Selama 60 Tahun Israel Sembunyikan 90 Bom Nuklir, Kini Rahasianya Mulai Terkuak

TEL AVIV - Selama enam dekade, Israel dan Amerika Serikat (AS) mempertahankan sikap ambigu mengenai program senjata nuklir Israel. Namun, perkembangan terbaru di Timur Tengah mulai menggoyahkan kebijakan yang selama ini menjadi landasan hubungan kedua negara tersebut.

Pada awal 1960, sekelompok diplomat Amerika Serikat sedang menumpang helikopter Israel ketika salah seorang dari mereka melihat sebuah lokasi pembangunan di tengah Gurun Negev, sekitar 32 kilometer di sebelah barat Laut Mati.

Pejabat AS tersebut menunjuk lokasi itu dan bertanya kepada pengawal mereka dari Israel, Addy Cohen, yang berasal dari Kementerian Keuangan, mengenai proyek pembangunan tersebut.

"Itu pabrik tekstil," jawab Cohen kepada rombongan diplomat Amerika, salah satunya Duta Besar AS untuk Israel Ogden Reid.

Namun, bangunan yang dilihat penumpang helikopter itu sebenarnya merupakan fasilitas nuklir Dimona, yang kini dikenal sebagai tempat lahirnya satu-satunya persenjataan nuklir di Timur Tengah.

Beberapa bulan kemudian, Ogden meminta pertemuan dengan Cohen setelah badan intelijen AS berhasil mengungkap hakikat sebenarnya dari pembangunan tersebut.

"Cohen pada awalnya menanggapi persoalan itu dengan ringan. Namun, muncul kesan bahwa dia meyakini reaktor tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk tujuan pembuatan senjata," demikian bunyi telegram diplomatik rahasia AS.

Dokumen tersebut merupakan bagian dari kumpulan arsip yang telah dideklasifikasi dan dikumpulkan National Security Archive. Di dalamnya juga terdapat perincian mengenai perjalanan helikopter tersebut.

Lima tahun kemudian, pejabat nuklir AS menyadari bahwa sebuah fasilitas uranium di Pennsylvania kehilangan ratusan pon uranium yang telah diperkaya hingga mencapai tingkat yang dapat digunakan untuk senjata.

Sejumlah pejabat intelijen AS menduga uranium tersebut dialihkan untuk digunakan dalam program nuklir Israel. Sebuah film dokumenter terbaru juga mengangkat dugaan tersebut.

Kebijakan Menyangkal yang Bertahan Selama 60 Tahun

Selama 60 tahun berikutnya, AS dan Israel memainkan permainan diplomatik dengan tidak pernah mengakui secara terbuka pengembangan persenjataan nuklir Israel.

Ketika pejabat Israel ingin memberikan isyarat mengenai persenjataan nuklir negaranya, jawaban spontan Addy Cohen kepada diplomat Amerika itu kemudian menjadi ungkapan populer untuk menyebut fasilitas nuklir Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan merujuk pada pertemuan mengenai "pabrik tekstil" tersebut dalam pidatonya pada 14 Juli, ketika membahas kepala Komisi Energi Atom Israel.

Seiring waktu, program nuklir Israel berkembang menjadi apa yang disebut sejarawan Israel-Amerika Avner Cohen sebagai "rahasia yang paling buruk disimpan di dunia".

Kebijakan yang diterapkan AS dan Israel kini dikenal sebagai opacity atau ambiguitas nuklir. Kedua negara memberikan isyarat mengenai keberadaan senjata nuklir Israel, tetapi tidak pernah mengonfirmasikannya secara resmi.

Kebijakan tersebut membantu AS mempertahankan sikap terbuka menentang negara-negara lain yang ingin mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu, Israel dapat menghindari pertanyaan mengenai bagaimana, atau apakah, negara itu memperoleh bom nuklir.

Namun, situasi yang relatif tidak berubah selama puluhan tahun tersebut kini berpotensi bergeser seiring negara-negara lain di kawasan Timur Tengah mengembangkan program nuklir mereka.

AS dan Israel sedang berperang melawan Iran, salah satunya untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. Namun, sejumlah pakar terkemuka di bidang nonproliferasi nuklir menilai upaya tersebut mungkin sia-sia.

