Partai-partai Arab Akan Jadi Bagian Penting dalam Pemerintahanan Israel

TEL AVIV - Dalam sebuah pukulan bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, rival utamanya akan ditugaskan untuk membentuk pemerintahan Israel berikutnya. Hal ini menempatkannya selangkah lebih dekat untuk menggulingkan pemimpin yang menjabat paling lama di Israel tersebut, meskipun jalan menuju ke sana masih rumit.

Gadi Eisenkot, pensiunan panglima militer yang memimpin partai sentris Yashar dalam pemilihan umum 27 Oktober, akan memiliki waktu hingga enam minggu untuk mencoba menyusun koalisi guna menggantikan Netanyahu. Namun, jalannya menuju kekuasaan penuh dengan hambatan politik dan perpecahan di dalam kubu oposisi itu sendiri.

Presiden Isaac Herzog secara resmi akan memberikan mandat kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan pada hari Minggu, demikian pernyataan dari kantor presiden. Keputusan Herzog diambil setelah dua hari konsultasi pekan lalu dengan semua partai yang terpilih masuk ke Knesset (parlemen Israel).

Eisenkot mendapatkan dukungan dari 67 anggota Knesset yang baru terpilih, termasuk 19 anggota dari dua partai Arab. Netanyahu hanya menerima 46 rekomendasi. Sebuah keretakan nyata dalam blok yang dulunya setia kepadanya terungkap selama proses konsultasi, ketika United Torah Judaism—sekutu tradisional Netanyahu—menolak untuk merekomendasikannya.

Meski demikian, keputusan Herzog tidak serta-merta menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan. Eisenkot memang memegang mandat dan dukungan mayoritas parlemen di atas kertas, namun ia belum memiliki koalisi pemerintahan yang terbentuk.

Eisenkot berupaya membentuk apa yang ia sebut sebagai "pemerintahan darurat nasional" dan melantik pemerintahan minoritas sesegera mungkin. Pemerintahan ini akan terdiri dari empat partai oposisi Yahudi yang secara total menguasai 48 kursi: partainya sendiri, Yashar; serta partai "Together" (Bersama), yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid. Partai Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Liberman, serta kelompok kiri Demokrat yang dipimpin oleh Yair Golan.

Ia menetapkan empat syarat untuk bergabung: pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis, liberal, dan egaliter; komitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan; kewajiban pengabdian universal—baik dalam bentuk dinas militer, nasional, maupun sipil—serta pengakuan terhadap Hamas sebagai organisasi teroris.

Syarat terakhir ini secara efektif menutup peluang partai-partai Arab untuk duduk di dalam kabinet. Namun, mereka masih bisa mendukung pemerintahan dari luar, dengan menyediakan jaring pengaman parlementer. Hukum Israel hanya mensyaratkan mayoritas sederhana untuk membentuk pemerintahan. Sebaliknya, untuk menjatuhkan pemerintahan jauh lebih sulit, karena memerlukan mayoritas mutlak sebanyak 61 suara yang mendukung pemerintahan alternatif.

Hambatan utama bagi Eisenkot adalah Avigdor Liberman. Pemimpin partai Yisrael Beiteinu—yang pernah menjabat sebagai menteri pertahanan, menteri luar negeri, dan menteri keuangan—telah menegaskan penolakannya terhadap pemerintahan apa pun yang bergantung pada partai-partai Arab. Ia berpendapat bahwa pemerintahan minoritas tidak akan bertahan lama dan, dalam jangka panjang, justru akan memperkuat posisi Netanyahu. "Kita akan mendapati Netanyahu kembali dengan 70 kursi untuk empat tahun ke depan, dan dari titik itu, jalan menuju kehancuran akan menjadi sangat singkat," tulis Liberman di platform X pada hari Jumat.

Sebaliknya, Liberman mengusulkan jalan yang berbeda. Dengan mencabut veto yang telah ia pertahankan selama bertahun-tahun terhadap partai-partai ultra-Ortodoks, ia mendesak agar dilakukan "upaya maksimal" untuk membentuk koalisi yang terdiri dari 61 anggota parlemen bersama dua partai ultra-Ortodoks—Shas dan United Torah Judaism—tanpa melibatkan Joint List maupun Ra'am. Ia menambahkan, setelah koalisi tersebut terbentuk, tiga atau empat anggota parlemen dari partai Likud mungkin akan membelot.

Namun, rencana tersebut bertentangan dengan salah satu komitmen utama pihak oposisi: mengakhiri pengecualian wajib militer secara menyeluruh bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks. Partai-partai ultra-Ortodoks mendesak disahkannya undang-undang yang akan melegalkan pengecualian tersebut, sementara Eisenkot, Liberman, dan anggota oposisi lainnya telah berjanji untuk menerapkan wajib militer bagi semua warga selama masa kampanye. Selain itu, salah satu partai ultra-Ortodoks tetap setia kepada Netanyahu.

Netanyahu, yang telah kehilangan mayoritas di parlemen, juga memberikan tekanan kuat untuk mencegah kerja sama politik antara pihak Yahudi dan Arab. Ia mempertanyakan hasil pemilihan umum dan mengeklaim bahwa suara telah "dicuri" oleh partai-partai Arab melalui penyuapan serta pendanaan dari pihak asing. David Zini, direktur Shin Bet yang merupakan loyalisnya, telah berupaya mendorong penyelidikan terhadap politisi Arab tanpa adanya bukti yang dipublikasikan.

Dalam sebuah pernyataan video pada hari Sabtu, Netanyahu memperingatkan bahwa jika pemerintahan minoritas dibentuk dengan dukungan partai-partai Arab, Israel "tidak akan bisa bertahan." Sebaliknya, ia menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang mencakup seluruh bloknya, termasuk partai-partai sayap kanan ekstrem dan ultra-Ortodoks. Netanyahu mengajak "semua partai Zionis yang ingin mempertahankan satu-satunya negara bagi bangsa Yahudi."

Eisenkot menepis pernyataan tersebut sebagai "upaya memutarbalikkan fakta yang menyedihkan." Dalam sebuah pernyataan, partai Yashar menyatakan, "Jika Likud menginginkan pemerintahan persatuan yang luas, mereka dipersilakan untuk membubarkan aliansi dengan kelompok ekstremis dan bergabung dalam pemerintahan di bawah Perdana Menteri Eisenkot."

Ujian pertama bagi Eisenkot akan tiba pada hari Selasa, bertepatan dengan pelantikan Knesset yang baru. Pihak oposisi berencana untuk mengganti ketua Knesset pilihan Netanyahu, sebuah langkah yang akan melemahkan cengkeraman kekuasaannya dan memungkinkan partai-partai oposisi untuk mengambil sejumlah tindakan—seperti membentuk komisi penyelidikan negara guna mengusut kegagalan keamanan yang berujung pada serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023. Mulai hari Minggu, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk bernegosiasi dengan partai-partai lain terkait jabatan kabinet, anggaran, dan kebijakan, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari. Jika ia gagal, mandat tersebut akan beralih kepada Netanyahu untuk periode empat minggu berikutnya.

Pada hari Jumat, Eisenkot menyatakan niatnya untuk segera membentuk pemerintahan, seraya menggambarkan situasi saat ini sebagai keadaan darurat nasional. "Kondisi di mana seorang perdana menteri sementara dari pihak minoritas—yang telah kehilangan kepercayaan rakyat secara drastis—masih terus mengendalikan sistem keamanan dan aparat penegak hukum, merupakan situasi berbahaya yang tidak boleh dibiarkan berlanjut, bahkan untuk satu hari lagi," tulisnya di platform X.