Herzog Tunjuk Eisenkot Bentuk Pemerintahan Baru Israel, Netanyahu Bersiap Tersingkir

TEL AVIV - Presiden Israel Isaac Herzog telah menunjuk Gadi Eisenkot, rival terkuat Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, untuk mencoba membentuk pemerintahan baru. Keputusan itu diambil setelah pemilu yang berakhir buntu sehingga tidak satu pun dari kedua tokoh tersebut memiliki jalan yang jelas untuk meraih kekuasaan.

Kantor Herzog menyatakan bahwa pada Sabtu malam: "Herzog telah memberitahukan kepada Eisenkot, pemimpin Partai Yashar, mengenai niatnya untuk menugaskan Eisenkot membentuk pemerintahan."

Kantor tersebut menambahkan bahwa penunjukan resmi akan dilakukan dalam sebuah upacara di kediaman presiden di Yerusalem pada hari Minggu (8/11/2026).

"Sekarang adalah waktunya membentuk pemerintahan darurat nasional. Saya akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa kita layak mengemban tanggung jawab ini," tulis Eisenkot di X dalam tanggapan pertamanya setelah pengumuman penunjukan tersebut.

Netanyahu kini berjuang mempertahankan jabatannya setelah koalisi nasionalis-religius yang dipimpinnya kehilangan mayoritas dalam pemilu pada 27 Oktober. Meski demikian, kubu Netanyahu tetap menjadi blok terbesar di Parlemen atau Knesset.

Jika Eisenkot berhasil membentuk koalisi pemerintahan, dia akan menggantikan Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel.

Blok oposisi yang terdiri atas berbagai kelompok dan dipimpin Eisenkot memperoleh 48 dari total 120 kursi Parlemen Israel dalam pemilu 27 Oktober. Sementara itu, kubu Netanyahu mengamankan 53 kursi. Dengan hasil tersebut, tidak satu pun kubu memiliki mayoritas.

Dalam konsultasi antarpemimpin partai dengan Presiden Herzog, Eisenkot yang berusia 66 tahun memperoleh dukungan dari dua koalisi politik yang didominasi warga Arab. Kedua kelompok tersebut kini berpotensi menjadi penentu terbentuknya pemerintahan setelah mencatatkan perolehan suara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, belum jelas apakah blok Eisenkot bersedia menerima dukungan dari kedua kelompok politik Arab tersebut untuk membentuk pemerintahan.

Mantan Panglima Militer Israel

Eisenkot menjabat sebagai Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada 2015 hingga 2019. Dia berupaya menyatukan masyarakat Israel setelah masa pemerintahan Netanyahu yang dinilai memecah belah, ketika negara itu bergerak semakin jauh ke arah politik sayap kanan.

Eisenkot berjanji akan menindak tegas para pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat yang menyerang warga Palestina tanpa mendapat hukuman. Dia mengecam sejumlah insiden kekerasan terbaru sebagai "terorisme Yahudi" yang didukung oleh pemerintahan Netanyahu.

Namun, mantan petinggi militer tersebut bukanlah sosok yang mendukung perdamaian tanpa syarat. Eisenkot menentang pembentukan negara Palestina. Dia juga berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza dan menghancurkan sayap militer kelompok Islamis tersebut.

Saat memimpin militer Israel dalam perang melawan Hizbullah pada 2006, Eisenkot merancang doktrin yang dikenal sebagai "Doktrin Dahiya".

Doktrin tersebut dinamai berdasarkan sebuah kawasan pinggiran Beirut yang mengalami kerusakan parah dalam perang tersebut. Konsepnya adalah ancaman Israel untuk menggunakan kekuatan militer besar-besaran terhadap infrastruktur sipil di wilayah yang dikuasai kelompok militan Lebanon, Hizbullah.

Setelah resmi ditunjuk, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk mengumpulkan dukungan 61 suara yang dibutuhkan guna membentuk pemerintahan.

Jika gagal memenuhi jumlah tersebut, Herzog dapat memberikan perpanjangan waktu selama 14 hari sebelum harus menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan kepada tokoh lain.

Apabila tidak ada satu pun pihak yang berhasil membentuk pemerintahan, Israel akan kembali menggelar pemilu.

Israel sebelumnya telah menyelenggarakan lima kali pemilu antara 2019 dan 2022 akibat kebuntuan politik yang terus berulang.