengkritik Trump—dan akan meninggalkan Kongres pada bulan Januari setelah kalah dalam pemilihan pendahuluan tahun ini—menyatakan akan segera mengajukan kembali pasal-pasal pemakzulan terhadap Hegseth. Jeffries menegaskan bahwa ia "sangat mendukung" langkah tersebut.

"Pete Hegseth harus pergi," ujar Jeffries dalam program "This Week" di ABC. Ia menyoroti peran Menteri Pertahanan tersebut dalam mengawasi perang melawan Iran—sebuah konflik yang tidak populer dan dimulai oleh Trump pada bulan Februari—yang telah memicu lonjakan harga bahan bakar.

"Saya yakin akan ada dukungan yang sangat kuat untuk resolusi tersebut," tambah Jeffries.

Jaksa Agung Todd Blanche pada hari Minggu mengisyaratkan bahwa pemerintahan Trump siap menghadapi Partai Demokrat di Kongres. Ia menyebut ancaman dari sejumlah anggota Demokrat yang menargetkan para pejabat dan sekutu pemerintah sebagai sesuatu yang "tidak dapat ditoleransi di negara ini."

"Jika itulah yang ingin dilakukan oleh kepemimpinan baru yang akan datang, kami siap," kata Blanche, yang sebelumnya merupakan pengacara pribadi Trump. "Jika Anda bekerja di pemerintahan ini, Anda memiliki seorang pengacara. Pengacara itu adalah saya."