Kerap Menyalahgunakan Kekuasaan, Partai Demokrat Akan Gulingkan Menteri Perang AS

WASHINGTON - Tokoh Demokrat papan atas, yang digadang-gadang akan menjadi Ketua DPR AS berikutnya, Hakeem Jeffries menyatakan "sangat setuju" untuk memakzulkan Menteri Perang Pete Hegseth.

Anggota DPR dari New York, Hakeem Jeffries, mengatakan kepada program This Week di ABC bahwa Hegseth telah "menyalahgunakan kekuasaannya, merongrong keamanan nasional kita, serta merekayasa perang pilihan yang ceroboh dan memakan banyak biaya di Iran".

Anggota DPR dari Partai Republik yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Thomas Massie—yang juga merupakan lawan politik Presiden Donald Trump—mengatakan bahwa ia berencana mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Hegseth paling cepat hari Senin. Jika disetujui, langkah ini dapat berujung pada pencopotan Hegseth dari jabatannya.

Pihak Pentagon menyampaikan kepada BBC bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku, seraya menambahkan bahwa Hegseth tidak akan gentar menghadapi "investigasi palsu".

Sebagai pemimpin minoritas Partai Demokrat di DPR saat ini, Jeffries menjadi kandidat kuat untuk menjabat sebagai Ketua DPR saat partainya mengambil alih kendali Kongres pada bulan Januari, menyusul kemenangan telak mereka dalam pemilihan paruh waktu pekan lalu.

"Saya sangat setuju dengan resolusi pemakzulan Hegseth," ujar Jeffries kepada ABC pada hari Minggu.

"Pete Hegseth harus lengser," tegasnya.

Resolusi yang diajukan oleh anggota DPR dari Kentucky, Thomas Massie, memuat delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth. Ia dituduh melancarkan perang terhadap Iran tanpa otorisasi dari Kongres, sebagaimana diwajibkan oleh *War Powers Resolution* (Resolusi Kekuatan Perang) tahun 1973.

Presiden Trump membela Hegseth pada hari Minggu dan menepis desakan pihak Demokrat untuk memakzulkan kepala Pentagon tersebut.

"Mereka ingin memakzulkannya. Sangat tidak adil," kata Trump kepada program *60 Minutes* di CBS News. "Kita menghadapi dua perang, dan kita memenangkan keduanya. Kita menang di Venezuela, kita menang di Iran." '

Jeffries telah berjanji bahwa Partai Demokrat, yang kini memiliki kekuatan lebih besar, akan berfungsi sebagai penyeimbang (check and balance) terhadap pemerintahan Trump.

Namun, setelah hasil pemilihan paruh waktu keluar, ia menyatakan bahwa anggota DPR dari Partai Demokrat saat ini tidak berfokus pada upaya pemakzulan Presiden Trump—sosok yang pernah dimakzulkan dua kali selama masa jabatan pertamanya.

Pekan lalu, Hegseth merilis video berdurasi hampir enam menit yang mendesak Kongres untuk menyetujui permintaan anggaran militer terbaru dari Pentagon, sebelum masa jabatan badan legislatif yang dikuasai Partai Republik berakhir.

Dalam video tersebut, ia menyinggung wacana upaya pemakzulan yang diusung Massie, dengan menyebut ancaman itu sebagai "pasal-pasal palsu".

"Anda lihat, kebijakan mereka tidak berhasil. Jadi, obsesi mereka terhadap teater politik yang dibungkus dengan kedok kekuasaan mendorong mereka untuk mencoba menghancurkan lawan-lawan politiknya," ujar Hegseth.

"Ini semua adalah politik penghancuran karakter seseorang. Cara ini tidak berhasil saat melawan Presiden Trump, dan tidak akan berhasil terhadap saya."

Pemakzulan adalah proses langka di mana DPR dapat melakukan pemungutan suara untuk menyatakan seorang pejabat bersalah atas pelanggaran, yang kemudian diikuti oleh pemungutan suara di Senat untuk mencopot pejabat tersebut dari jabatannya.

Meskipun masih ada sejumlah pemilihan paruh waktu yang belum dipastikan hasilnya, Partai Demokrat saat ini memegang mayoritas 254 kursi di DPR—jauh melampaui ambang batas 218 kursi yang diperlukan untuk meloloskan pasal-pasal pemakzulan.

Akan tetapi, jumlah tersebut masih jauh dari syarat dua pertiga suara mayoritas di Senat yang diperlukan untuk melengserkan seorang pejabat. Untuk mencapainya, mereka membutuhkan dukungan dari Partai Republik—sebuah syarat yang secara politis sangat sulit dipenuhi.