Di saat bersamaan, kesepakatan kerja sama nuklir antara AS dan Arab Saudi sedang menunggu pembahasan di Kongres.

Dukungan AS yang selama ini nyaris tanpa syarat terhadap ambisi militer Israel juga mulai menunjukkan tanda-tanda melemah.

Pada Selasa lalu, Presiden Donald Trump mengatakan AS mungkin menghentikan bantuan militer hampir USD4 miliar kepada Israel pada akhir tahun karena "mereka tidak lagi membutuhkannya".

Sementara itu, sejumlah anggota Parlemen Partai Demokrat dan kelompok advokasi dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar menyerukan agar AS berhenti berpura-pura tidak mengetahui keberadaan senjata nuklir Israel.

Anggota Parlemen AS dari Partai Demokrat, Joaquin Castro, mengatakan kepada CNN bahwa sikap ambigu Washington terhadap persenjataan nuklir Israel merupakan kebijakan usang yang "telah menjadi sembrono dan berbahaya".

Castro merupakan anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Komite Intelijen DPR AS.

Dia menilai berbahaya bagi AS untuk berperang bersama Israel tanpa mengetahui "garis merah" negara tersebut terkait penggunaan senjata nuklir. Washington juga tidak menjelaskan rencana darurat yang dimilikinya jika senjata nuklir Israel dikerahkan atau fasilitas nuklirnya menjadi sasaran serangan.

Jika kedok penyangkalan tersebut dibuka, AS dan Israel akan dipaksa menghadapi kembali asal-usul teknologi nuklir Israel serta permainan kucing-kucingan selama bertahun-tahun untuk mencegah munculnya bukti definitif mengenai program senjata nuklir tersebut.

Inspektur AS tidak pernah menemukan fasilitas rahasia bawah tanah di bawah kompleks Dimona yang digunakan untuk memproduksi plutonium berkualitas senjata nuklir.

Menurut dokumenter televisi berbahasa Ibrani berjudul "The Atom and Me" yang dirilis pada 2024, pejabat Israel bahkan menutup akses lift menuju fasilitas tersebut sebelum para inspektur datang.

Dokumenter itu memuat wawancara yang baru dirilis setelah narasumbernya meninggal dunia. Salah satu narasumbernya adalah mantan kepala badan intelijen Israel yang bertugas mendukung program senjata nuklir negara tersebut.

Transparansi mengenai persenjataan nuklir Israel juga berpotensi semakin merusak kredibilitas AS ketika Washington terus menentang negara-negara lain yang ingin bergabung dengan kelompok negara pemilik senjata nuklir.

Pengungkapan tersebut bahkan dapat memicu sanksi ekonomi atau embargo penjualan senjata yang dirancang untuk menghukum negara-negara yang berupaya memperoleh bom nuklir.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, "Sudah menjadi kebijakan lama Departemen Luar Negeri untuk tidak memberikan komentar secara terbuka mengenai laporan tentang sistem persenjataan dan postur militer tertentu".

Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar. Kedutaan Besar Israel di Washington DC mengarahkan pertanyaan CNN ke kantor perdana menteri, tetapi tidak memberikan jawaban.

"Jika Israel secara terbuka mengumumkan bahwa mereka merupakan negara berkekuatan nuklir, hal itu dapat meningkatkan tekanan terhadap negara-negara lain di kawasan untuk mengikuti langkah serupa," kata Matthew Kroenig, pakar strategi nuklir sekaligus profesor ilmu politik di Georgetown University.

"Perlombaan senjata nuklir yang tidak terkendali di Timur Tengah bukanlah sesuatu yang baik bagi kebijakan AS."

Dalam sidang terbuka Kongres pada Juni, Castro pernah mendesak Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Rubio, yang menjadi orang Amerika kedua setelah Henry Kissinger yang secara bersamaan menjabat sebagai diplomat tertinggi dan penasihat keamanan nasional, memberikan penilaian terbuka yang mungkin paling terus terang dari seorang diplomat AS mengenai persoalan tersebut.

"Saya kira sebagian besar dunia menilai bahwa mereka memang memilikinya. Namun, kami tidak pernah—mereka tidak pernah mengakuinya secara terbuka," kata Rubio.

"Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri kami, karena berbagai alasan, kami juga tidak membahasnya dengan cara seperti itu."

Merancang Kebijakan Penyangkalan

Para pakar mengatakan kepada CNN bahwa kebijakan merahasiakan program nuklir Israel berawal dari kebutuhan strategis selama Perang Dingin.

AS dan Israel sama-sama khawatir bahwa pengembangan senjata nuklir Israel secara terbuka akan memicu negara-negara Arab yang didukung Uni Soviet untuk mengembangkan program senjata nuklir mereka sendiri.

Israel juga mengkhawatirkan konsekuensi diplomatik jika secara terbuka menyatakan diri sebagai negara pemilik senjata nuklir.

Pada tahun yang sama ketika fasilitas Pennsylvania pertama kali menyadari kehilangan uranium, Kissinger melakukan perjalanan ke Tel Aviv.

Saat itu, dia memberikan pengarahan kepada pejabat senior misi diplomatik AS di kedutaan Amerika mengenai pembicaraannya dengan pihak Israel.

Kissinger, yang ketika itu merupakan profesor di Departemen Pemerintahan Universitas Harvard, juga menjadi penasihat kebijakan luar negeri bagi sejumlah tokoh penting Partai Republik.

Kurang dari empat tahun kemudian, pada 1969, dia menjabat sebagai penasihat keamanan nasional dalam pemerintahan Presiden Richard Nixon.

Menurut sebuah memo yang telah dideklasifikasi dan disimpan di National Security Archive, Kissinger memiliki keyakinan kuat bahwa Israel telah memulai program pembangunan senjata nuklir.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang sebelumnya berusaha dicegah Presiden John F. Kennedy.

Kissinger pernah bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Israel Shimon Peres. Dalam pertemuan itu, dia mendapati Peres dan sejumlah pejabat penting Israel mendukung pengembangan senjata nuklir.

Memo tersebut menyebutkan bahwa bahkan di kalangan ilmuwan Israel pun tidak ada keraguan mengenai kebutuhan negara itu untuk mengembangkan senjata nuklir.

Namun, ada satu hal menarik dalam pembicaraan tersebut.

Kissinger mengatakan dirinya meyakini para pejabat Israel menganggap penting untuk tidak terlihat sebagai pihak yang "memperkenalkan senjata nuklir ke kawasan tersebut".

Menurut Avner Cohen, sejarawan terkemuka yang mendalami program nuklir Israel, pejabat AS dan Israel berupaya mengaburkan makna kata "memperkenalkan".

Kedua pihak bahkan tidak memiliki kesepakatan mengenai definisi senjata nuklir.

Israel meyakini bahwa sebuah senjata nuklir baru dapat dianggap telah "diperkenalkan" jika sudah diuji coba dan diumumkan secara terbuka.

Duta Besar Israel untuk AS Yitzhak Rabin menyampaikan pandangan tersebut kepada pejabat Amerika dalam sebuah pembicaraan pada November 1968, ketika kedua negara sedang bernegosiasi mengenai penjualan jet tempur F-4 Phantom canggih.

Pejabat AS sangat khawatir bahwa keberadaan persenjataan nuklir Israel yang diumumkan secara terbuka akan mendorong negara-negara Arab untuk aktif mencari senjata nuklir atau jaminan keamanan dari Uni Soviet.

Banyak negara Arab ketika itu masih merasakan dampak kekalahan mereka dalam Perang Enam Hari 1967.

Dalam laporan yang dilampirkan pada memo Kissinger kepada Presiden Nixon pada Juli 1969, pejabat tinggi AS menyimpulkan bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Israel akan "secara signifikan meningkatkan kemungkinan seseorang menggunakan senjata nuklir dalam kemarahan".

Namun, Kissinger menyadari bahwa AS kemungkinan tidak mampu menghentikan Israel, sekalipun Nixon mengancam akan memberlakukan embargo senjata.

Menghentikan pengiriman senjata kepada Israel sembari merahasiakan program nuklirnya kemungkinan akan membuat Kongres marah dan memicu krisis politik dalam negeri AS.

Sementara itu, mengungkap program senjata nuklir Israel untuk menciptakan tekanan diplomatik dapat memicu tuduhan keterlibatan AS dari Uni Soviet dan negara-negara Arab.

Karena itu, solusi yang dipilih adalah mempertahankan ambiguitas situasi tersebut.

Israel juga menolak menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir atau Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).

"Apa yang sebenarnya paling tidak ingin kita lihat adalah kepemilikan senjata nuklir oleh Israel menjadi fakta internasional yang diakui secara resmi," kata Kissinger dalam memo tersebut.

Memo Kissinger pada Juli 1969 tidak mencatat keputusan Nixon. Hingga kini, tampaknya tidak ada dokumentasi resmi mengenai kapan ambiguitas nuklir tersebut secara resmi menjadi kebijakan bersama AS dan Israel.

Cohen berpendapat bahwa Nixon dan Perdana Menteri Israel yang baru, Golda Meir, kemungkinan menyepakati aturan dasar program nuklir Israel setelah pertemuan empat mata di Gedung Putih pada September tahun itu.

Pertemuan tersebut berlangsung tanpa kehadiran para ajudan.

Tidak diketahui adanya catatan tertulis mengenai pembicaraan mereka. Namun, memo Kissinger kepada Nixon yang dibuat kemudian merujuk pada "pembicaraan pribadi" presiden dengan Meir.

Memo tersebut mencatat bahwa "perhatian utama" Nixon adalah agar Israel tidak melakukan langkah terbuka untuk memperkenalkan senjata nuklir atau memulai program uji coba nuklir.

Setelah pertemuan itu, tekanan AS terhadap Israel terkait pengembangan senjata nuklir praktis berhenti.

Pada 1970-an, kombinasi laporan media dan pengungkapan pemerintah yang tidak disengaja memberikan petunjuk kuat bahwa Israel telah mengembangkan bom nuklir.

Namun, pada 1986, keraguan internasional mengenai keberadaan program tersebut akhirnya lenyap.

Mordechai Vanunu, mantan teknisi reaktor di fasilitas Dimona, mengungkap perincian program nuklir Israel dan menyerahkan foto-foto fasilitas yang diambil secara diam-diam kepada surat kabar The Sunday Times di London.

Menurut buku yang ditulis Peter Hounam pada 1999, sesaat sebelum surat kabar tersebut menerbitkan laporan investigasi itu, seorang agen muda Mossad memancing Vanunu ke Roma.

Di sana, badan intelijen Israel tersebut membius Vanunu dan membawanya ke sebuah kapal kargo Angkatan Laut Israel yang dirahasiakan dan sedang menunggu di perairan internasional.

Hounam merupakan jurnalis yang memimpin investigasi tersebut.

Meskipun Hounam memberikan kesaksian untuk membela Vanunu dalam persidangan yang mendapat perhatian luas, Vanunu tetap dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan sejumlah tuduhan terkait spionase.

Dia menghabiskan 18 tahun di penjara Israel, sebagian besar waktunya dalam tahanan isolasi.

Berakhirnya Perang Dingin menghilangkan sebagian besar alasan awal Israel mempertahankan kebijakan ambiguitas nuklir.

Israel tidak lagi menghadapi ancaman eksistensial yang kredibel dari negara-negara Arab, sementara Uni Soviet juga tidak lagi berpotensi memicu proliferasi senjata nuklir di kawasan tersebut.

Perubahan keadaan itu justru membuat para pejabat Israel gelisah.

Menurut laporan The New Yorker pada 2018, Israel kemudian secara diam-diam berupaya mendapatkan jaminan tertulis dari AS bahwa Washington tidak akan meminta negara itu melucuti senjata nuklirnya.

Jaminan tersebut mulai diperoleh sejak pemerintahan Presiden Bill Clinton. Isinya sengaja dibuat samar, sejalan dengan kebijakan ambiguitas nuklir.

Sebagian kerahasiaan program nuklir Israel kemudian mulai dilonggarkan.

Sensor pemerintah Israel mengizinkan sejumlah pembahasan mengenai senjata nuklir, asalkan penerbit menyertakan keterangan penyangkalan: "menurut laporan asing".

Ketika ditanya mengenai kemampuan nuklir negaranya dalam wawancara CNN pada 2018, Netanyahu tidak menyangkalnya. Dia justru mengulangi pernyataan bahwa Israel "tidak akan menjadi pihak pertama yang memperkenalkan" senjata nuklir ke kawasan tersebut.

Namun, posisi resmi kedua negara tetap tidak berubah. AS dan Israel tidak mengonfirmasi bahwa Israel memiliki senjata nuklir.

Sementara itu, organisasi nirlaba Nuclear Threat Initiative memperkirakan persenjataan nuklir Israel mencakup sekitar 90 hulu ledak.

Bisakah Kebijakan Penyangkalan Diakhiri?

Pernyataan Rubio pada Juni dan meningkatnya tekanan dari sejumlah anggota Parlemen AS menunjukkan bahwa sikap penyangkalan tersebut mungkin mulai runtuh.

Perkembangan ini menambah satu lagi unsur ketegangan di Timur Tengah yang sudah meningkat akibat perang melawan Iran dan kemajuan militer kelompok Houthi di Yaman, yang antara lain mengancam pelayaran melalui Laut Merah.

Belum jelas pula bagaimana rencana Trump untuk mengurangi bantuan militer AS kepada Israel akan memengaruhi kebijakan ambiguitas nuklir tersebut.

Kroenig, yang juga menjadi perwakilan sastra untuk warisan intelektual Kissinger, berpendapat bahwa program nuklir Iran yang "lebih terbuka" telah membuat negara-negara di kawasan, seperti Arab Saudi, mulai mengambil langkah antisipasi.

Pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, berulang kali mengancam akan mengembangkan senjata nuklir jika Iran berhasil memperoleh bom nuklir.

Kesepakatan nuklir antara AS dan Arab Saudi saat ini sedang ditinjau Kongres. Kesepakatan tersebut akan membuka jalan bagi kerajaan itu untuk memperkaya uranium di wilayahnya sendiri jika sejumlah persyaratan dipenuhi, termasuk memperoleh persetujuan AS.

Setelah berbulan-bulan berperang melawan AS dan Israel, Iran masih memiliki hampir 1.000 pon uranium yang diperkaya tinggi.

Penghapusan persediaan uranium tersebut merupakan salah satu tujuan utama perang AS dan Israel.

Meskipun sebagian besar uranium itu terkubur di fasilitas-fasilitas yang dibombardir pesawat AS tahun lalu, pakar nonproliferasi nuklir James Acton dari Carnegie Endowment for International Peace mengatakan kepada CNN bahwa dia memperkirakan "ada peluang 50-50 Iran akan memperoleh bom nuklir" dalam tiga tahun ke depan.

Castro, anggota Kongres dari Texas, sepakat bahwa sikap ambigu AS terhadap persenjataan nuklir Israel pernah menjadi kebijakan yang tepat. Namun, dia meyakini sudah saatnya kebijakan tersebut ditinggalkan.

"Banyak hal telah berubah sejak dekade 1950-an, 1960-an, dan 1970-an," katanya.

"Dunia geopolitik saat ini sangat berbeda dibandingkan masa itu, tetapi kebijakan ambiguitas tersebut tidak pernah berubah."

Menurut Kroenig, uji coba nuklir Iran akan menjadi skenario yang "jelas" bagi AS dan Israel untuk meninggalkan kebijakan ambiguitas nuklir mereka.

Jika Iran berhasil membangun senjata nuklir, Kroenig berpendapat Israel perlu berbicara secara terbuka mengenai strategi dan kebijakan nuklirnya.

Israel juga perlu menggelar latihan militer untuk menciptakan daya tangkal nuklir yang "kredibel" terhadap Teheran.

Namun, di luar kemungkinan tersebut atau jika negara pesaing lain di kawasan memperoleh bom nuklir, dia menilai AS dan Israel belum perlu mengakui keberadaan persenjataan nuklir Israel.

Dalam perdebatan di Capitol Hill dengan Rubio pada Juni, Castro berpendapat bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Israel saja sudah cukup menimbulkan kekhawatiran dalam rivalitas Israel-Iran dan layak dibahas secara terbuka.

Dia mempertanyakan apa sebenarnya "garis merah" Israel dalam penggunaan senjata nuklir, terutama ketika pasukan AS juga ditempatkan di kawasan tersebut.

Rubio menghindari jawaban langsung dan menyiratkan bahwa dirinya dapat berbicara lebih leluasa dalam pertemuan tertutup yang diklasifikasikan sebagai rahasia.

"Persoalan-persoalan seperti ini membutuhkan keseimbangan yang sangat cermat di antara berbagai kepentingan," kata Rubio.